Poros Jawa Barat Tegaskan Hindari Isu SARA di Pilgub
Senin, 08 Mei 2017 - 10:39 WIB
Poros Jawa Barat Tegaskan Hindari Isu SARA di Pilgub
A
A
A
BANDUNG - Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah sepakat membentuk Poros Jawa Barat dalam menghadapi Pilgub Jawa Barat 2018. Meski belum menjadi koalisi resmi, tapi Poros Jawa Barat kemungkinan jadi embrio untuk koalisi.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengatakan ada dua hal yang disepakati masing-masing anggota Poros Jawa Barat saat terbentuk akhir April lalu.
Poin utama yang paling penting adalah ketiga partai tersebut sepakat untuk tidak membawa isu SARA ke Pilgub Jawa Barat. Hal itu demi menjaga suasana kondusif di Jawa Barat selama rangkaian pilgub berlangsung.
"Itu alasan kenapa Poros Jawa Barat dibentuk. Kami sudah membuat kesepakatan. Pertama, akan membuat pilgub berjalan kondusif dan menghindari isu SARA dibawa ke dalam pilkada di Jawa Barat," kata Iswara, Senin (8/5/2017).
Menurutnya, pilgub harus berjalan dengan sangat demokratis, fair, dan tidak ada hal-hal yang mencederai di dalamnya. Hal itu penting mengingat pilgub adalah hajat politik yang akan menentukan Jawa Barat.
"Kesepakatan kedua adalah bagaimana agar pembangunan di Jawa Barat kembali berorientasi ke desa atau pedesaan, menjadikan desa sebagai basic (dasar) pembangunan di Jawa Barat karena berdasarkan statistik jumlah desa di Jawa Barat itu adalah mayoritas (dibandingkan daerah perkotaan)," ujar Iswara.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara mengatakan ada dua hal yang disepakati masing-masing anggota Poros Jawa Barat saat terbentuk akhir April lalu.
Poin utama yang paling penting adalah ketiga partai tersebut sepakat untuk tidak membawa isu SARA ke Pilgub Jawa Barat. Hal itu demi menjaga suasana kondusif di Jawa Barat selama rangkaian pilgub berlangsung.
"Itu alasan kenapa Poros Jawa Barat dibentuk. Kami sudah membuat kesepakatan. Pertama, akan membuat pilgub berjalan kondusif dan menghindari isu SARA dibawa ke dalam pilkada di Jawa Barat," kata Iswara, Senin (8/5/2017).
Menurutnya, pilgub harus berjalan dengan sangat demokratis, fair, dan tidak ada hal-hal yang mencederai di dalamnya. Hal itu penting mengingat pilgub adalah hajat politik yang akan menentukan Jawa Barat.
"Kesepakatan kedua adalah bagaimana agar pembangunan di Jawa Barat kembali berorientasi ke desa atau pedesaan, menjadikan desa sebagai basic (dasar) pembangunan di Jawa Barat karena berdasarkan statistik jumlah desa di Jawa Barat itu adalah mayoritas (dibandingkan daerah perkotaan)," ujar Iswara.
(zik)
