Camat Diminta Berinovasi Kurangi Pengangguran
Selasa, 04 April 2017 - 17:11 WIB
Camat Diminta Berinovasi Kurangi Pengangguran
A
A
A
MEDAN - Bupati Simalungun JR Saragih meminta para camat berinovasi menciptakan peluang kerja bagi generasi muda di wilayahnya, sehingga perekonomian masyarakat meningkat dan tingkat kriminalitas bisa ditekan sekecil mungkin. Di antaranya dengan memanfaatkan potensi di wilayahnya seperti pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan pertanian dengan menggandeng investor di wilayahnya.
“Kebanyakan para camat di Kabupaten Simalungun belum merasa, mengurangi angka pengangguran di wilayahnya adalah tanggung jawabnya. Padahal, jika penggangguran tinggi, angka kriminalitas biasanya juga meningkat, sehingga hal ini harus disikapi serius oleh camat, dengan berinovasi untuk memberikan lapangan kerja bagi warga di wilayahnya,” sebut JR saat kunjungan kerja di Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silou, Selasa (4/4/2017).
JR mengatakan, angka pengangguran di Kecamatan Dolok Silou paling tinggi dibandingkan daerah lain. Padahal potensi pertanian banyak yang belum maksimal dikelola, termasuk lahan tidur. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan setempat.
Apalagi saat ini, tandas JR, pemanfaatan dana desa juga memberikan peluang kepada pemerintahan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes). Padahal ini diharapkan bisa memberikan peluang kerja juga bagi warga pencari kerja di desa, melalui usaha rumah tangga atau usaha kecil.
Dalam kunjungan ke Kecamatan Dolok Silou, Bupati JR Saragih juga menyoroti pengelolaan kebersihan di pasar-pasar tradisional yang dinilainya belum maksimal. Untuk itu, Bupati JR meminta supaya aparat sipil negara (ASN) dikerahkan secara rutin bersama masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan pasar.
Anggota DPRD Simalungun asal pemilihan kecamatan Dolok Silou, Elias Barus mengharapkan, para camat bisa mengalokasikan anggaran peningkatan perekonomian masyarakat di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Ini untuk mendukung partisipasi camat mengurangi penggangguran di wilayahnya.
“DPRD Simalungun mendukung kebijakan Bupati Simalungun JR Saragih mengatasi pengganguran melalui porgram pemanfaatan potensi wilayah, seperti lahan tidur. Tentunya kegiatan yang dilaksanakan memerlukan biaya, sehingga pemerintah kecamatan diharapkan bisa mengusulkannya supaya ditampung di APBD setiap tahunnya,” kata Elias.
“Kebanyakan para camat di Kabupaten Simalungun belum merasa, mengurangi angka pengangguran di wilayahnya adalah tanggung jawabnya. Padahal, jika penggangguran tinggi, angka kriminalitas biasanya juga meningkat, sehingga hal ini harus disikapi serius oleh camat, dengan berinovasi untuk memberikan lapangan kerja bagi warga di wilayahnya,” sebut JR saat kunjungan kerja di Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silou, Selasa (4/4/2017).
JR mengatakan, angka pengangguran di Kecamatan Dolok Silou paling tinggi dibandingkan daerah lain. Padahal potensi pertanian banyak yang belum maksimal dikelola, termasuk lahan tidur. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan setempat.
Apalagi saat ini, tandas JR, pemanfaatan dana desa juga memberikan peluang kepada pemerintahan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes). Padahal ini diharapkan bisa memberikan peluang kerja juga bagi warga pencari kerja di desa, melalui usaha rumah tangga atau usaha kecil.
Dalam kunjungan ke Kecamatan Dolok Silou, Bupati JR Saragih juga menyoroti pengelolaan kebersihan di pasar-pasar tradisional yang dinilainya belum maksimal. Untuk itu, Bupati JR meminta supaya aparat sipil negara (ASN) dikerahkan secara rutin bersama masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan pasar.
Anggota DPRD Simalungun asal pemilihan kecamatan Dolok Silou, Elias Barus mengharapkan, para camat bisa mengalokasikan anggaran peningkatan perekonomian masyarakat di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Ini untuk mendukung partisipasi camat mengurangi penggangguran di wilayahnya.
“DPRD Simalungun mendukung kebijakan Bupati Simalungun JR Saragih mengatasi pengganguran melalui porgram pemanfaatan potensi wilayah, seperti lahan tidur. Tentunya kegiatan yang dilaksanakan memerlukan biaya, sehingga pemerintah kecamatan diharapkan bisa mengusulkannya supaya ditampung di APBD setiap tahunnya,” kata Elias.
(wib)
