Bupati Azwar Anas: Pemkab Tak Hambat Pengusutan Pembantaian Dukun Santet

Senin, 14 Agustus 2017 - 14:54 WIB
Bupati Azwar Anas: Pemkab...
Bupati Azwar Anas: Pemkab Tak Hambat Pengusutan Pembantaian Dukun Santet
A A A
SURABAYA - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas membantah pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menghambat penyelidikan tragedi pembantaian dukun santet pada 1998-1999 silam.

Azwar Anas usai acara Peringatan Hari Pramuka di Gedung Negara Grahadi, Senin (14/8/2017) mengaku kaget Pemkab Banyuwangi tidak mendukung penyelidikan peristiwa berdarah tersebut. “Saya justru kaget kalau dikatakan menghambat. Perasaan saya, saya ketemu sekali (dengan Komnas HAM) saya terima dan setelah itu belum pernah bertemu sama kembali,” katanya.

Sebagai kepala daerah, lanjut Anas, pihaknya selalu terbuka dan sangat mendukung penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Setelah ada pernyataan dari Komnas HAM Pemkab Banyuwangi dianggap menghambat penyelidikan kasus dukun santet, pihaknya langsung memanggil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). “Saya tanya pada Kesbangpol bagaimana ceritanya ada pernyataan (Komnas HAM) itu,” tanya Anas.

Rupanya, kata Anas, Komnas HAM meminta Pemkab Banyuwangi mencarikan radiogram yang berisi jumlah dan nama-nama para korban pembantaian dukun santet. Sayangnya, yang dicari Komnas HAM tersebut tidak bisa dipenuhi Pemkab Banyuwangi karena memang dokumen tersebut tidak ada. “Itu (radiogram) sudah kami cari tidak ada. Karena situasi ketika itu agak berbeda,” tandas Anas.

Kemudian, Anas meminta Bakesbangpol menemui Komnas HAM untuk menyampaikan masalah terkait radiogram tersebut. Selain itu, Pemkab Banyuwangi akan membantu sepenuhnya tugas Komnas HAM mengusut kasus dukun santet. “Kami sangat support yang dilakukan Komnas HAM. Kalau data yang mereka perlukan tidak terus tidak ada bagaimana,” timpal Anas.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai Pemkab Banyuwangi menghambat penyelidikan tragedi pembantaian dukun santet. Akibatnya, Komnas HAM kesulitan mengakses dokumen penting yang berkaitan dengan peristiwa itu.

Salah satu dokumen yang tidak diberikan adalah radiogram dari Bupati Banyuwangi saat itu, Purnomo Sidik. Radiogram itu cukup penting karena berisi nama-nama orang yang diduga dukun santet dan akhirnya menjadi sasaran pembantaian.
(sms)
Berita Terkait
Webinar Bulan Bung Karno,...
Webinar Bulan Bung Karno, Bupati Banyuwangi Cerita Peran Budaya Lokal
Banyuwangi Role Model...
Banyuwangi Role Model Memaksimalkan Kelemahan Jadi Keuntungan
2 Pekerja Perkebunan...
2 Pekerja Perkebunan di Banyuwangi Diserang OTK, Polisi Kantongi Identitas Pelaku
Banyuwangi Bikin Kalender...
Banyuwangi Bikin Kalender Wisata Berkonsep Hybrid Pertama di Indonesia
Sandiaga Uno Puji Event...
Sandiaga Uno Puji Event Banyuwangi Festival 2021 Berkonsep Hybrid
14 Kantor Pemerintahan...
14 Kantor Pemerintahan di Banyuwangi Jadi Klaster Baru COVID-19
Berita Terkini
Imigrasi Semarang Bongkar...
Imigrasi Semarang Bongkar Praktik Love Scamming, Tangkap 4 WNA China
4 jam yang lalu
Keluhkan Bongkar Muat...
Keluhkan Bongkar Muat Batu Bara di Laut, Nelayan Pulau Ampel: Jadi Susah Tangkap Ikan
4 jam yang lalu
Makin Fleksibel! Keliling...
Makin Fleksibel! Keliling Dunia Nggak Masalah, Daftar BRImo Kini Bisa dari 15 Negara
5 jam yang lalu
Bhakti TNI, Satgas Yonif...
Bhakti TNI, Satgas Yonif 631/Antang Bangun MCK di Dagai Puncak Jaya
5 jam yang lalu
Wujudkan Desa Mandiri,...
Wujudkan Desa Mandiri, BRI Peduli Dorong Wisata dan Edukasi Berbasis Masyarakat di Ketapanrame
5 jam yang lalu
15.080 Peserta Siap...
15.080 Peserta Siap Ikuti Riau Bhayangkara Run 2026
5 jam yang lalu
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved