Penggusuran Kampung Luar Batang, Yusril Minta TNI Tak Terlibat
Jum'at, 22 April 2016 - 09:05 WIB
Penggusuran Kampung Luar Batang, Yusril Minta TNI Tak Terlibat
A
A
A
JAKARTA - Balon Gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra meminta TNI untuk tidak terlibat apabila Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran Kampung Luar Batang. Pasalnya, TNI hanya bisa dilibatkan dalam masalah pertahanan saja.
"Kami meminta kepada Panglima supaya TNI tidak lagi dilibatkan dalam soal penggusuran ini," ujar pengacara Kampung Luar Batang Yusril Ihza Mahendra pada wartawan, Jumat (22/4/2016).
Menurutnya, kalau pun pengerahan TNI itu berdasarkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), seharusnya TNI menolaknya secara tegas untuk dilibatkan dalam penggusuran.
Apalagi, tugas pokok TNI itu untuk menangkal ancaman dari luar atau masalah pertahanan nasional, seperti penanganan terhadap lembaga kepresidenan dan pengamanan objek vital negara.
"Pengerahan TNI hanya bisa dilakukan oleh Presiden. Saya ingat betul, karena saya yang membuat undang undang," tuturnya.
Selain itu, tambah Yusril, polisi sebagai lembaga penegak hukum negara dalam melakukan penangkapan terorisme hampir jarang meminta bantuan TNI mengatasi hal itu. Tapi soal penggusuran, Pemprov DKI malah kerap melibatkan TNI.
"Mestinya TNI menolak untuk dilibatkan dan mengerahkan pasukannya. Jadi, walaupun itu permintaan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengamankan berbagai penggusuran di Jakarta," tutupnya.
"Kami meminta kepada Panglima supaya TNI tidak lagi dilibatkan dalam soal penggusuran ini," ujar pengacara Kampung Luar Batang Yusril Ihza Mahendra pada wartawan, Jumat (22/4/2016).
Menurutnya, kalau pun pengerahan TNI itu berdasarkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), seharusnya TNI menolaknya secara tegas untuk dilibatkan dalam penggusuran.
Apalagi, tugas pokok TNI itu untuk menangkal ancaman dari luar atau masalah pertahanan nasional, seperti penanganan terhadap lembaga kepresidenan dan pengamanan objek vital negara.
"Pengerahan TNI hanya bisa dilakukan oleh Presiden. Saya ingat betul, karena saya yang membuat undang undang," tuturnya.
Selain itu, tambah Yusril, polisi sebagai lembaga penegak hukum negara dalam melakukan penangkapan terorisme hampir jarang meminta bantuan TNI mengatasi hal itu. Tapi soal penggusuran, Pemprov DKI malah kerap melibatkan TNI.
"Mestinya TNI menolak untuk dilibatkan dan mengerahkan pasukannya. Jadi, walaupun itu permintaan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengamankan berbagai penggusuran di Jakarta," tutupnya.
(ysw)
