Telusuri Kartu BPJS Palsu, Pemkot Depok Minta Warga Tak Panik
Rabu, 03 Agustus 2016 - 19:09 WIB
Telusuri Kartu BPJS Palsu, Pemkot Depok Minta Warga Tak Panik
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memita seluruh warganya agar tidak panik dengan isu kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu. Karena, Pemkot Depok tengah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk menelusuri kemungkinan temuan kartu BPJS palsu.
"Sejauh ini belum ada, termasuk vaksin palsu enggak ada. Kita antisipasi dengan melakukan ricek dari BPJS, akan dibantu dari pihak – pihak di wilayah, sudah arahkan ke camat dan lurah. RSUD juga akan kita konfirmasi," kata Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad di Balai Kota Depok, Rabu (3/8/2016).
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Nurifansyah meminta agar masyarakat tidak mengurus kartu BPJS melalui calo. Para calo juga menggunakan alat sendiri mencetak dengan model yang mirip namun kartunya palsu dan tidak terdata, karena mengurus kartu harus melalui sistem kepesertaan BPJS.
Dia menambahkan, pihaknya hingga saat ini belum menemukan kartu BPJS Kesehatan yang palsu. Ia mengakui jika masih banyak warga yang membuat Kartu BPJS melalui perantara atau calo, terlebih mereka yang mendaftar melalui online.
Nurifansyah menambahkan pembuatan kartu BPJS secara langsung tidak bisa menggunakan calo, karena pendaftar harus tercantum dalam kartu keluarga (KK), dan hal itu bisa diantisipasi.
"Kami melakukan penyebaran informasi termasuk mengirim surat ke semua instansi. Intinya sederhana, agar masyarakat mengerti dan memahami kalau mau daftar langsung ke kantor saja, nggak usah pakai mekanisme lain, urus BPJS mudah, cepat dan gratis," tegasnya.
Target pemerintah pada 2019 yakni cakupan Semesta. "Untuk di Depok jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa yang terdaftar sudah 60 persen, berarti masih ada 40% yang harus kami kejar hingga 2019," tandasnya.
"Sejauh ini belum ada, termasuk vaksin palsu enggak ada. Kita antisipasi dengan melakukan ricek dari BPJS, akan dibantu dari pihak – pihak di wilayah, sudah arahkan ke camat dan lurah. RSUD juga akan kita konfirmasi," kata Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad di Balai Kota Depok, Rabu (3/8/2016).
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Depok Nurifansyah meminta agar masyarakat tidak mengurus kartu BPJS melalui calo. Para calo juga menggunakan alat sendiri mencetak dengan model yang mirip namun kartunya palsu dan tidak terdata, karena mengurus kartu harus melalui sistem kepesertaan BPJS.
Dia menambahkan, pihaknya hingga saat ini belum menemukan kartu BPJS Kesehatan yang palsu. Ia mengakui jika masih banyak warga yang membuat Kartu BPJS melalui perantara atau calo, terlebih mereka yang mendaftar melalui online.
Nurifansyah menambahkan pembuatan kartu BPJS secara langsung tidak bisa menggunakan calo, karena pendaftar harus tercantum dalam kartu keluarga (KK), dan hal itu bisa diantisipasi.
"Kami melakukan penyebaran informasi termasuk mengirim surat ke semua instansi. Intinya sederhana, agar masyarakat mengerti dan memahami kalau mau daftar langsung ke kantor saja, nggak usah pakai mekanisme lain, urus BPJS mudah, cepat dan gratis," tegasnya.
Target pemerintah pada 2019 yakni cakupan Semesta. "Untuk di Depok jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa yang terdaftar sudah 60 persen, berarti masih ada 40% yang harus kami kejar hingga 2019," tandasnya.
(mhd)
