Penerapan Ganjil Genap Berpotensi Munculkan Masalah Baru
Sabtu, 18 Juni 2016 - 17:33 WIB
Penerapan Ganjil Genap Berpotensi Munculkan Masalah Baru
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap memunculkan pro dan kontra. Salah satu yang tidak sepakat dengan pemberlakuan ini adalah Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Menurut dia pemberlakukan pembatasan kendaraan melalui pengklasifikasian pelat nomor ini tidak efektif. Bahkan justru memunculkan masalah baru.
“Tidak bakal efektif. Pernah mau saat Jokowi (Joko Widodo). Banyak pertentangan, bakal tambah masalah baru karena orang dipaksa,” ujar Fadli saat ditemui di Jakarta Sabtu (18/6/2016).
Fadli mengatakan seharusnya pemprov DKI mempersiapkan sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai terlebih dahulu sebelum memaksa masyarakat mengikuti aturan ganjil genap ini.
Dia juga mendesak agar rencana ini dibatalkan. “Karena belum ada mass transport. Rencana itu harus dibatalkan dan harus diprotes,” kata dia. (Baca: 20 Juli, DKI Terapkan Sistem Ganjil Genap Kendaraan Bermotor)
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa aturan semacam ini hanya akan menguntungkan masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat. Sementara masyarakat kecil lainnya hanya disisihkan dari pusat ibu kota.
“Jakarta bukan hanya punya orang kaya yang bisa masuk zona utama. Ini harus ditolak karena belum ada moda transportasi massal. Kemarin penerapan 3 in 1 terburu-buru (dihapus) sekarang Jakarta tambah macet,” pungkasnya.
Menurut dia pemberlakukan pembatasan kendaraan melalui pengklasifikasian pelat nomor ini tidak efektif. Bahkan justru memunculkan masalah baru.
“Tidak bakal efektif. Pernah mau saat Jokowi (Joko Widodo). Banyak pertentangan, bakal tambah masalah baru karena orang dipaksa,” ujar Fadli saat ditemui di Jakarta Sabtu (18/6/2016).
Fadli mengatakan seharusnya pemprov DKI mempersiapkan sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai terlebih dahulu sebelum memaksa masyarakat mengikuti aturan ganjil genap ini.
Dia juga mendesak agar rencana ini dibatalkan. “Karena belum ada mass transport. Rencana itu harus dibatalkan dan harus diprotes,” kata dia. (Baca: 20 Juli, DKI Terapkan Sistem Ganjil Genap Kendaraan Bermotor)
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa aturan semacam ini hanya akan menguntungkan masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat. Sementara masyarakat kecil lainnya hanya disisihkan dari pusat ibu kota.
“Jakarta bukan hanya punya orang kaya yang bisa masuk zona utama. Ini harus ditolak karena belum ada moda transportasi massal. Kemarin penerapan 3 in 1 terburu-buru (dihapus) sekarang Jakarta tambah macet,” pungkasnya.
(ysw)
