Pemkab Stop Bantuan Makanan, Pengungsi Kelaparan
Rabu, 04 Januari 2017 - 16:11 WIB
Pemkab Stop Bantuan Makanan, Pengungsi Kelaparan
A
A
A
KARAWANG - Ratusan pengungsi korban konflik agraria di tiga desa Kecamatan Telukjambe Barat yang saat ini mengungsi di Rumah Susun (Rusun) Adiarsa hanya bisa pasrah ketika Pemkab Karawang menghentikan bantuan.
Padahal para pengungsi yang sebelumnya mengungsi ke Jakarta, mau kembali ke Karawang karena pemerintah berjanji akan menanggung seluruh biaya hidup sehari-hari hingga mereka bisa kembali ke rumah.
Mereka mengancam akan kembali lagi ke Jakarta dan tinggal di kantor LBH Jakarta dan Komnas HAM seperti sebelumnya.
Salah seorang pengungsi, Budi (45), mengatakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dia bersama warga pengungsi lainnya terpaksa patungan membeli kebutuhan pokok seperti beras dan lauk-pauk.
Hal ini dilakukan sejak 27 Desember 2016 ketika pemerintah menghentikan pasokan makanan untuk pengungsi.
"Kita tidak tahu kenapa bantuan dari pemerintah dihentikan, padahal bupati sendiri yang berjanji kepada kami akan menanggung seluruh kebutuhan kami selama di pengungsian," katanya.
Menurut Budi para pengungsi ini kesulitan menutupi kebutuhan hidup karena mereka tidak bisa bekerja saat lahan pertanian mereka dikuasai oleh perusahaan.
Untuk mengatasi hal tersebut mereka meminta bantuan keluarga atau saudara yang masih tinggal di kampung atau mengambil hasil bumi dari lahan hutan.
"Kami makan secukupnya saja kadang hanya makan satu kali dalam sehari. Apalagi kami mengutamakan anak-anak dan perempuan bisa makan minimal dua kali sehari," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Karawang, Rokhuyun, membantah menelantarkan para pengungsi Rusunnawa Adiarsa.
Menurutnya bantuan untuk sementara dihentikan karena menyangkut dengan anggaran baru tahun 2017. Penganggaran untuk bantuan para pengungsi sedang dalam proses pengesahan.
"Iya karena anggaran baru harus membuat permohonan baru tidak bisa asal saja. Makanya kita sudah minta kordinatornya segere membuat pengajuan agar bisa segera kita cairkan," katanya.
Menurut Rokhuyun pihaknya tidak bisa memberikan dana talangan untuk mengatasi keluhan para pengungsi karena tidak ada anggaran.
Apalagi anggaran untuk para pengungsi sebesar Rp36.500 perjiwa setiap hari dengan jumlah pengungsi seluruhnya mencapai 187 jiwa hingga anggaran setiap hari mencapai Rp6.825.000.
"Kalau awal tahun kan memang kita tidak punya anggaran jadi masih kita upayakan agar segera cair," pungkasnya.
Padahal para pengungsi yang sebelumnya mengungsi ke Jakarta, mau kembali ke Karawang karena pemerintah berjanji akan menanggung seluruh biaya hidup sehari-hari hingga mereka bisa kembali ke rumah.
Mereka mengancam akan kembali lagi ke Jakarta dan tinggal di kantor LBH Jakarta dan Komnas HAM seperti sebelumnya.
Salah seorang pengungsi, Budi (45), mengatakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dia bersama warga pengungsi lainnya terpaksa patungan membeli kebutuhan pokok seperti beras dan lauk-pauk.
Hal ini dilakukan sejak 27 Desember 2016 ketika pemerintah menghentikan pasokan makanan untuk pengungsi.
"Kita tidak tahu kenapa bantuan dari pemerintah dihentikan, padahal bupati sendiri yang berjanji kepada kami akan menanggung seluruh kebutuhan kami selama di pengungsian," katanya.
Menurut Budi para pengungsi ini kesulitan menutupi kebutuhan hidup karena mereka tidak bisa bekerja saat lahan pertanian mereka dikuasai oleh perusahaan.
Untuk mengatasi hal tersebut mereka meminta bantuan keluarga atau saudara yang masih tinggal di kampung atau mengambil hasil bumi dari lahan hutan.
"Kami makan secukupnya saja kadang hanya makan satu kali dalam sehari. Apalagi kami mengutamakan anak-anak dan perempuan bisa makan minimal dua kali sehari," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Karawang, Rokhuyun, membantah menelantarkan para pengungsi Rusunnawa Adiarsa.
Menurutnya bantuan untuk sementara dihentikan karena menyangkut dengan anggaran baru tahun 2017. Penganggaran untuk bantuan para pengungsi sedang dalam proses pengesahan.
"Iya karena anggaran baru harus membuat permohonan baru tidak bisa asal saja. Makanya kita sudah minta kordinatornya segere membuat pengajuan agar bisa segera kita cairkan," katanya.
Menurut Rokhuyun pihaknya tidak bisa memberikan dana talangan untuk mengatasi keluhan para pengungsi karena tidak ada anggaran.
Apalagi anggaran untuk para pengungsi sebesar Rp36.500 perjiwa setiap hari dengan jumlah pengungsi seluruhnya mencapai 187 jiwa hingga anggaran setiap hari mencapai Rp6.825.000.
"Kalau awal tahun kan memang kita tidak punya anggaran jadi masih kita upayakan agar segera cair," pungkasnya.
(nag)
