Bagi-bagi Sembako, Penyelenggara Pemilu Harus Berikan Sanksi ke Paslon
Selasa, 18 April 2017 - 16:21 WIB
Bagi-bagi Sembako, Penyelenggara Pemilu Harus Berikan Sanksi ke Paslon
A
A
A
JAKARTA - Soal kecurangan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta 2017 ini, penyelenggara pemilu harus memberikan sanksi tegas yang diberikan ke paslon. Karena jika dibiarkan begitu saja, pelanggaran lain akan terus terjadi.
Pengamat politik Network for South Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, soal bagi-bagi sembako ini, penyelenggara pemilu harus memberikan sanksi tegas agar kecurangan itu bisa dihentikan.
Sanksi juga harus diberikan bukan hanya ke timses atau ke relawannya saja, tapi juga harus ke paslonnya itu. "Kalau timses atau hanya relawan yang diberi sanksi, itu tak berguna. Sebab, mereka punya kelompok banyak, ditangkap satu misalnya, tak masalah, masih bisa melanjutkannya," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (18/4/2017).
Menurutnya, kecurangan yang dilakukan relawan paslon nomor 2 itu akan terus berlanjut bila akarnya tak diberikan sanksi. Sebab, pertarungan yang dibawa kubu Ahok-Djarot itu di Pilgub DKI Jakarta bukan cuman pertarungan politik belaka, tapi juga pertarungan bisnis yang mana Ahok-Djarot didukung pihak-pihak punya kepentingannya pada bisnis.
"Maka itu, yang harus diberikan sanksi itu paslonnnya. Itu konsekuensi atas tindakan timnya yang sudah melakukan kecurangan," katanya.
Pengamat politik Network for South Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan, soal bagi-bagi sembako ini, penyelenggara pemilu harus memberikan sanksi tegas agar kecurangan itu bisa dihentikan.
Sanksi juga harus diberikan bukan hanya ke timses atau ke relawannya saja, tapi juga harus ke paslonnya itu. "Kalau timses atau hanya relawan yang diberi sanksi, itu tak berguna. Sebab, mereka punya kelompok banyak, ditangkap satu misalnya, tak masalah, masih bisa melanjutkannya," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (18/4/2017).
Menurutnya, kecurangan yang dilakukan relawan paslon nomor 2 itu akan terus berlanjut bila akarnya tak diberikan sanksi. Sebab, pertarungan yang dibawa kubu Ahok-Djarot itu di Pilgub DKI Jakarta bukan cuman pertarungan politik belaka, tapi juga pertarungan bisnis yang mana Ahok-Djarot didukung pihak-pihak punya kepentingannya pada bisnis.
"Maka itu, yang harus diberikan sanksi itu paslonnnya. Itu konsekuensi atas tindakan timnya yang sudah melakukan kecurangan," katanya.
(ysw)
