Mantan Menteri Ini Sebut Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Kacau
Sabtu, 23 April 2016 - 17:08 WIB
Mantan Menteri Ini Sebut Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Kacau
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri menilai jika reklamasi di Teluk Jakarta sangat kacau. Hal ini terlihat banyak aturan dan studi belum selesai namun reklamasi sudah berjalan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong Rokhmin Dahuri mengatakan ini bisa dijadikan pelajaran bagi wilayah lainnya jika ingin melaksanakan proyek serupa ini. Ada kabar yang menyebut di Indonesia akan ada 40 proyek reklamasi pesisir maupun pulau baru.
"Kalau memang betul masih ada 40 reklamasi di Indonesia, kasus Teluk Jakarta ini jadi pelajaran. Amdal belum selesai, Detail Enginering Design (DED) belum ada, proyek sudah mulai, kacau ini," ujar Rokhmin dalam diskusi Sindotrijaya, Jakarta Pusat, Sbtu (23/4/2016).
Menurut Rokhmin kedepan, reklamasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, nelayan itu sendiri, dan pakar lingkungan. Tidak seperti reklamasi Teluk Jakarta yang menuai polemik saat ini.
"Ke depan reklamasi harus benar-benar dilakukan sesuai prosedur ilmiah maupun hukum yang tepat. Pelajaran bagi semua proyek reklamasi," pungkas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong Rokhmin Dahuri mengatakan ini bisa dijadikan pelajaran bagi wilayah lainnya jika ingin melaksanakan proyek serupa ini. Ada kabar yang menyebut di Indonesia akan ada 40 proyek reklamasi pesisir maupun pulau baru.
"Kalau memang betul masih ada 40 reklamasi di Indonesia, kasus Teluk Jakarta ini jadi pelajaran. Amdal belum selesai, Detail Enginering Design (DED) belum ada, proyek sudah mulai, kacau ini," ujar Rokhmin dalam diskusi Sindotrijaya, Jakarta Pusat, Sbtu (23/4/2016).
Menurut Rokhmin kedepan, reklamasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan, nelayan itu sendiri, dan pakar lingkungan. Tidak seperti reklamasi Teluk Jakarta yang menuai polemik saat ini.
"Ke depan reklamasi harus benar-benar dilakukan sesuai prosedur ilmiah maupun hukum yang tepat. Pelajaran bagi semua proyek reklamasi," pungkas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.
(ysw)
