Ogah Digusur, Warga Bukit Duri Gugat Pemprov DKI Jakarta
Kamis, 12 Mei 2016 - 16:45 WIB
Ogah Digusur, Warga Bukit Duri Gugat Pemprov DKI Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Warga Bukit Duri RW 10-12 mengajukan gugatan peradilan pada Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, dan Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane lantaran warga menolak penggusuran dan relokasi.
Perwakilan Komunitas Warga Bukit Duri Sandyawan Sumardi mengatakan, adanya kabar Pemprov DKI Jakarta hendak melakukan penggusuran dan relokasi pada warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan akhir Mei 2016 ini membuat warga bersama-sama mengambil langkah menggugat sejumlah pihak yang hendak menggusur.
"Kami mengajukan gugatan peradilan di PN Jakarta Pusat. Gugatan perbuatan melawan hukum, yakni UU HAM, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dan UU Penataan Ruang oleh Pemerintah. Tergugatnya Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, dan Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane," ujarnya pada wartawan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2016).
Kuasa hukum warga Bukit Duri Vera WS Soemarwi menerangkan, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dahulu, Jokowi datang ke Bukit Duri menjanjikan tak akan menggusur warya. Jokowi, bahkan berniat membangun kampung deret di Bukit Duri.
Namun sekarang, semua pernyataan tersebut tak direalisasikan sebagaimana janjinya. "Kemudian saat sosialisasi 21 April 2016 lalu kami katakan tidak bisa dilakukan penggusuran karena sudah ada kesepakatan dengan Jokowi. Presiden sudah berjanji akan melanjutkan program ini," tuturnya.
Vera mengungkapkan, warga tak mempersoalkan penggusuran tersebut jika saja Pemprov DKI Jakarta memberikan penggantian lantaran itu sudah menjadi hak warga. Apalagi, warga pun memiliki sertifikat di tempat tinggal tersebut.
Warga meminta tanah diganti tanah, rumah pun diganti dengan rumah, bukan malah diganti rusun. "Rusunawa Rawa Bebek ada 400 unit, sementara warga yang hendak digusur totalnya 550 bidang. Kapasitasnya saja sudah tidak memenuhi," tutupnya.
Perwakilan Komunitas Warga Bukit Duri Sandyawan Sumardi mengatakan, adanya kabar Pemprov DKI Jakarta hendak melakukan penggusuran dan relokasi pada warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan akhir Mei 2016 ini membuat warga bersama-sama mengambil langkah menggugat sejumlah pihak yang hendak menggusur.
"Kami mengajukan gugatan peradilan di PN Jakarta Pusat. Gugatan perbuatan melawan hukum, yakni UU HAM, UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dan UU Penataan Ruang oleh Pemerintah. Tergugatnya Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, dan Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane," ujarnya pada wartawan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2016).
Kuasa hukum warga Bukit Duri Vera WS Soemarwi menerangkan, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dahulu, Jokowi datang ke Bukit Duri menjanjikan tak akan menggusur warya. Jokowi, bahkan berniat membangun kampung deret di Bukit Duri.
Namun sekarang, semua pernyataan tersebut tak direalisasikan sebagaimana janjinya. "Kemudian saat sosialisasi 21 April 2016 lalu kami katakan tidak bisa dilakukan penggusuran karena sudah ada kesepakatan dengan Jokowi. Presiden sudah berjanji akan melanjutkan program ini," tuturnya.
Vera mengungkapkan, warga tak mempersoalkan penggusuran tersebut jika saja Pemprov DKI Jakarta memberikan penggantian lantaran itu sudah menjadi hak warga. Apalagi, warga pun memiliki sertifikat di tempat tinggal tersebut.
Warga meminta tanah diganti tanah, rumah pun diganti dengan rumah, bukan malah diganti rusun. "Rusunawa Rawa Bebek ada 400 unit, sementara warga yang hendak digusur totalnya 550 bidang. Kapasitasnya saja sudah tidak memenuhi," tutupnya.
(whb)
