Paripurna DPRD Kota Depok Dihujani Interupsi Soal Siswa Titipan
Kamis, 04 Agustus 2016 - 20:08 WIB
Paripurna DPRD Kota Depok Dihujani Interupsi Soal Siswa Titipan
A
A
A
DEPOK - Kisruh dalam penyelenggaraan Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih terjadi di Depok. Padahal proses belajar mengajar tahun ajaran baru sudah dimulai.
Kekisruhan terjadi lantaran adanya dugaan permainan siswa titipan dalam proses PPDB. Isu yang ramai dibicarakan adanya dugaan permainan oknum pejabat serta LSM di Depok dalam kasus ini yang tidak terakomodir.
Kekisruhan ini dilanjutkan dalam sidang paripurna Masa Sidang III tahun sidang 2015 - 2016 dalam rangka penyampaian Raperda Kota Depok. Pembukaan sidang diawali dengan ultimatum yang disampaikan oleh Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo.
"Banyak siswa tak tertampung di sekolah negeri. Pemerintah wajib hadir terkait isu pendidikan. Masalah PPDB ini masih saja terjadi," tukasnya di DPRD Depok, Kamis (4/8/2016).
Interupsi pun dilontarkan politisi Partai Golkar Ervan Teladan. Ia mengkritisi maraknya isu siswa titipan dalam PPDB.
"Saya ingin sampaikan soal PPDB. Saya harapkan Wali Kota hadir hari ini menjelaskan isu yang meluas di tengah masyarakat. Ada yang tak transparan dan meresahkan masyarakat. Hal ini harus disampaikan ke Wali Kota," tukas Ervan.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad yang tak hadir dalam paripurna langsung dicecar oleh anggota dewan lainnya, Politisi PAN Fitri Haryono. "Wali Kota tak hadir dua kali berturut - turut dalam paripurna, kemana apa alasannya," tukasnya.
Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menjawab interupsi yang disampaikan para anggota dewan.
"Masalah sekolah PPDB jadi persoalan besama. Saya tak diam yaitu selalu mengikuti dan memperharikan. Jangan sampai ada anak tak sekolah di Depok. Pak Wali Kota masih ada acara TPID di Jakarta dengan Presiden," tutup Pradi.
Kekisruhan terjadi lantaran adanya dugaan permainan siswa titipan dalam proses PPDB. Isu yang ramai dibicarakan adanya dugaan permainan oknum pejabat serta LSM di Depok dalam kasus ini yang tidak terakomodir.
Kekisruhan ini dilanjutkan dalam sidang paripurna Masa Sidang III tahun sidang 2015 - 2016 dalam rangka penyampaian Raperda Kota Depok. Pembukaan sidang diawali dengan ultimatum yang disampaikan oleh Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo.
"Banyak siswa tak tertampung di sekolah negeri. Pemerintah wajib hadir terkait isu pendidikan. Masalah PPDB ini masih saja terjadi," tukasnya di DPRD Depok, Kamis (4/8/2016).
Interupsi pun dilontarkan politisi Partai Golkar Ervan Teladan. Ia mengkritisi maraknya isu siswa titipan dalam PPDB.
"Saya ingin sampaikan soal PPDB. Saya harapkan Wali Kota hadir hari ini menjelaskan isu yang meluas di tengah masyarakat. Ada yang tak transparan dan meresahkan masyarakat. Hal ini harus disampaikan ke Wali Kota," tukas Ervan.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad yang tak hadir dalam paripurna langsung dicecar oleh anggota dewan lainnya, Politisi PAN Fitri Haryono. "Wali Kota tak hadir dua kali berturut - turut dalam paripurna, kemana apa alasannya," tukasnya.
Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menjawab interupsi yang disampaikan para anggota dewan.
"Masalah sekolah PPDB jadi persoalan besama. Saya tak diam yaitu selalu mengikuti dan memperharikan. Jangan sampai ada anak tak sekolah di Depok. Pak Wali Kota masih ada acara TPID di Jakarta dengan Presiden," tutup Pradi.
(ysw)
