JR Saragih Hadiri Rakornas Kemaritiman

JAKARTA - Bupati Simalungun JR Saragih turut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman di TMII, Jakarta, Kamis (4/5/2017). Melalui rakornas Kemenko Kemaritiman siap menjadikan Indonesia berbasis maritim dunia.

"Rakornas Kemaritiman dapat menjadi katalisator koordinasi yang baik antar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kemaritiman nasional," kata JR, di sela-sela rakornas.

Dia menyebutkan, pembangunan Poros Maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

“Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Kita siap mendukung itu,” kata JR Saragih.

Visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia segera diterjemahkan oleh Kementerian melalui beragam program kemaritiman. Rakornas ini digelar untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Plt Sesmenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia timur. “Ada penurunan antara 20-25% di beberapa kecamatan yang dilalui oleh trayek tol laut,” ujarnya.

Rakornas juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, anggota DPR/DPD, gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia termasuk Bupati Simalungun JR Saragih.