Dedi Mulyadi Ingin Fortuner Anggota DPRD Jabar Diganti Ambulans
Dedi Mulyadi Ingin Fortuner Anggota DPRD Jabar Diganti Ambulans
A
A
A
BANDUNG - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya menolak rencana pengadaan Toyota Fortuner untuk kendaraan dinas anggota DPRD Jawa Barat.
Hingga kini, rencana pengadaan itu masih mengambang, apakah akan direalisasikan atau tidak. Menurutnya, anggaran untuk pembelian mobil memang sudah dialokasikan oleh Pemprov Jawa Barat dan diparipurnakan di DPRD.
Tapi hal itu masih bisa dibatalkan, sebelum pembelian 95 Fortuner benar-benar direalisasikan. "Ya, kalau dari sisi aspek administratif sistem keuangan, kan memang sudah dianggarkan, ya memang legal," kata Dedi, Minggu (1/5/2016).
Dia bahkan menginginkan agar anggaran Fortuner tersebut dialokasikan untuk mobil lain dengan fungsi yang berbeda. Dia ingin Fortuner diganti ambulans.
"Saya beri solusi, misalnya mobil itu dirombak jadi mobil ambulans, speknya kan itu bisa diganti. Fortuner itu harganya Rp500 jutaan, itu dapat dua lho kalau dibelikan ambulans," cetusnya.
Pembelian ambulans, menurutnya dipandang lebih realistis daripada membeli Fortuner. Ambulans justru akan jauh lebih baik dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Artinya satu anggota DPRD dapat dua mobil pelayanan publik, saya setuju kalau gitu. Kalau memang sudah dianggarkan (untuk beli Fortuner), rombak saja spesifikasinya, bisa kok, biar jadi ambulans," tegasnya.
Dedi berharap, jika hal itu terealisasi, maka anggota DPRD yang bersangkutan akan mengoperasikan ambulansnya di masing-masing daerah pemilihan.
"Lumayan tuh. Saya di Purwakarta kan empat (kader Golkar terpilih di DPRD Jawa Barat), berarti ada delapan ambulans tambahan. Setuju saya kalau begitu diganti ambulans. Kan bagus," ucapnya.
Dedi menambahkan, penolakan pengadaan Fortuner bersifat mutlak. Kader Golkar di DPRD Jawa Barat harus memiliki sikap yang sama.
"Tuh mobil Golkar ngebaris bagus-bagus, masih ribut Fortuner. Enggak bisa (kompromi), sudah, titik begitu (harus menolak), enggak boleh main-main," tandas Dedi.
Hingga kini, rencana pengadaan itu masih mengambang, apakah akan direalisasikan atau tidak. Menurutnya, anggaran untuk pembelian mobil memang sudah dialokasikan oleh Pemprov Jawa Barat dan diparipurnakan di DPRD.
Tapi hal itu masih bisa dibatalkan, sebelum pembelian 95 Fortuner benar-benar direalisasikan. "Ya, kalau dari sisi aspek administratif sistem keuangan, kan memang sudah dianggarkan, ya memang legal," kata Dedi, Minggu (1/5/2016).
Dia bahkan menginginkan agar anggaran Fortuner tersebut dialokasikan untuk mobil lain dengan fungsi yang berbeda. Dia ingin Fortuner diganti ambulans.
"Saya beri solusi, misalnya mobil itu dirombak jadi mobil ambulans, speknya kan itu bisa diganti. Fortuner itu harganya Rp500 jutaan, itu dapat dua lho kalau dibelikan ambulans," cetusnya.
Pembelian ambulans, menurutnya dipandang lebih realistis daripada membeli Fortuner. Ambulans justru akan jauh lebih baik dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Artinya satu anggota DPRD dapat dua mobil pelayanan publik, saya setuju kalau gitu. Kalau memang sudah dianggarkan (untuk beli Fortuner), rombak saja spesifikasinya, bisa kok, biar jadi ambulans," tegasnya.
Dedi berharap, jika hal itu terealisasi, maka anggota DPRD yang bersangkutan akan mengoperasikan ambulansnya di masing-masing daerah pemilihan.
"Lumayan tuh. Saya di Purwakarta kan empat (kader Golkar terpilih di DPRD Jawa Barat), berarti ada delapan ambulans tambahan. Setuju saya kalau begitu diganti ambulans. Kan bagus," ucapnya.
Dedi menambahkan, penolakan pengadaan Fortuner bersifat mutlak. Kader Golkar di DPRD Jawa Barat harus memiliki sikap yang sama.
"Tuh mobil Golkar ngebaris bagus-bagus, masih ribut Fortuner. Enggak bisa (kompromi), sudah, titik begitu (harus menolak), enggak boleh main-main," tandas Dedi.
(san)
Explore More