Bupati Anas: Daerah Harus Jadi Kaki Kuat Bagi Pemerintah Pusat
Selasa, 11 April 2017 - 20:35 WIB
Bupati Anas: Daerah Harus Jadi Kaki Kuat Bagi Pemerintah Pusat
A
A
A
JAKARTA - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, daerah harus menjadi kaki yang kuat bagi pemerintah pusat. Artinya, apapun kebijakan pusat, daerah harus mendukung dan menyukseskan.
"Daerah harus satu garis dengan pemerintah pusat. Latar belakang politik mungkin bisa beda, tapi kalau bicara kebijakan, harus segaris," kata Anas saat mengisi Focus Group Discussion (FGD) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Menurut Anas, daerah dan pusat punya kepentingan yang sama, yaitu memberi pelayanan publik yang lebih baik. Daerah punya kepentingan programnya didukung oleh pusat, baik secara regulasi maupun intervensi anggaran. Adapun pemerintah pusat berkepentingan programnya juga sukses di daerah.
"Jadi sebenarnya klop. Tinggal bagaimana disinergikan. Daerah juga harus pandai menangkap sinyal dari pusat, terutama terkait program-program," ujar kepala daerah yang dikenal berprestasi itu.
Anas mencontohkan kebijakan pengembangan pariwisata yang sedang digenjot pemerintah pusat. Merasa sesuai dengan potensi daerah, Banyuwangi juga terus memacu sektor turisme tersebut.
"Industri pariwisata memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja, dampak turunan ke sektor UMKM, penumbuhan wirausahawan baru seperti pembukaan homestay oleh warga dan tumbuhnya profesi pemandu wisata, hingga kontribusi ke pajak untuk pembangunan daerah," ujar Anas.
Dan terbukti, sambung Anas, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian daerah terus menggeliat berkat pariwisata. Sektor yang berkaitan dengan pariwisata, terutama akomodasi dan makan-minum, tercatat tumbuh paling signifikan dalam struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Banyuwangi.
PDRB Banyuwangi, yang menunjukkan besaran perekonomian daerah, naik signifikan sebesar 85% dari Rp32,4 triliun (2010) menjadi Rp60,2 triliun (2015). Adapun pendapatan per kapita warga melonjak 80% dari Rp20,8 juta per tahun pada 2010 menjadi Rp37,5 juta per tahun pada 2015.
"Itulah mengapa di Banyuwangi, pariwisata disebut sebagai ”payung” bagi pengembangan sektor lainnya. Jadi pariwisata bukan hanya soal penataan destinasi dan mendatangkan turis saja, tapi juga berkaitan dengan konsolidasi budaya, peningkatan ekonomi, hingga perbaikan infrastruktur," pungkas Anas yang membawa Banyuwangi menjadi juara dunia inovasi kebijakan publik bidang pariwisata dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO).
"Daerah harus satu garis dengan pemerintah pusat. Latar belakang politik mungkin bisa beda, tapi kalau bicara kebijakan, harus segaris," kata Anas saat mengisi Focus Group Discussion (FGD) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Menurut Anas, daerah dan pusat punya kepentingan yang sama, yaitu memberi pelayanan publik yang lebih baik. Daerah punya kepentingan programnya didukung oleh pusat, baik secara regulasi maupun intervensi anggaran. Adapun pemerintah pusat berkepentingan programnya juga sukses di daerah.
"Jadi sebenarnya klop. Tinggal bagaimana disinergikan. Daerah juga harus pandai menangkap sinyal dari pusat, terutama terkait program-program," ujar kepala daerah yang dikenal berprestasi itu.
Anas mencontohkan kebijakan pengembangan pariwisata yang sedang digenjot pemerintah pusat. Merasa sesuai dengan potensi daerah, Banyuwangi juga terus memacu sektor turisme tersebut.
"Industri pariwisata memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja, dampak turunan ke sektor UMKM, penumbuhan wirausahawan baru seperti pembukaan homestay oleh warga dan tumbuhnya profesi pemandu wisata, hingga kontribusi ke pajak untuk pembangunan daerah," ujar Anas.
Dan terbukti, sambung Anas, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian daerah terus menggeliat berkat pariwisata. Sektor yang berkaitan dengan pariwisata, terutama akomodasi dan makan-minum, tercatat tumbuh paling signifikan dalam struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Banyuwangi.
PDRB Banyuwangi, yang menunjukkan besaran perekonomian daerah, naik signifikan sebesar 85% dari Rp32,4 triliun (2010) menjadi Rp60,2 triliun (2015). Adapun pendapatan per kapita warga melonjak 80% dari Rp20,8 juta per tahun pada 2010 menjadi Rp37,5 juta per tahun pada 2015.
"Itulah mengapa di Banyuwangi, pariwisata disebut sebagai ”payung” bagi pengembangan sektor lainnya. Jadi pariwisata bukan hanya soal penataan destinasi dan mendatangkan turis saja, tapi juga berkaitan dengan konsolidasi budaya, peningkatan ekonomi, hingga perbaikan infrastruktur," pungkas Anas yang membawa Banyuwangi menjadi juara dunia inovasi kebijakan publik bidang pariwisata dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO).
(sms)
