Gusur Bukit Duri, Pemprov DKI Jadi Contoh Buruk Soal Taat Hukum
Gusur Bukit Duri, Pemprov DKI Jadi Contoh Buruk Soal Taat Hukum
A
A
A
JAKARTA - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak paham hukum yang berlaku. Pasalnya mereka tetap melakukan pembongkaran kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan meskipun class action tengah berjalan hingga sidang kesembilan.
"Pemprov tidak menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di pengadilan. Ini menjadi contoh buruk bagi kota-kota lain untuk mengabaikan taat hukum," kata Joga saat dihubungi Sindonews, Rabu (28/9/2016).
Joga juga mempertanyakan mengapa Pemprov DKI begitu cepat melakukan penggusuran itu.
"Tidak ada alasan kuat kenapa harus digusur cepat, kalau tidak hanya mengejar menghabiskan anggaran penanggulan atau betonisasi kali ciliwung tahun ini yang tinggal tiga bulan lagi," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan aparat gabungan Satpol PP, TNI dan Polri melakukan pembongkaran terhadap 70 KK di bantaran Ciliwung, Bukit Duri Jakarta Selatan.
"Pemprov tidak menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di pengadilan. Ini menjadi contoh buruk bagi kota-kota lain untuk mengabaikan taat hukum," kata Joga saat dihubungi Sindonews, Rabu (28/9/2016).
Joga juga mempertanyakan mengapa Pemprov DKI begitu cepat melakukan penggusuran itu.
"Tidak ada alasan kuat kenapa harus digusur cepat, kalau tidak hanya mengejar menghabiskan anggaran penanggulan atau betonisasi kali ciliwung tahun ini yang tinggal tiga bulan lagi," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan aparat gabungan Satpol PP, TNI dan Polri melakukan pembongkaran terhadap 70 KK di bantaran Ciliwung, Bukit Duri Jakarta Selatan.
(ysw)
Explore More