929 TPS Rawan Kecurangan, Politik Uang Masih Dominasi di Bekasi
Selasa, 14 Februari 2017 - 16:30 WIB
929 TPS Rawan Kecurangan, Politik Uang Masih Dominasi di Bekasi
A
A
A
BEKASI - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi menyatakan, Tempat Pemungutan Suara menjadi lokasi paling rawan terjadinya pelanggaran. Potensi berlangsungnya kecurangan di TPS tinggi dan dapat berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon.
”Paling rawan tingkat kecurangan di pilkada bupati dan wakil bupati Bekasi 2017 itu terjadi di lokasi TPS,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi.
Menurut dia, dari TPS tersebut, kecurangan bisa terjadi saat proses pungut hitung suara ataupun terjadinya money politik.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Panwaslu, kata dia, dari 3.958 TPS sebanyak 929 TPS di antaranya dinyatakan rawan kecurangan. Kerawanan pelanggaran di TPS tersebut terbagi dalam lima aspek, mulai dari politik uang hingga profesionalisme penyelenggara pemilu.
Aspek pertama, terkait data pemilih dan penggunaan hak pilih (215 TPS), aspek kedua menyangkut ketersediaan dan distribusi politik (193 TPS), aspek ketiga berkenaan dengan money politik (395 TPS).”Tingkat kecurangan itu sudah kami petakan,” katanya.
Kemudian, kata dia, aspek keempat tentang keterlibatan aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu (118 TPS), aspek kelima terdiri dari kepatuhan prosedur penghitungan suara dan profesionalisme penyelenggara (18 TPS).
Di Kabupaten Bekasi, Akbar mengakui, kebanyakan kerawanan pelanggaran di TPS berbentuk politik uang.”Politik uang masih dominasi di Bekasi, dan mencapai 40 persen dari seluruh TPS yang kami indikasikan rawan pelanggaran dalam Pilkada,” ungkapnya.
Dari hasil pemetaan tersebut, mayoritas TPS rawan politik uang berada di empat kecamatan, yaitu Cibarusah, Serangbaru, Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara. Indikator tingginya kerawanan itu, salah satunya karena di banyak timses pasangan calon yang berdomisili di empat kecamatan itu.
”Paling rawan tingkat kecurangan di pilkada bupati dan wakil bupati Bekasi 2017 itu terjadi di lokasi TPS,” ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi.
Menurut dia, dari TPS tersebut, kecurangan bisa terjadi saat proses pungut hitung suara ataupun terjadinya money politik.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Panwaslu, kata dia, dari 3.958 TPS sebanyak 929 TPS di antaranya dinyatakan rawan kecurangan. Kerawanan pelanggaran di TPS tersebut terbagi dalam lima aspek, mulai dari politik uang hingga profesionalisme penyelenggara pemilu.
Aspek pertama, terkait data pemilih dan penggunaan hak pilih (215 TPS), aspek kedua menyangkut ketersediaan dan distribusi politik (193 TPS), aspek ketiga berkenaan dengan money politik (395 TPS).”Tingkat kecurangan itu sudah kami petakan,” katanya.
Kemudian, kata dia, aspek keempat tentang keterlibatan aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu (118 TPS), aspek kelima terdiri dari kepatuhan prosedur penghitungan suara dan profesionalisme penyelenggara (18 TPS).
Di Kabupaten Bekasi, Akbar mengakui, kebanyakan kerawanan pelanggaran di TPS berbentuk politik uang.”Politik uang masih dominasi di Bekasi, dan mencapai 40 persen dari seluruh TPS yang kami indikasikan rawan pelanggaran dalam Pilkada,” ungkapnya.
Dari hasil pemetaan tersebut, mayoritas TPS rawan politik uang berada di empat kecamatan, yaitu Cibarusah, Serangbaru, Cikarang Selatan, dan Cikarang Utara. Indikator tingginya kerawanan itu, salah satunya karena di banyak timses pasangan calon yang berdomisili di empat kecamatan itu.
(pur)
