Kunjungi Pasar Ikan, Tantowi Yahya Nilai Pemprov DKI Tidak Adil
Minggu, 08 Mei 2016 - 20:23 WIB
Kunjungi Pasar Ikan, Tantowi Yahya Nilai Pemprov DKI Tidak Adil
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mendatangi kawasan Pasar Ikan, Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Tantowi menilai Pemprov DKI tidak menerapkan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Usai berdialog dengan warga, Tantowi mengatakan bila warga pasar ikan tidak mengeluhkan penggusuran, melainkan tidak adanya keadilan. Menurutnya, apabila penggusuran didahuli dengan informasi yang cukup dan diakhiri relokasi penduduk dengan adil, warga tidak akan menolaknya.
"Penertiban yang dilangsungkan Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian warga. Tidak hanya di Jakarta, tapi berskala nasional," ujar Tantowi di Pasar Ikan, Jakarta Utara, Minggu (8/5/2016).
Tantowi menjelaskan, penertiban permukiman liar merupakan hal yang lumrah dilakukan di berbagai negara. Tapi penertiban harus memerhatikan aspek keadilan dan tidak dilakukan secara kesewenang-wenangan.
"Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan ganti rugi, sehingga warga yang terdampak penertiban dapat kembali hidup layak. Saya akan sampaikan keluhan ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," pungkasnya.
Usai berdialog dengan warga, Tantowi mengatakan bila warga pasar ikan tidak mengeluhkan penggusuran, melainkan tidak adanya keadilan. Menurutnya, apabila penggusuran didahuli dengan informasi yang cukup dan diakhiri relokasi penduduk dengan adil, warga tidak akan menolaknya.
"Penertiban yang dilangsungkan Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian warga. Tidak hanya di Jakarta, tapi berskala nasional," ujar Tantowi di Pasar Ikan, Jakarta Utara, Minggu (8/5/2016).
Tantowi menjelaskan, penertiban permukiman liar merupakan hal yang lumrah dilakukan di berbagai negara. Tapi penertiban harus memerhatikan aspek keadilan dan tidak dilakukan secara kesewenang-wenangan.
"Pemprov DKI Jakarta perlu memberikan ganti rugi, sehingga warga yang terdampak penertiban dapat kembali hidup layak. Saya akan sampaikan keluhan ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," pungkasnya.
(ysw)
