Video Mesum Diduga Oknum PNS Beredar Ini Kata Bupati Nias Utara
Selasa, 25 April 2017 - 11:30 WIB
Video Mesum Diduga Oknum PNS Beredar Ini Kata Bupati Nias Utara
A
A
A
GUNUNGSITOLI - Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara mengaku kaget saat mendengar informasi terkait beredarnya video mesum yang diduga dilakoni oleh oknum PNS Nias Selatan. (Baca: Warga Nias Heboh, Video Mesum Oknum PNS dengan Selingkuhan Beredar)
Karena video mesum berdurasi 08.07 diduga oknum PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selingkuhannya membuat heboh masyarakat di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara pada Selasa (25/4/2017). "Saya betul-betul terkejut karena baru pagi ini mendengar informasi itu," ungkapnya, Selasa (25/4/2017).
Menurut Ingati, informasi beredarnya video mesum yang diduga dilakoni oleh oknum ASN, akan dilakukan klarifikasi secara internal terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran video tersebut. "Akan kita lakukan langkah klarifikasi awal melalui pengawasan internal," kata Ingati.
Bupati Nias Utara, memastikan bahwa bila perbuatan asusila oknum ASN Nias Utara tersebut benar maka akan ditindak hingga dilakukan pencopotan dari pegawai sesuai ketentuan yang berlaku."Kita lihat dulu tingkat pelanggarannya, soal pencopotan maka kita lakukan klarifikasi internal," tegasnya.
Karena video mesum berdurasi 08.07 diduga oknum PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selingkuhannya membuat heboh masyarakat di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara pada Selasa (25/4/2017). "Saya betul-betul terkejut karena baru pagi ini mendengar informasi itu," ungkapnya, Selasa (25/4/2017).
Menurut Ingati, informasi beredarnya video mesum yang diduga dilakoni oleh oknum ASN, akan dilakukan klarifikasi secara internal terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran video tersebut. "Akan kita lakukan langkah klarifikasi awal melalui pengawasan internal," kata Ingati.
Bupati Nias Utara, memastikan bahwa bila perbuatan asusila oknum ASN Nias Utara tersebut benar maka akan ditindak hingga dilakukan pencopotan dari pegawai sesuai ketentuan yang berlaku."Kita lihat dulu tingkat pelanggarannya, soal pencopotan maka kita lakukan klarifikasi internal," tegasnya.
(sms)
