Pemprov DKI Keukeuh Ogah Bayari Honor Pak Ogah
Kamis, 31 Agustus 2017 - 02:21 WIB
Pemprov DKI Keukeuh Ogah Bayari Honor Pak Ogah
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa DKI tidak memiliki anggaran untuk menggaji supeltas. Menurutnya, apabila tidak ada dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), darimana DKI mendapatkan uang untuk menggaji Supeltas.
Terlebih diketahui dana hibah untuk polisi tidak dianggarkan pada 2017. Tidak adanya dana hibah ini lantaran belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun anggaran 2016 sebesar Rp41 miliar.
"Masa dari Kepala Dinas Perhubungan uangnya," ungkapnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Sementara itu, direktur Institut Studi Transportasi (Instrans), Dharmanigtyas meminta agar kepolisian tidak perlu terburu-buru melaunching Supeltas meski telah melakukan perekrutan dan pembinaan. Dia pun meminta agar keinginan tersebut ditunda sampai diakomodir oleh APBD.
Memang, kata Tyas, hanya APBD lah pos anggaran yang pantas untuk menggaji Supeltas. Namun, kegiatan APBD itu merupakan suatu yang direncanakan, bukan dadakan seperti Supeltas saat ini. "Jadi lebih baik tunggu saja sampai bisa dianggarkan ke dalam APBD," ungkapnya.
Terkait peran pak Ogah yang direkrut menjadi Supeltas terhadap situasi lalu lintas saat ini, lanjut Tyas hanya sedikit yang membantu kelancaran lalu lintas. Sedangkan masih sebagian besar mengganggu lalu lintas lantaran mengharapkan bayaran.
"Kalau saya si sebaiknya perdayakan satpol PP dan Pekerja kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Dinas Perhubungan untuk menjaga putaran atau titik yang membutuhkan pengatur lalu lintas. Belum tentu adanya supeltas, kondisi putaran atau perempatan jalan jadi lebih baik," tegasnya.
Terlebih diketahui dana hibah untuk polisi tidak dianggarkan pada 2017. Tidak adanya dana hibah ini lantaran belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun anggaran 2016 sebesar Rp41 miliar.
"Masa dari Kepala Dinas Perhubungan uangnya," ungkapnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Sementara itu, direktur Institut Studi Transportasi (Instrans), Dharmanigtyas meminta agar kepolisian tidak perlu terburu-buru melaunching Supeltas meski telah melakukan perekrutan dan pembinaan. Dia pun meminta agar keinginan tersebut ditunda sampai diakomodir oleh APBD.
Memang, kata Tyas, hanya APBD lah pos anggaran yang pantas untuk menggaji Supeltas. Namun, kegiatan APBD itu merupakan suatu yang direncanakan, bukan dadakan seperti Supeltas saat ini. "Jadi lebih baik tunggu saja sampai bisa dianggarkan ke dalam APBD," ungkapnya.
Terkait peran pak Ogah yang direkrut menjadi Supeltas terhadap situasi lalu lintas saat ini, lanjut Tyas hanya sedikit yang membantu kelancaran lalu lintas. Sedangkan masih sebagian besar mengganggu lalu lintas lantaran mengharapkan bayaran.
"Kalau saya si sebaiknya perdayakan satpol PP dan Pekerja kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Dinas Perhubungan untuk menjaga putaran atau titik yang membutuhkan pengatur lalu lintas. Belum tentu adanya supeltas, kondisi putaran atau perempatan jalan jadi lebih baik," tegasnya.
(ysw)
