30% Warga Depok Belum Miliki E-KTP
30% Warga Depok Belum Miliki E-KTP
A
A
A
DEPOK - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok mencatat sebanyak 30% warga Depok belum memiliki e-KTP. Total warga Depok yang wajib memilik e-KTP mencapai 1.571.745 orang dari total penduduk 2.142.464 orang sepanjang 2016.
"Sebanyak 466.525 warga yang wajib mempunyai KTP belum mempunyai e-KTP. Kemudian ada 99.014 warga yang melakukan perekaman e-KTP, tapi belum bisa dicetak," kata Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jaka, Rabu (24/1/2017).
Jaka menjelaskan, blangko e-KTP sudah habis sejak akhir Oktober 2016. Per harinya ada 2 hingga 5 warga Depok yang melakukan perekaman e-KTP di 63 kelurahan.
"Warga kami imbau untuk bersabar untuk mendapatkan e-KTP," ungkapnya. Sebagai pengganti KTP yang belum jadi pemerintah memberikan surat keterangan perekaman kepada warga.
Kewenangan untuk pengadaan blangko e-KTP, di Kementerian Dalam Negeri belum bisa dilakukan . "Kewenanganya blangko di sana. Masalah kekurangan blangko terjadi di seluruh Indonesia," katanya.
Jaka menuturkan, Kemendagri telah memberikan surat edaran kepada seluruh Disdukcapil di seluruh Indonesia, yang menyatakan pelelangan blangko e-KTP sebanyak 8 juta keping gagal lelang.
Menurut Jaka, blangko cepat habis karena sebagian bukan pembuatan perekaman e-KTP baru. Namun banyak warga yang meminta ganti blangko e-KTP, karena rusak dan hilang. "Harusnya e-KTP disayang seperti kartu ATM. Ini banyak yang rusak plastiknya minta ganti baru. 50% blangko baru untuk ganti e-KTP warga yang rusak dan hilang, bukan perekaman baru," ujarnya.
"Sebanyak 466.525 warga yang wajib mempunyai KTP belum mempunyai e-KTP. Kemudian ada 99.014 warga yang melakukan perekaman e-KTP, tapi belum bisa dicetak," kata Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jaka, Rabu (24/1/2017).
Jaka menjelaskan, blangko e-KTP sudah habis sejak akhir Oktober 2016. Per harinya ada 2 hingga 5 warga Depok yang melakukan perekaman e-KTP di 63 kelurahan.
"Warga kami imbau untuk bersabar untuk mendapatkan e-KTP," ungkapnya. Sebagai pengganti KTP yang belum jadi pemerintah memberikan surat keterangan perekaman kepada warga.
Kewenangan untuk pengadaan blangko e-KTP, di Kementerian Dalam Negeri belum bisa dilakukan . "Kewenanganya blangko di sana. Masalah kekurangan blangko terjadi di seluruh Indonesia," katanya.
Jaka menuturkan, Kemendagri telah memberikan surat edaran kepada seluruh Disdukcapil di seluruh Indonesia, yang menyatakan pelelangan blangko e-KTP sebanyak 8 juta keping gagal lelang.
Menurut Jaka, blangko cepat habis karena sebagian bukan pembuatan perekaman e-KTP baru. Namun banyak warga yang meminta ganti blangko e-KTP, karena rusak dan hilang. "Harusnya e-KTP disayang seperti kartu ATM. Ini banyak yang rusak plastiknya minta ganti baru. 50% blangko baru untuk ganti e-KTP warga yang rusak dan hilang, bukan perekaman baru," ujarnya.
(whb)
Explore More