Ambisi Ahok Siapkan Rumah Sakit Sumber Waras Tanpa APBD
Kamis, 04 Mei 2017 - 03:09 WIB
Ambisi Ahok Siapkan Rumah Sakit Sumber Waras Tanpa APBD
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana menggunakan anggaran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membangun Rumah Sakit Sumber Waras (RS SW). Dengan sisa waktu kepemimpinan Ahok dan permasalahan lahan RS SW, rencana tersebut sulit terwujud.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Menurutnya, dengan kondisi sekarang yang hampir habis masa jabatanya, Ahok sulit mengharapkan keterlibatan swasta dengan Corporate Sosial responbility (CSR), Koefensi Luas Bangunan (KLB) ataupun investasi sewa. Begitu juga dengan keterlibatan BUMN.
Apalagi, kata Nirwono, pembelian lahan RS Sumber Waras masih bermasalah dan terdengar akan diproses oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hal itu sangat sulit terwujud dan tidak tertutup kemungkinan gubernur baru membatalkan kebijakan tersebut," kata Nirwono Joga saat dihubungi SINDO, Rabu (3/5/2017).
Hal senada diungkapkan wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Dia merasa aneh dengan pemikiran Ahok yang justru mementingkan pembangunan RS Sumber Waras ketimbang menyelesaikan pekerjaan rumahnya selama lima bulan sisa kepemimpinannya.
"Mendingan dia pikirin penyusunan anggaran perubahan yang kata dia masih punya dia. Selesaikan program dadakan bedah rumah yang pakai CSR. RS Sumber Waras itu masih bermasalah, lagian emang cukup pembangunannya cuma lima bulan," ungkapnya.
Taufik menyarankan, agar Ahok menahan diri untuk membuat kebijakan diluar logika masa kepemimpinannya. Dia juga meminta agar semua kebijakan tersebut dikoordinasikan dengan tim transisi gubernur baru. Sehingga, peninggalan Ahok kepada gubernur baru bukan peninggalan bermasalah.
"Tim transisi kami akan diumumkan saat penetapan gubernur baru. Ada apa sih mau buru-buru bangun RS Sumber Waras? Kalau tetap ngotot, sama saja kasih warisan bermasalah," tegas Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu.
Sementara itu, Gubernur Ahok menegaskan bahwa dirinya saat ini ingin membangun sistim pendanaan RS Sumber Waras tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tahun 2015, BUMN boleh membangun RS Sumber Waras untuk infrastrukturnya, apalagi infrastruktur kesehatan.
Dia juga menyatakan, bahwa pihaknya boleh bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam pembangunan RS Sumber Waras yang katanya bertujuan sebagai rumah sakit khusus kanker, stroke dan otak.
Mekanismenya, lanjut Ahok, mereka bisa membangun dan DKI hanya cukup mencicilnya sesuai modal pembangunan. Berdasarkan hitungannya, kata dia, pembangunan RS Sumber Waras membutuhkan dana Rp3 triliun untuk 2.000 lebih ranjang dan terintegrasi dengan apartemennya.
"Kita lagi cari formatnya. Format kedua kita mau dibantu dari asian development day, dia mau bikin pengkajian di Filipina. Dimana-mana lempar ke swasta. Tapi saya takutnya pakai swasta manfaat kelas 3-nya kurang karena mereka inginnya izin 30%. Kita maunya kelas 3 batas izin 90% sampai 100%. Nah itu lebih cocok dengan BUMN, dia mau kita bayar," tegasnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Menurutnya, dengan kondisi sekarang yang hampir habis masa jabatanya, Ahok sulit mengharapkan keterlibatan swasta dengan Corporate Sosial responbility (CSR), Koefensi Luas Bangunan (KLB) ataupun investasi sewa. Begitu juga dengan keterlibatan BUMN.
Apalagi, kata Nirwono, pembelian lahan RS Sumber Waras masih bermasalah dan terdengar akan diproses oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hal itu sangat sulit terwujud dan tidak tertutup kemungkinan gubernur baru membatalkan kebijakan tersebut," kata Nirwono Joga saat dihubungi SINDO, Rabu (3/5/2017).
Hal senada diungkapkan wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Dia merasa aneh dengan pemikiran Ahok yang justru mementingkan pembangunan RS Sumber Waras ketimbang menyelesaikan pekerjaan rumahnya selama lima bulan sisa kepemimpinannya.
"Mendingan dia pikirin penyusunan anggaran perubahan yang kata dia masih punya dia. Selesaikan program dadakan bedah rumah yang pakai CSR. RS Sumber Waras itu masih bermasalah, lagian emang cukup pembangunannya cuma lima bulan," ungkapnya.
Taufik menyarankan, agar Ahok menahan diri untuk membuat kebijakan diluar logika masa kepemimpinannya. Dia juga meminta agar semua kebijakan tersebut dikoordinasikan dengan tim transisi gubernur baru. Sehingga, peninggalan Ahok kepada gubernur baru bukan peninggalan bermasalah.
"Tim transisi kami akan diumumkan saat penetapan gubernur baru. Ada apa sih mau buru-buru bangun RS Sumber Waras? Kalau tetap ngotot, sama saja kasih warisan bermasalah," tegas Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu.
Sementara itu, Gubernur Ahok menegaskan bahwa dirinya saat ini ingin membangun sistim pendanaan RS Sumber Waras tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tahun 2015, BUMN boleh membangun RS Sumber Waras untuk infrastrukturnya, apalagi infrastruktur kesehatan.
Dia juga menyatakan, bahwa pihaknya boleh bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam pembangunan RS Sumber Waras yang katanya bertujuan sebagai rumah sakit khusus kanker, stroke dan otak.
Mekanismenya, lanjut Ahok, mereka bisa membangun dan DKI hanya cukup mencicilnya sesuai modal pembangunan. Berdasarkan hitungannya, kata dia, pembangunan RS Sumber Waras membutuhkan dana Rp3 triliun untuk 2.000 lebih ranjang dan terintegrasi dengan apartemennya.
"Kita lagi cari formatnya. Format kedua kita mau dibantu dari asian development day, dia mau bikin pengkajian di Filipina. Dimana-mana lempar ke swasta. Tapi saya takutnya pakai swasta manfaat kelas 3-nya kurang karena mereka inginnya izin 30%. Kita maunya kelas 3 batas izin 90% sampai 100%. Nah itu lebih cocok dengan BUMN, dia mau kita bayar," tegasnya.
(kri)
