Isu SARA pada Pilgub Jabar, Diyakini Tak Pengaruhi Elektabilitas Dedi Mulyadi
Senin, 04 September 2017 - 15:40 WIB
Isu SARA pada Pilgub Jabar, Diyakini Tak Pengaruhi Elektabilitas Dedi Mulyadi
A
A
A
PURWAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Jamaludin menilai, fenomena SARA mendera Dedi Mulyadi sebagai kandidat calon Gubernur Jawa Barat Partai Golkar tak akan berpengaruh besar untuk mendegradasi elektabilitas Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat tersebut.
“Sentimen agama kan terjadi dimana-mana, tidak hanya di Jawa Barat. Tetapi untuk Dedi Mulyadi ini sama sekali tidak dapat diterapkan, karena Polda Jawa Barat sudah mengeluarkan Surat Nomor B/278/IV/2016 Ditreskrimum terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Artinya, kasusnya selesai,” tegas Ujang kepada awak media, Senin (4/9/2017).
Isu SARA yang akhir-akhir ini muncul kembali, menurut Ujang, hal tersebut lumrah terjadi, apalagi isu tersebut kini menemukan momentumnya, yakni tahun politik jelang Pilgub Jabar 2018.
“Ini tahun politik, pasti jadi isu yang sengaja dibuat. Tetapi akan hilang dengan sendirinya saat kinerja Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta mendapatkan apresiasi, isu Agama tidak akan berpengaruh besar, ini kan sengaja saja digoreng oleh lawan politik,” katanya.
Dia berpendapat, Pilgub Jawa Barat pada hakikatnya merupakan pertarungan darat. Maka, siapapun yang akan menang nanti bukanlah calon gubernur yang hanya menguasai penggiringan opini media. Tetapi sebaliknya, yakni calon gubernur yang fasih menguasai wilayah teritorial darat.
“Ada juga calon gubernur yang main tingkat udara, tapi lemah di grass root. Padahal elektabilitasnya bagus. Ya, soal survei itu kan bukan gambaran sesungguhnya, ada yang dipesan, ada yang memang riil,” timpalnya
Di bagian lain, pimpinan Persatuan Ulama Purwakarta, KH Syah Alam Ridwan, menegaskan, persoalan petisi yang disampaikan kepada DPP Golkar tentang permintaan agar Golkar tidak merekomendasikan Dedi Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat, bukanlah tanpa dasar. Selain itu, dia pun menampik apabila gerakannya itu ditunggangi kepentingan politik tertentu.
“Kami tidak ikut campur dalam penentuan sikap politik Partai Golkar. Apalagi sampai saat ini kan belum memutuskan secara resmi untuk mengusung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar. Hanya saja, apa yang kami sampaikan itu merupakan aspirasi ulama,” ungkap Ridwan melalui telepon selulernya kepada SINDOnews.
Menurut dia, upaya yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah para alim ulama pada 22 Agustus 2017 lalu. Selain menindaklanjuti rekomendasi MUI Purwakarta sebelum diketuai KH Jhon Dien. “Jadi tidak benar apabila hal ini dilakukan secara pribadi. Apalagi dituding sebagai manuver politik menjelang pesta demokrasi,” pungkasnya.
“Sentimen agama kan terjadi dimana-mana, tidak hanya di Jawa Barat. Tetapi untuk Dedi Mulyadi ini sama sekali tidak dapat diterapkan, karena Polda Jawa Barat sudah mengeluarkan Surat Nomor B/278/IV/2016 Ditreskrimum terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Artinya, kasusnya selesai,” tegas Ujang kepada awak media, Senin (4/9/2017).
Isu SARA yang akhir-akhir ini muncul kembali, menurut Ujang, hal tersebut lumrah terjadi, apalagi isu tersebut kini menemukan momentumnya, yakni tahun politik jelang Pilgub Jabar 2018.
“Ini tahun politik, pasti jadi isu yang sengaja dibuat. Tetapi akan hilang dengan sendirinya saat kinerja Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta mendapatkan apresiasi, isu Agama tidak akan berpengaruh besar, ini kan sengaja saja digoreng oleh lawan politik,” katanya.
Dia berpendapat, Pilgub Jawa Barat pada hakikatnya merupakan pertarungan darat. Maka, siapapun yang akan menang nanti bukanlah calon gubernur yang hanya menguasai penggiringan opini media. Tetapi sebaliknya, yakni calon gubernur yang fasih menguasai wilayah teritorial darat.
“Ada juga calon gubernur yang main tingkat udara, tapi lemah di grass root. Padahal elektabilitasnya bagus. Ya, soal survei itu kan bukan gambaran sesungguhnya, ada yang dipesan, ada yang memang riil,” timpalnya
Di bagian lain, pimpinan Persatuan Ulama Purwakarta, KH Syah Alam Ridwan, menegaskan, persoalan petisi yang disampaikan kepada DPP Golkar tentang permintaan agar Golkar tidak merekomendasikan Dedi Mulyadi sebagai calon Gubernur Jawa Barat, bukanlah tanpa dasar. Selain itu, dia pun menampik apabila gerakannya itu ditunggangi kepentingan politik tertentu.
“Kami tidak ikut campur dalam penentuan sikap politik Partai Golkar. Apalagi sampai saat ini kan belum memutuskan secara resmi untuk mengusung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar. Hanya saja, apa yang kami sampaikan itu merupakan aspirasi ulama,” ungkap Ridwan melalui telepon selulernya kepada SINDOnews.
Menurut dia, upaya yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah para alim ulama pada 22 Agustus 2017 lalu. Selain menindaklanjuti rekomendasi MUI Purwakarta sebelum diketuai KH Jhon Dien. “Jadi tidak benar apabila hal ini dilakukan secara pribadi. Apalagi dituding sebagai manuver politik menjelang pesta demokrasi,” pungkasnya.
(sms)
