Taksi di Bandung Ogah Gunakan Sistem Online
Taksi di Bandung Ogah Gunakan Sistem Online
A
A
A
BANDUNG - Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi pasrah ditolak para sopir yang berdemo di Balai Kota Bandung, Rabu (2/11/2016).
Padahal ia bermaksud memberi penjelasan soal keberadaan taksi online yang kebijakannya ada di tangan pemerintah pusat.
Para demonstran sendiri menginginkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hadir di lokasi. Tapi pria yang akrab disapa Emil itu tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta.
Soal penolakan itu, Didi menanggapinya dengan santai. Ia tidak mempermasalahkan sikap para sopir yang taksi yang menyemut di lokasi. "Mereka mungkin punya ekspektasi besar kepada Wali Kota Bandung," kata Didi.
Soal janji Ridwan Kamil yang enam bulan lalu melarang taksi online beroperasi, ia tidak bisa bicara terlalu jauh. Sebab aturan terkait taksi online menurutnya bukan ranah Pemkot Bandung, melainkan pemerintah pusat.
Sementara terkait taksi konvensional, ia menyebut harusnya pengusaha taksi mengikuti perkembangan zaman. Saat pemesanan taksi bisa dilakukan secara online atau menggunakan aplikasi, taksi konvensional juga harusnya menggunakan pola serupa.
"Pelayanan itu kan berkembang. Sekarang orientasinya rata-rata berkembang ke luar (mengikuti kebutuhan konsumen), bukan ke dalam. Masyarakat ingin kemudahan," ungkapnya.
Dishub sendiri sudah menawarkan kepada pengusaha taksi untuk menggunakan aplikasi agar pemesanan taksi bisa dilakukan secara online. Bahkan sudah ada pihak yang siap membuat aplikasi tersebut.
"Kita sudah menawarkan agar mereka menggunakan sistem online. Tapi mereka masih berprinsip seperti ini (konvensional). Saat itu belum ada jawaban dan tidak ada tindak lanjut. Ada yang bilang kemahalan dan lain-lain," jelas Didi.
Ia pun mengingatkan bahwa perkembangan zaman terus bergulir. Di luar negeri, bahkan sistem online sudah begitu meluas. Begitu juga di Indonesia, kebutuhan masyarakat ikut menyesuaikan.
"Harusnya taksi konvensional juga ikut bertransformasi biar tidak ketinggalan zaman," pungkasnya.
Padahal ia bermaksud memberi penjelasan soal keberadaan taksi online yang kebijakannya ada di tangan pemerintah pusat.
Para demonstran sendiri menginginkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hadir di lokasi. Tapi pria yang akrab disapa Emil itu tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta.
Soal penolakan itu, Didi menanggapinya dengan santai. Ia tidak mempermasalahkan sikap para sopir yang taksi yang menyemut di lokasi. "Mereka mungkin punya ekspektasi besar kepada Wali Kota Bandung," kata Didi.
Soal janji Ridwan Kamil yang enam bulan lalu melarang taksi online beroperasi, ia tidak bisa bicara terlalu jauh. Sebab aturan terkait taksi online menurutnya bukan ranah Pemkot Bandung, melainkan pemerintah pusat.
Sementara terkait taksi konvensional, ia menyebut harusnya pengusaha taksi mengikuti perkembangan zaman. Saat pemesanan taksi bisa dilakukan secara online atau menggunakan aplikasi, taksi konvensional juga harusnya menggunakan pola serupa.
"Pelayanan itu kan berkembang. Sekarang orientasinya rata-rata berkembang ke luar (mengikuti kebutuhan konsumen), bukan ke dalam. Masyarakat ingin kemudahan," ungkapnya.
Dishub sendiri sudah menawarkan kepada pengusaha taksi untuk menggunakan aplikasi agar pemesanan taksi bisa dilakukan secara online. Bahkan sudah ada pihak yang siap membuat aplikasi tersebut.
"Kita sudah menawarkan agar mereka menggunakan sistem online. Tapi mereka masih berprinsip seperti ini (konvensional). Saat itu belum ada jawaban dan tidak ada tindak lanjut. Ada yang bilang kemahalan dan lain-lain," jelas Didi.
Ia pun mengingatkan bahwa perkembangan zaman terus bergulir. Di luar negeri, bahkan sistem online sudah begitu meluas. Begitu juga di Indonesia, kebutuhan masyarakat ikut menyesuaikan.
"Harusnya taksi konvensional juga ikut bertransformasi biar tidak ketinggalan zaman," pungkasnya.
(nag)
Explore More