Marak Vaksin Palsu, DKI Cek Klinik dan RS Swasta
Senin, 27 Juni 2016 - 14:02 WIB
Marak Vaksin Palsu, DKI Cek Klinik dan RS Swasta
A
A
A
JAKARTA - Maraknya vaksin palsu di Jakarta membuat Dinas Kesehatan DKI Jakarta memerintahkan agar petugas Puskesmas di kecamatan dan kelurahan melakukan pengecekan di klinik kesehatan dan rumah sakit swasta.
"Untuk di rumah sakit daerah (RSUD) pasti dari kita vaksinnya dan sekarang sudah suruh cek," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Koesmedi Priharto kepada wartawan, Senin (27/6/2016).
Kusmedi mengatakan teman-teman yang ada di lapangan akan mengecek apakah ada vaksin yang tidak berasal dari biofarma. Hal ini dilihat dari faktur pengambilan.
"Ambilnya darimana, kalau ada yang mencurigakan akan diserahkan ke BPOM melalui Dinkes DKI. Yang penting kita amankan dulu semua. Kita ganti vaksinnya. Karena vaksinnya gratis ambil dari dinas kesehatan," tukasnya.
Lebih lanjut, hingga saat ini Kusmedi belum menemukan adanya laporan vaksin bermasalah di DKI Jakarta. Namun pihaknya berjanji akan terus melakukan pengecekan.
"Pokoknya fasilitas semua harus diperiksa se-Jakarta semuanya, 44 kecamatan. Sejauh ini belum ada laporan ataupun kita temukan vaksin yang bermasalah di dki. Tapi akan kita telusuri," tukasnya.
"Untuk di rumah sakit daerah (RSUD) pasti dari kita vaksinnya dan sekarang sudah suruh cek," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Koesmedi Priharto kepada wartawan, Senin (27/6/2016).
Kusmedi mengatakan teman-teman yang ada di lapangan akan mengecek apakah ada vaksin yang tidak berasal dari biofarma. Hal ini dilihat dari faktur pengambilan.
"Ambilnya darimana, kalau ada yang mencurigakan akan diserahkan ke BPOM melalui Dinkes DKI. Yang penting kita amankan dulu semua. Kita ganti vaksinnya. Karena vaksinnya gratis ambil dari dinas kesehatan," tukasnya.
Lebih lanjut, hingga saat ini Kusmedi belum menemukan adanya laporan vaksin bermasalah di DKI Jakarta. Namun pihaknya berjanji akan terus melakukan pengecekan.
"Pokoknya fasilitas semua harus diperiksa se-Jakarta semuanya, 44 kecamatan. Sejauh ini belum ada laporan ataupun kita temukan vaksin yang bermasalah di dki. Tapi akan kita telusuri," tukasnya.
(ysw)
