Jelang Pilgub, Kadisdukcapil DKI Bantah Ada KTP 'Siluman'
Selasa, 18 Oktober 2016 - 23:38 WIB
Jelang Pilgub, Kadisdukcapil DKI Bantah Ada KTP 'Siluman'
A
A
A
JAKARTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Provinsi DKI Jakarta, Edison Sianturi membantah jika ada pengerahan massa dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Apalagi jika ini dilakukan jelang Pilgub DKI 2017 yang tinggal beberapa bulan lagi.
"Kata siapa itu? Enggak ada dan tidak benar itu," kata Edison kepada Sindonews, Selasa (18/10/2016).
Edison menjelaskan jika ada aturan main dalam pembuatan KTP DKI seseorang. Bahkan jika orang tersebut merupakan orang diluar daerah sekalipun.
"Kalau KTP itu ada persyaratannya, enggak boleh itu sistem langsung mengeluarkan KTP kalau tidak ada surat pindah atau persyaratan dari daerah asal," kata Edison. (Baca: Relawan Temukan Indikasi Dugaan Pengerahan Pemilih 'Siluman' di Pilgub DKI)
Edison juga mengatakan jika saat ini sistem untuk pembuatan KTP sudah secara nasional. Sehingga data pun langsung masuk dalam Kementerian Dalam Negeri.
"Misalnya saat ini juga NIK (Nomor Induk Kependudukan) seseorang misalnya tinggal di Papua terus ingin ke Jakarta maka NIK yang dipakai adalah satu atau tunggal. Tidak ada ketika dia pindah kemudian NIK berubah," tegas Edison.
Lebih lanjut Edison mengurai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan KTP DKI. "Yang pertama surat keterangan pindah dari dinas kependudukan daerah asik, surat berkelakuan baik dan surat pengantar RT/RW," kata Edison.
"Kata siapa itu? Enggak ada dan tidak benar itu," kata Edison kepada Sindonews, Selasa (18/10/2016).
Edison menjelaskan jika ada aturan main dalam pembuatan KTP DKI seseorang. Bahkan jika orang tersebut merupakan orang diluar daerah sekalipun.
"Kalau KTP itu ada persyaratannya, enggak boleh itu sistem langsung mengeluarkan KTP kalau tidak ada surat pindah atau persyaratan dari daerah asal," kata Edison. (Baca: Relawan Temukan Indikasi Dugaan Pengerahan Pemilih 'Siluman' di Pilgub DKI)
Edison juga mengatakan jika saat ini sistem untuk pembuatan KTP sudah secara nasional. Sehingga data pun langsung masuk dalam Kementerian Dalam Negeri.
"Misalnya saat ini juga NIK (Nomor Induk Kependudukan) seseorang misalnya tinggal di Papua terus ingin ke Jakarta maka NIK yang dipakai adalah satu atau tunggal. Tidak ada ketika dia pindah kemudian NIK berubah," tegas Edison.
Lebih lanjut Edison mengurai persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan KTP DKI. "Yang pertama surat keterangan pindah dari dinas kependudukan daerah asik, surat berkelakuan baik dan surat pengantar RT/RW," kata Edison.
(ysw)
