Puluhan Warga Segel Kantor Desa
Jum'at, 26 Mei 2017 - 22:07 WIB
Puluhan Warga Segel Kantor Desa
A
A
A
MERANGIN - Puluhan warga Desa Beluran Panjang,Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi Jumat (26/5/2017) menyegel kantor desa. Penyegelan yang dilakukan puluhan warga tersebut dikarenakan tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Desa yang tidak transparan dalam mengunakan dana TKD yang sudah dikontrak sebesar Rp 60 juta dan pembuatan sumur bor.
Beruntung penyegalan tidak berlangsung lama, pasalnya saat penyegelan pihak kepolisian dengan cepat datang ke lokasi. Penyegelan dilakukan warga menggunakan rantai yang dipasang di pintu gerbang kantor desa tersebut.
Salah satu warga Desa Beluran Panjang yang berinisial AZ saat dikonfirmasi mengatakan, warga sudah tidak sabar dengan Pemerintah Desa, karena tidak transparan kepada masyarakat, dalam mengunakan dana TKD, maupun ADD.
“Kami warga pernah menanyakan ke ketua BPD mengenai dana tersebut namun jawaban ketua BPD kalau memang ada masyarakat yang tidak senang silakan lapor, apakah pantas seorang ketua BPD menyampaikan seperti itu kepada kami,”ungkapnya.
Tidak jauh berbeda juga diungkapkan LS, dia mengatakan jika dana Rp 60 juta itu sangat besar namun kemana dana tersebut di kucurkan pemerintah desa.
“Seperti sumur bor, sumur bor itu dari RT 1 dipindahkan ke RT2, sampai di RT2 pengerjaanya tidak juga selesai kedalamannya cuma 6 meter, padahal dana itu cukup besar. Kalau 6 meter kedalamannya itu sama dengan sumur gali, kami minta pemerintah Desa untuk trasparan, dan kami minta kepada Pemerintah Kabupaten untuk dapat turun ke desa kami mengecek kasus ini,” tandasnya.
Beruntung penyegalan tidak berlangsung lama, pasalnya saat penyegelan pihak kepolisian dengan cepat datang ke lokasi. Penyegelan dilakukan warga menggunakan rantai yang dipasang di pintu gerbang kantor desa tersebut.
Salah satu warga Desa Beluran Panjang yang berinisial AZ saat dikonfirmasi mengatakan, warga sudah tidak sabar dengan Pemerintah Desa, karena tidak transparan kepada masyarakat, dalam mengunakan dana TKD, maupun ADD.
“Kami warga pernah menanyakan ke ketua BPD mengenai dana tersebut namun jawaban ketua BPD kalau memang ada masyarakat yang tidak senang silakan lapor, apakah pantas seorang ketua BPD menyampaikan seperti itu kepada kami,”ungkapnya.
Tidak jauh berbeda juga diungkapkan LS, dia mengatakan jika dana Rp 60 juta itu sangat besar namun kemana dana tersebut di kucurkan pemerintah desa.
“Seperti sumur bor, sumur bor itu dari RT 1 dipindahkan ke RT2, sampai di RT2 pengerjaanya tidak juga selesai kedalamannya cuma 6 meter, padahal dana itu cukup besar. Kalau 6 meter kedalamannya itu sama dengan sumur gali, kami minta pemerintah Desa untuk trasparan, dan kami minta kepada Pemerintah Kabupaten untuk dapat turun ke desa kami mengecek kasus ini,” tandasnya.
(sms)
