JPPI Sayangkan Dugaan Pelibatan Pejabat Diknas dan Kasek dalam Timses Pilkada Palembang
Jum'at, 11 Agustus 2017 - 16:54 WIB
JPPI Sayangkan Dugaan Pelibatan Pejabat Diknas dan Kasek dalam Timses Pilkada Palembang
A
A
A
JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan para guru dan pejabat dinas pendidikan daerah untuk tidak terlibat dalam tim sukses (Timses) pemenangan pemilu. Melalui portal pengaduan JPPI di www.laporpendidikan.com, JPPI menerima sejumlah kasus-kasus pendidikan mulai dari kasus pungutan liar, bullying, dan kasus politisasi guru jelang pilkada.
Koordinator Advokasi dan Investigasi JPPI, Nailul Faruq mengungkapkan, JPPI telah menerima pengaduan dari masyarakat Kota Palembang terkait dugaan keterlibatan sejumlah Kepala Unit Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pengurus PGRI Palembang dan Kepala Sekolah SMPN Palembang dalam timses Pemenangan Pilkada dan ikut serta dalam kegiatan peresmian Timses Palembang Pintar yang diduga dilaksanakan oleh pihak calon incumbent Harnojoyo.
“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut, dan akan segera kami laporkan langsung kepada Kementerian terkait dan Pengurus Besar PGRI, bahwa ada keterlibatan pejabat Diknas dan Pengurus PGRI yang terlibat langsung dalam tim pemenangan Pilkada,” jelas Nailul saat ditemui di kantornya kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (11/8/2017).
Nailul menjelaskan, potensi pelanggaran pilkada pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan modus pemilu pada umumnya. Pelanggaran yang sering terjadi adalah keterlibatan peran guru atau pejabat Dinas Pendidikan daerah dan organisasi guru yang semestinya berlaku independen.
“Politisasti guru memang sangat rawan terjadi. Namun, pelanggaran kasus tersebut jarang mendapat perhatian sehingga luput dari penegakan hukum pemilu. Guru memang memegang posisi pengaruh yang strategis. Dan hal tersebut membuat mereka potensial digerakkan untuk berpartisipasi dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon, umumnya pada calon incumbent,” jelas Nailul.
Keterlibatan guru dan Dinas Pendidikan maupun organisasi guru kadang dapat berubah dari partisipan menjadi bagian dari ”Tim Kampanye” secara langsung atau tidak langsung. Atau menggunakan kewenangan yang melekat padanya untuk mendukung calon tertentu.
“Politisasi guru memang bukan suatu yang baru. Misalkan,
Koordinator Advokasi dan Investigasi JPPI, Nailul Faruq mengungkapkan, JPPI telah menerima pengaduan dari masyarakat Kota Palembang terkait dugaan keterlibatan sejumlah Kepala Unit Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pengurus PGRI Palembang dan Kepala Sekolah SMPN Palembang dalam timses Pemenangan Pilkada dan ikut serta dalam kegiatan peresmian Timses Palembang Pintar yang diduga dilaksanakan oleh pihak calon incumbent Harnojoyo.
“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut, dan akan segera kami laporkan langsung kepada Kementerian terkait dan Pengurus Besar PGRI, bahwa ada keterlibatan pejabat Diknas dan Pengurus PGRI yang terlibat langsung dalam tim pemenangan Pilkada,” jelas Nailul saat ditemui di kantornya kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (11/8/2017).
Nailul menjelaskan, potensi pelanggaran pilkada pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan modus pemilu pada umumnya. Pelanggaran yang sering terjadi adalah keterlibatan peran guru atau pejabat Dinas Pendidikan daerah dan organisasi guru yang semestinya berlaku independen.
“Politisasti guru memang sangat rawan terjadi. Namun, pelanggaran kasus tersebut jarang mendapat perhatian sehingga luput dari penegakan hukum pemilu. Guru memang memegang posisi pengaruh yang strategis. Dan hal tersebut membuat mereka potensial digerakkan untuk berpartisipasi dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon, umumnya pada calon incumbent,” jelas Nailul.
Keterlibatan guru dan Dinas Pendidikan maupun organisasi guru kadang dapat berubah dari partisipan menjadi bagian dari ”Tim Kampanye” secara langsung atau tidak langsung. Atau menggunakan kewenangan yang melekat padanya untuk mendukung calon tertentu.
“Politisasi guru memang bukan suatu yang baru. Misalkan,
(sms)
