Jika Ahok Dinonaktifkan Tidak Ada Pihak yang Dirugikan
Sabtu, 18 Februari 2017 - 20:35 WIB
Jika Ahok Dinonaktifkan Tidak Ada Pihak yang Dirugikan
A
A
A
JAKARTA - Penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak akan merugikan pihak manapun. Pasalnya, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tetap berjalan, karena posisi Ahok digantikan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, tidak ada fraksi partai politik manapun yang dirugikan jika Ahok dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Sebenarnya tidak ada yang kalah dan dirugikan. Karena nanti yang jadi Plt adalah wakilnya, bukan Pak Soni Dirjen Otda," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk Perkara Non Aktif Kepala Daerah Terdakwa di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kewenangan dalam menonaktifkan Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Bivitri, dengan adanya ketentuan Pasal 83 UU Nomor 23/2017 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya Ahok sudah dinonaktifkan oleh Presiden Jokowi.
Lagipula, lanjut Bivitri, pendukung Ahok bisa mengajukan gugatan jika tidak menerima keputusan penonaktifan Ahok oleh pemerintah. "Kalau ada yang tidak setuju silakan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena wewenang tertinggi untuk menafsirkan hukum adalah pengadilan," ujarnya.
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan, tidak ada fraksi partai politik manapun yang dirugikan jika Ahok dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Sebenarnya tidak ada yang kalah dan dirugikan. Karena nanti yang jadi Plt adalah wakilnya, bukan Pak Soni Dirjen Otda," kata Bivitri dalam diskusi bertajuk Perkara Non Aktif Kepala Daerah Terdakwa di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2/2017).
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kewenangan dalam menonaktifkan Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Bivitri, dengan adanya ketentuan Pasal 83 UU Nomor 23/2017 tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya Ahok sudah dinonaktifkan oleh Presiden Jokowi.
Lagipula, lanjut Bivitri, pendukung Ahok bisa mengajukan gugatan jika tidak menerima keputusan penonaktifan Ahok oleh pemerintah. "Kalau ada yang tidak setuju silakan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena wewenang tertinggi untuk menafsirkan hukum adalah pengadilan," ujarnya.
(whb)
