Irianto Jadi Anggota Satgas Gubernur untuk Iklim dan Hutan Dunia
Selasa, 06 September 2016 - 16:43 WIB
Irianto Jadi Anggota Satgas Gubernur untuk Iklim dan Hutan Dunia
A
A
A
GUADALAJARA - Sebagai provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas, Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi paru-paru dunia. Peran penting Kaltara dalam iklim dunia ini membuat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menjadi anggota Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Governor’s Climate and Forests Task Force/GCF).
Penetapan Irianto sebagai anggota baru GCF secara resmi dilakukan usai rapat pleno GCF di ruang pertemuan Hotel Fiesta Americana, Jalisco, Guadalajara, Meksiko, Senin 29 Agustus 2016.
”Alhamdulillah pada rapat pleno GCF, Kaltara ditetapkan secara aklamasi sebagai anggota baru GCF. Ini merupakan hal yang istimewa karena biasanya perlu waktu dua tahun sebagai penunjang dulu (observer) sebelum ditetapkan sebagai anggota,” kata Irianto.
GCF juga melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Executive Secretary Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah perubahan iklim yaitu UNFCCC. Irianto menjelaskan, saat ini GCF beranggotakan 34 negara bagian atau provinsi dari 11 negara di dunia, termasuk negara bagian California (Amerika Serikat) sebagai penggagas pertama.
Kaltara beruntung dapat langsung diterima sebagai anggota baru GCF. Hal ini disebabkan adanya penjelasan yang rasional terkait posisi dan peran Kaltara dalam konstelasi pemanasan global serta perubahan iklim global saat ini maupun masa depan.
Salah satunya terkait keberadaan kawasan hutan lindung seluas 5,1 juta hektare yang tersebar mulai dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang dikenal sebagai kawasan Heart of Borneo (HoB). Di dalam HoB terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,3 juta hektare yang berada di Kabupaten Malinau dan Nunukan, Kaltara.
”Kita juga mengusulkan agar dunia juga memberikan kontribusi bagi Kaltara yang telah mempertahankan kawasan hutan lindungnya bisa terjaga dengan baik dan masih berfungsi sangat baik sebagai paru-paru dunia,” ujarnya.
Irianto mengatakan, pertemuan dari Senin 29 Agustus 2016 hingga Jumat 2 September 2016 tersebut merupakan kesempatan bagi Kaltara untuk berkolaborasi dan belajar serta menjalin kemitraan baru. Alasannya GFC adalah jaringan yang kuat, di mana secara kolektif merupakan 25% dari negara hutan tropis.
Pendekatan inovatif dilakukan untuk mitigasi perubahan iklim dan tata kelola hutan yang lebih baik. Hal ini terus dilakukan secara berkesinambungan semenjak GFC didirikan pada 2009 lalu.
Salah satunya GFC berusaha memajukan program yurisdiksi untuk mendukung pembangunan perdesaan yang rendah emisi. Termasuk mengurangi emisi dari deforestasi hutan dan penggunaan lahan.
”Di Indonesia, GFC terdiri dari Kaltim, Aceh, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Papua, dan Papua Barat. Provinsi tersebut menyumbang 58% tutupan hutan dan kawasan hutan di Indonesia,” ujarnya.
Dengan bergabung dalam GCF, lanjut Irianto, akan terbuka kerja sama global dengan negara anggota dan organisasi internasional non pemerintah. Kerja sama meliputi pelestarian alam, lingkungan, dan kehutanan. Juga pembinaan serta pengembangan masyarakat desa, khususnya masyarakat adat atau lokal.
”Juga program aksi lainnya dalam upaya pengembangan kelembagaan pelestarian sumber daya alam, perumusan, dan penetapan kebijakan pelestarian lingkungan hidup. Termasuk upaya peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat di sekitar hutan, petani, dan nelayan,” ujarnya.
Penetapan Irianto sebagai anggota baru GCF secara resmi dilakukan usai rapat pleno GCF di ruang pertemuan Hotel Fiesta Americana, Jalisco, Guadalajara, Meksiko, Senin 29 Agustus 2016.
”Alhamdulillah pada rapat pleno GCF, Kaltara ditetapkan secara aklamasi sebagai anggota baru GCF. Ini merupakan hal yang istimewa karena biasanya perlu waktu dua tahun sebagai penunjang dulu (observer) sebelum ditetapkan sebagai anggota,” kata Irianto.
GCF juga melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan Executive Secretary Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah perubahan iklim yaitu UNFCCC. Irianto menjelaskan, saat ini GCF beranggotakan 34 negara bagian atau provinsi dari 11 negara di dunia, termasuk negara bagian California (Amerika Serikat) sebagai penggagas pertama.
Kaltara beruntung dapat langsung diterima sebagai anggota baru GCF. Hal ini disebabkan adanya penjelasan yang rasional terkait posisi dan peran Kaltara dalam konstelasi pemanasan global serta perubahan iklim global saat ini maupun masa depan.
Salah satunya terkait keberadaan kawasan hutan lindung seluas 5,1 juta hektare yang tersebar mulai dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang dikenal sebagai kawasan Heart of Borneo (HoB). Di dalam HoB terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,3 juta hektare yang berada di Kabupaten Malinau dan Nunukan, Kaltara.
”Kita juga mengusulkan agar dunia juga memberikan kontribusi bagi Kaltara yang telah mempertahankan kawasan hutan lindungnya bisa terjaga dengan baik dan masih berfungsi sangat baik sebagai paru-paru dunia,” ujarnya.
Irianto mengatakan, pertemuan dari Senin 29 Agustus 2016 hingga Jumat 2 September 2016 tersebut merupakan kesempatan bagi Kaltara untuk berkolaborasi dan belajar serta menjalin kemitraan baru. Alasannya GFC adalah jaringan yang kuat, di mana secara kolektif merupakan 25% dari negara hutan tropis.
Pendekatan inovatif dilakukan untuk mitigasi perubahan iklim dan tata kelola hutan yang lebih baik. Hal ini terus dilakukan secara berkesinambungan semenjak GFC didirikan pada 2009 lalu.
Salah satunya GFC berusaha memajukan program yurisdiksi untuk mendukung pembangunan perdesaan yang rendah emisi. Termasuk mengurangi emisi dari deforestasi hutan dan penggunaan lahan.
”Di Indonesia, GFC terdiri dari Kaltim, Aceh, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Papua, dan Papua Barat. Provinsi tersebut menyumbang 58% tutupan hutan dan kawasan hutan di Indonesia,” ujarnya.
Dengan bergabung dalam GCF, lanjut Irianto, akan terbuka kerja sama global dengan negara anggota dan organisasi internasional non pemerintah. Kerja sama meliputi pelestarian alam, lingkungan, dan kehutanan. Juga pembinaan serta pengembangan masyarakat desa, khususnya masyarakat adat atau lokal.
”Juga program aksi lainnya dalam upaya pengembangan kelembagaan pelestarian sumber daya alam, perumusan, dan penetapan kebijakan pelestarian lingkungan hidup. Termasuk upaya peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat di sekitar hutan, petani, dan nelayan,” ujarnya.
(poe)
