Ahok-Warga Sering Bersengketa, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan
Kamis, 09 Juni 2016 - 21:15 WIB
Ahok-Warga Sering Bersengketa, Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk turun tangan mengatasi segela sengketa yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang nyeleneh pun menjadi pemicu sengketa dengan warga.
Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Harjono mengatakan, Presiden Jokowi mesti turun mengatasi segala sengketa yang terjadi di DKI Jakarta. DJarjono mencotohkan, vonis PTUN terkait reklamasi yang dimenangkan para nelayan tidak dijadikan patokan dalam menyelesaikan segala sengketa.
"Di atas pemimpin daerah, ada Kepala Negara. Jadi mau enggak mau, Presiden harus turun menyelasaikan konflik," ucap Harjono usai menggelar diskusi membahas kebijakan Ahok di Gedung Pakarit Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Sementara itu, mantan Staf Khusus Wakil Presiden Boediono Yopie Hidayat mengatakan kebijakan yang dilakukan di luar aturan membuat segalanya menjadi kacau balau. Sekalipun adanya penetapan hukum berlandaskan dari pengadilan. Namun karena adanya kedekatan dengan pemimpin negara, membuat Hukum menjadi tidak berlaku.
Meski demikian, Yopie menyakini, hasil studinya jeratan hukum yang membelit suatu pemimpin masyarakat akan membuat kinerja semakin berkurang. Pemimpin akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nama baik yang sudah tercemar menjadi luntur.
Sementara akibat kegiatan ini, etos kerja mengalami penurunan. "Masalahnya penegakan hukum di Indonesia ini siapa yang kuat. Kalau ada kedekatan emosional, bagaimanapun hasil vonis tidak berlaku," tutupnya.
Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Harjono mengatakan, Presiden Jokowi mesti turun mengatasi segala sengketa yang terjadi di DKI Jakarta. DJarjono mencotohkan, vonis PTUN terkait reklamasi yang dimenangkan para nelayan tidak dijadikan patokan dalam menyelesaikan segala sengketa.
"Di atas pemimpin daerah, ada Kepala Negara. Jadi mau enggak mau, Presiden harus turun menyelasaikan konflik," ucap Harjono usai menggelar diskusi membahas kebijakan Ahok di Gedung Pakarit Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).
Sementara itu, mantan Staf Khusus Wakil Presiden Boediono Yopie Hidayat mengatakan kebijakan yang dilakukan di luar aturan membuat segalanya menjadi kacau balau. Sekalipun adanya penetapan hukum berlandaskan dari pengadilan. Namun karena adanya kedekatan dengan pemimpin negara, membuat Hukum menjadi tidak berlaku.
Meski demikian, Yopie menyakini, hasil studinya jeratan hukum yang membelit suatu pemimpin masyarakat akan membuat kinerja semakin berkurang. Pemimpin akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nama baik yang sudah tercemar menjadi luntur.
Sementara akibat kegiatan ini, etos kerja mengalami penurunan. "Masalahnya penegakan hukum di Indonesia ini siapa yang kuat. Kalau ada kedekatan emosional, bagaimanapun hasil vonis tidak berlaku," tutupnya.
(whb)
