DOB Kabudaya di Perbatasan Kalimantan Utara Didukung Antropolog Swiss
Minggu, 16 April 2017 - 15:05 WIB
DOB Kabudaya di Perbatasan Kalimantan Utara Didukung Antropolog Swiss
A
A
A
NUNUKAN - Rencana pemerintah membentuk DOB Kabudaya di kawasan Perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah Malaysia terus mendapat dukungan. Kali ini datang dari keluarga Antropolog Swiss yang fokus melakukan kajian Budaya di wilayah Kabudaya Kabupaten Nunukan Indonesia dan Sabah Malaysia yaitu Adrian Linder dan Margrit.
Menurut Adrian Linder, dari pengalaman di berbagai negara dan juga di Indonesia terbukti pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah tertinggal dan termarjinalisasi dapat mengatasi ketimpangan itu dengan baik selama pemerintahannya dijalankan secara jujur, demokratis, profisional dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Usaha dan program pembangunan baik dari pihak pemerintah, swasta maupun organisasi NGO dan LSM konsep pembangunan harus melihat berbagai potensi yang dapat dikembangkan di daerah tersebut dari aspek budaya setempat.
"Misalnya produk hutan non-kayu atau kerajinan tradisional yang populer di kalangan perempuan-perempuan Dayak Agabag jarang mendapat perhatian sebagai sumber pendapatan. Padahal hasil anyaman dari rotan tersebut sangat populer dan disukai di negara Swiss dan hal ini akan menjadi sumber income yang sangat baik untuk daerah", papar Adrian Linder dalam pernyataan tertulis yang SINDOnews, Minggu (16/4/2017).
Lebih lanjut suami dari Margrit ini menjelaskan, bahwa sebagai peneliti yang pernah melakukan riset di daerah Kalimantan Utara dari 2009-2013 khususnya daerah yang sekarang populer dengan sebutan Kabudaya secara pribadi dan keluarga mendukung rencana pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk suatu daerah otonomi baru di wilayah tersebut.
Karena secara geneologis, adat, budaya, suku dan bahasa masyarakat di wilayah Kabudaya erat hubungannya dan berkarabat dengan Murut di Sabah, dari sudut pandang antropologis dan sosiologis wilayah ini sangat cocok untuk dijadikan satu wilayah otonomi sendiri.
Selain karena secara geografis sangat jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Nunukan dan cenderung "terbiarkan". Padahal Kabudaya memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.
Anggapan kerabat mereka di Sabah Malaysia lebih maju serta lebih diperhatikan oleh pemerintahnya secara psikologis akan terus mengerus dan menggorogoti jiwa nasionalisme mereka.
"DOB Kabudaya akan memperkuat kedaulatan Indonesia dan mengurangi tendensi dwi kewarganegeraan yang sering kami temukan di perbatasan selain itu kebijakan ini akan mempercepat kesetaraan sebagai upaya untuk mengimbangi pembangunan yang pesat dibagian Sabah yang cenderung menjadi "kiblat" masyarakat perbatasan," timpalnya.
Sebagai informasi beberapa jabatan profesional pernah dijabat Adrian Linder diantara Dosen di Universitas Bern Swiss, Direktur Badan Misi Asia Tenggara, Tenaga Ahli di Kementerian Hukum (komisi Nasional untuk Migrasi). Selain itu dia juga merupakan seorang peneliti di Jawa Barat untuk Yayasan Nasional Swiss kerjasama dengan LIPI Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung, pernah menuntut ilmu Master antropologi, linguistika di Universitas Bern Swiss dan University of Washington Seattle, USA.
Terkait mengalirnya dukungan dari komunitas kabudaya dari mancanegara mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Komisi II Hetifa Syaifuddin.
"Saya merasa terharu bahwa masyarakat kabudaya di mancanegara dan beberpa profisional dari negara luar memberikan perhatian pada perbatasan kita, seharusnya ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan dan memprioritaskan pembanguna di perbatasan dengan melihat tingkat urgensi di bentuk nya suatu DOB yang dari luar saja melihat bahawa DOB kabudaya itu ugen direalisasikan apalagi kita dari dalam," ungkapnya.
Hal yang senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Teddy Wibisana.
Kabudaya adalah wilayah Indonesia di perbatasan. Jadi interaksi dan pergerakan masyarakatnya juga diketahui baik oleh kita dan juga negara, mengalirnya dukungan dari luar negeri adalah hal yang sangat positif untuk Kabudaya artinya analisa objektif dari antropolog dan profesional luar negeri apalagi sudah pakar di bidangnya akan bisa menjadi referensi bagi pihak yang terkait selaku ledding sektor terhadap pembentukan DOB.
"Intinya dengan DOB Kabudaya persolan utama akan terjawab di perbatasan itu adalah paket kebijakan yang menyelesaikan semunya," tandasnya.
Menurut Adrian Linder, dari pengalaman di berbagai negara dan juga di Indonesia terbukti pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah tertinggal dan termarjinalisasi dapat mengatasi ketimpangan itu dengan baik selama pemerintahannya dijalankan secara jujur, demokratis, profisional dan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Usaha dan program pembangunan baik dari pihak pemerintah, swasta maupun organisasi NGO dan LSM konsep pembangunan harus melihat berbagai potensi yang dapat dikembangkan di daerah tersebut dari aspek budaya setempat.
"Misalnya produk hutan non-kayu atau kerajinan tradisional yang populer di kalangan perempuan-perempuan Dayak Agabag jarang mendapat perhatian sebagai sumber pendapatan. Padahal hasil anyaman dari rotan tersebut sangat populer dan disukai di negara Swiss dan hal ini akan menjadi sumber income yang sangat baik untuk daerah", papar Adrian Linder dalam pernyataan tertulis yang SINDOnews, Minggu (16/4/2017).
Lebih lanjut suami dari Margrit ini menjelaskan, bahwa sebagai peneliti yang pernah melakukan riset di daerah Kalimantan Utara dari 2009-2013 khususnya daerah yang sekarang populer dengan sebutan Kabudaya secara pribadi dan keluarga mendukung rencana pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk suatu daerah otonomi baru di wilayah tersebut.
Karena secara geneologis, adat, budaya, suku dan bahasa masyarakat di wilayah Kabudaya erat hubungannya dan berkarabat dengan Murut di Sabah, dari sudut pandang antropologis dan sosiologis wilayah ini sangat cocok untuk dijadikan satu wilayah otonomi sendiri.
Selain karena secara geografis sangat jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Nunukan dan cenderung "terbiarkan". Padahal Kabudaya memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai.
Anggapan kerabat mereka di Sabah Malaysia lebih maju serta lebih diperhatikan oleh pemerintahnya secara psikologis akan terus mengerus dan menggorogoti jiwa nasionalisme mereka.
"DOB Kabudaya akan memperkuat kedaulatan Indonesia dan mengurangi tendensi dwi kewarganegeraan yang sering kami temukan di perbatasan selain itu kebijakan ini akan mempercepat kesetaraan sebagai upaya untuk mengimbangi pembangunan yang pesat dibagian Sabah yang cenderung menjadi "kiblat" masyarakat perbatasan," timpalnya.
Sebagai informasi beberapa jabatan profesional pernah dijabat Adrian Linder diantara Dosen di Universitas Bern Swiss, Direktur Badan Misi Asia Tenggara, Tenaga Ahli di Kementerian Hukum (komisi Nasional untuk Migrasi). Selain itu dia juga merupakan seorang peneliti di Jawa Barat untuk Yayasan Nasional Swiss kerjasama dengan LIPI Indonesia dan Universitas Padjadjaran Bandung, pernah menuntut ilmu Master antropologi, linguistika di Universitas Bern Swiss dan University of Washington Seattle, USA.
Terkait mengalirnya dukungan dari komunitas kabudaya dari mancanegara mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Komisi II Hetifa Syaifuddin.
"Saya merasa terharu bahwa masyarakat kabudaya di mancanegara dan beberpa profisional dari negara luar memberikan perhatian pada perbatasan kita, seharusnya ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan dan memprioritaskan pembanguna di perbatasan dengan melihat tingkat urgensi di bentuk nya suatu DOB yang dari luar saja melihat bahawa DOB kabudaya itu ugen direalisasikan apalagi kita dari dalam," ungkapnya.
Hal yang senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Teddy Wibisana.
Kabudaya adalah wilayah Indonesia di perbatasan. Jadi interaksi dan pergerakan masyarakatnya juga diketahui baik oleh kita dan juga negara, mengalirnya dukungan dari luar negeri adalah hal yang sangat positif untuk Kabudaya artinya analisa objektif dari antropolog dan profesional luar negeri apalagi sudah pakar di bidangnya akan bisa menjadi referensi bagi pihak yang terkait selaku ledding sektor terhadap pembentukan DOB.
"Intinya dengan DOB Kabudaya persolan utama akan terjawab di perbatasan itu adalah paket kebijakan yang menyelesaikan semunya," tandasnya.
(sms)
