Meski Menang di PTUN, Warga Yakin Ahok Pasti Ingkar
Rabu, 28 September 2016 - 16:04 WIB
Meski Menang di PTUN, Warga Yakin Ahok Pasti Ingkar
A
A
A
JAKARTA - Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan saat ini masih melakukan tindakan class action di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Meski dalam persidangan nanti hasilnya warga bakalan menang, entah mengapa warga Bukit Duri yakin jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tak bakal mau memberikan ganti rugi terhadap warga.
Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan, kalau masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran Kali Ciliwung itu memiliki surat seperti verpounding. Selain itu, masyarakat pun memiliki sertifikasi prona dan narasita di kawasan tersebut.
"Nah kan gila tuh. Masa Gubernur mengkritik pemberian prona dan narasita itu pada warga. Bayangkan itu pemerintah pusat dahulu loh yang beri prona," ujarnya pada wartawan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).
Dia mengakui, walaupun dirinya bukan dari kalangan ahli hukum, tapi dia tahu tentang hukum kesetaraan. Sehingga, warga yang diberikan sertifikasi prona itu mengajukan class action ke PTUN dan saat ini sidang pun tengah berlangsung.
"Kadang kami berpikir demi kepentingan umum (itu penertiban). Tapi kenapa yang harus berkorban rakyat miskin. Bandingkan dengan rumah di pulau G, sama tidak punya IMB. Tapi di sini punya surat. Kenapa di sini digusur? Semua harusnya setara dalam hukum," katanya.
Maka itu, dia mempertanyakan keadilan yang ada di Indonesia. "Sekarang mana bukti ini demi keadilan sosial," imbuhnya.
Dia juga yakin, apabila gugatan class action di PTUN itu dimenangkan warga, Gubernur Ahok tetap gak bakal mau menuruti putusan tersebut. Sebab semua orang tahu, Ahok merupakan orang yang ucapannya tak bisa dipegang.
"Kami tahu, seandainya menang pun, tetap tuntutan kami tidak dipenuhi, yang penting secara moral kami bersaksi atas rakyat kecil. Kalaupun menang kami bangga berdasarkan keadilan," katanya.
Dia menjelaskan, warga pun enggan melakukan perlawanan dengan kekerasan pada aparat yang menggusur. Karena warga Bukit Duri hanya ingin merepresentasikan warga Jakarta yang selalu menerima kezaliman dari pemimpinnya. Namun, warga tetap tak akan tunduk akan penggusuran itu
"Pak Gubernur tinggal di bantaran sungai. Di laut apa bedanya dengan di sini. Tapi di sini dirobohkan, saya yakin mereka pasti tertawa terkekeh lihat kami menderita begini," katanya.
Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengatakan, kalau masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran Kali Ciliwung itu memiliki surat seperti verpounding. Selain itu, masyarakat pun memiliki sertifikasi prona dan narasita di kawasan tersebut.
"Nah kan gila tuh. Masa Gubernur mengkritik pemberian prona dan narasita itu pada warga. Bayangkan itu pemerintah pusat dahulu loh yang beri prona," ujarnya pada wartawan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).
Dia mengakui, walaupun dirinya bukan dari kalangan ahli hukum, tapi dia tahu tentang hukum kesetaraan. Sehingga, warga yang diberikan sertifikasi prona itu mengajukan class action ke PTUN dan saat ini sidang pun tengah berlangsung.
"Kadang kami berpikir demi kepentingan umum (itu penertiban). Tapi kenapa yang harus berkorban rakyat miskin. Bandingkan dengan rumah di pulau G, sama tidak punya IMB. Tapi di sini punya surat. Kenapa di sini digusur? Semua harusnya setara dalam hukum," katanya.
Maka itu, dia mempertanyakan keadilan yang ada di Indonesia. "Sekarang mana bukti ini demi keadilan sosial," imbuhnya.
Dia juga yakin, apabila gugatan class action di PTUN itu dimenangkan warga, Gubernur Ahok tetap gak bakal mau menuruti putusan tersebut. Sebab semua orang tahu, Ahok merupakan orang yang ucapannya tak bisa dipegang.
"Kami tahu, seandainya menang pun, tetap tuntutan kami tidak dipenuhi, yang penting secara moral kami bersaksi atas rakyat kecil. Kalaupun menang kami bangga berdasarkan keadilan," katanya.
Dia menjelaskan, warga pun enggan melakukan perlawanan dengan kekerasan pada aparat yang menggusur. Karena warga Bukit Duri hanya ingin merepresentasikan warga Jakarta yang selalu menerima kezaliman dari pemimpinnya. Namun, warga tetap tak akan tunduk akan penggusuran itu
"Pak Gubernur tinggal di bantaran sungai. Di laut apa bedanya dengan di sini. Tapi di sini dirobohkan, saya yakin mereka pasti tertawa terkekeh lihat kami menderita begini," katanya.
(mhd)
