Eddy Santana Dukung Langkah PDIP Jadi Oposisi di Kota Palembang
Kamis, 26 Mei 2016 - 07:40 WIB
Eddy Santana Dukung Langkah PDIP Jadi Oposisi di Kota Palembang
A
A
A
PALEMBANG - Langkah oposisi yang diniatkan PDI Perjuangan atas keputusan Wali Kota Palembang Harnojoyo pada pilihan dua nama calon wakil wali kota menjadi perhatian mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Eddy Santana Putra.
Eddy yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Palembang dua periode ini menilai langkah untuk menjadi oposisi pemerintah merupakan hal tepat. Mengingat kejadian ini menjadi tamparan keras bagi partainya.
“Oposisi sudah tepat. Ya, kalau adik Romi (Fitrianti Agustinda) benar-benar terpilih, itu akan repot, sebab gangguan dari luar pun akan semakin besar. Terhadap statusnya sebagai kader ya harus dipecat,” katanya ditemui di sela peresmian PLTMG Sematang Borang, Rabu (25/5/2016).
Meski begitu, Eddy menyayangkan adanya dua surat yang terbit terkait pencalonan kader PDI Perjuangan untuk menjadi calon wakil wali kota Palembang.
Dia menegaskan, surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri merupakan surat yang benar.
Artinya, surat yang saat ini dipegang oleh Finda tidaklah bisa dijadikan acuan izin dari DPP terkait pencalonan Finda sebagai Cawawako yang diusung oleh PKS, PPP, dan partai gabungan lainnya.
“Ketua DPD yang mengeluarkan surat lain dengan keputusan sendiri itu artinya melecehkan. Seharusnya setiap kader harus saling menghargai, solid, dan mengikuti keputusan DPP,” imbuh dia.
Terkait ancaman PDI Perjuangan yang akan menarik dukungannya, Wali Kota Palembang Harnojoyo enggan menanggapi pertanyaan yang dilontarkan beberapa kali tersebut.
Dia menyatakan, saat ini seluruh persyaratan pemilihan sudah dipenuhi yakni menyerahkan dua nama calon kepada DPRD Palembang. “Semuanya sudah lengkap dan kita tunggu saja prosesnya,” tukasnya.
Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan, Zulkifli Kadir mengaku mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan DPD PDI Perjuangan Sumsel.
Dirinya tak mau berkomentar banyak, yang jelas juga merasa kecewa dengan keputusan yang diambil Wali Kota Palembang dengan tidak memilih Kader PDI Perjuangan sebagai calon Wawako. “Sama saja, kami satu suara dengan DPD,” akunya yang dihubungi tengah berada di luar kota.
Zulkifli menegaskan, sosok Finda belum resmi menjadi Wakil Wali Kota Palembang dan statusnya saat ini baru dicalonkan saja. Untuk maju menjadi calon Wawako, tentunya harus ada syarat dan verifikasi dari DPRD Palembang.
“Soal mengeluarkan Fitri dari keanggotaannya, itu merupakan kewenangan DPP, tidak bisa kita yang memutuskan,” lanjutnya.
Yang jelas, sampai saat ini Zulkifli mengaku tidak menerima surat atau pemberitahuan apapun terkait surat pencalonan dari DPP pusat. “Silahkan saja, yang jelas saya tidak terima,” elaknya.
Dalam waktu dekat, pihaknya bersama DPD dan DPP PDI Perjuangan akan mengadakan rapat membahas langkah yang telah diambil Finda.
Eddy yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Palembang dua periode ini menilai langkah untuk menjadi oposisi pemerintah merupakan hal tepat. Mengingat kejadian ini menjadi tamparan keras bagi partainya.
“Oposisi sudah tepat. Ya, kalau adik Romi (Fitrianti Agustinda) benar-benar terpilih, itu akan repot, sebab gangguan dari luar pun akan semakin besar. Terhadap statusnya sebagai kader ya harus dipecat,” katanya ditemui di sela peresmian PLTMG Sematang Borang, Rabu (25/5/2016).
Meski begitu, Eddy menyayangkan adanya dua surat yang terbit terkait pencalonan kader PDI Perjuangan untuk menjadi calon wakil wali kota Palembang.
Dia menegaskan, surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri merupakan surat yang benar.
Artinya, surat yang saat ini dipegang oleh Finda tidaklah bisa dijadikan acuan izin dari DPP terkait pencalonan Finda sebagai Cawawako yang diusung oleh PKS, PPP, dan partai gabungan lainnya.
“Ketua DPD yang mengeluarkan surat lain dengan keputusan sendiri itu artinya melecehkan. Seharusnya setiap kader harus saling menghargai, solid, dan mengikuti keputusan DPP,” imbuh dia.
Terkait ancaman PDI Perjuangan yang akan menarik dukungannya, Wali Kota Palembang Harnojoyo enggan menanggapi pertanyaan yang dilontarkan beberapa kali tersebut.
Dia menyatakan, saat ini seluruh persyaratan pemilihan sudah dipenuhi yakni menyerahkan dua nama calon kepada DPRD Palembang. “Semuanya sudah lengkap dan kita tunggu saja prosesnya,” tukasnya.
Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan, Zulkifli Kadir mengaku mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan DPD PDI Perjuangan Sumsel.
Dirinya tak mau berkomentar banyak, yang jelas juga merasa kecewa dengan keputusan yang diambil Wali Kota Palembang dengan tidak memilih Kader PDI Perjuangan sebagai calon Wawako. “Sama saja, kami satu suara dengan DPD,” akunya yang dihubungi tengah berada di luar kota.
Zulkifli menegaskan, sosok Finda belum resmi menjadi Wakil Wali Kota Palembang dan statusnya saat ini baru dicalonkan saja. Untuk maju menjadi calon Wawako, tentunya harus ada syarat dan verifikasi dari DPRD Palembang.
“Soal mengeluarkan Fitri dari keanggotaannya, itu merupakan kewenangan DPP, tidak bisa kita yang memutuskan,” lanjutnya.
Yang jelas, sampai saat ini Zulkifli mengaku tidak menerima surat atau pemberitahuan apapun terkait surat pencalonan dari DPP pusat. “Silahkan saja, yang jelas saya tidak terima,” elaknya.
Dalam waktu dekat, pihaknya bersama DPD dan DPP PDI Perjuangan akan mengadakan rapat membahas langkah yang telah diambil Finda.
(sms)
