Pembangunan Taman Kalijodo Dibiayai Swasta
Rabu, 02 Maret 2016 - 02:37 WIB
Pembangunan Taman Kalijodo Dibiayai Swasta
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI telah mematangkan konsep penataan kawasan Kalijodo menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pelaksanaannya sendiri menunggu perusahaan swasta yang memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas sosial dan umum.
Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, terobosan menggandeng perusahaan swasta dari kewajibannya menyediakan fasos dan fasum untuk membangun kawasan Kalijodo menjadi taman merupakan langkah yang sangat bagus. Sebab, apabila menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan taman membutuhkan waktu yang lama.
"Terpenting itu ada transparansi dan akuntabel kepada publik khususnya DPRD DKI. Biaya pembangunan Taman Kalijodo harus sama dengan kompensasi yang diberikan kepada pengembang," kata Syarif saat dihubungi Selasa 1 Maret 2016 kemarin.
Syarif menjelaskan, sampai saat ini DPRD belum mengetahui kapan lokasi Kalijodo akan dibangun taman. Artinya, pembangunan belum ada kejelasan dan kemungkinan bisa terabaikan menjadi lahan kosong beralaskan puing.
Bila seperti itu, kata dia, lahan tersebut akan menimbulkan gejala sosial baru seperti berkembangnya PKL atau bahkan menjadi kawasan prostitusi lagi. Untuk itu, Syarif menyarankan sebaiknya Pemprov DKI memagar lahan tersebut sambil menunggu kepastian dana pembangunan taman.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengatakan, pembangunan Taman Kalijodo akan bersumber dari dana kewajiban pengembang yang wajib menyediakan fasos/fasum. Namun, kata dia, bukan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR).
"Besaran anggarannya saya belum tahu. Ini semua kewajiban pengembang. Bisa atas kewajiban reklamasi pulau atau koefisien luas bangunan (KLB)," tegasnya.
Hingga saat ini, mantan Bupati Belitung Timur itu pun belum menunjuk pengembang mana yang akan membangun taman di lokasi. Sebab, pihaknya harus melihat terlebih dahulu pengembang yang meminta kenaikan KLB.
Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, terobosan menggandeng perusahaan swasta dari kewajibannya menyediakan fasos dan fasum untuk membangun kawasan Kalijodo menjadi taman merupakan langkah yang sangat bagus. Sebab, apabila menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan taman membutuhkan waktu yang lama.
"Terpenting itu ada transparansi dan akuntabel kepada publik khususnya DPRD DKI. Biaya pembangunan Taman Kalijodo harus sama dengan kompensasi yang diberikan kepada pengembang," kata Syarif saat dihubungi Selasa 1 Maret 2016 kemarin.
Syarif menjelaskan, sampai saat ini DPRD belum mengetahui kapan lokasi Kalijodo akan dibangun taman. Artinya, pembangunan belum ada kejelasan dan kemungkinan bisa terabaikan menjadi lahan kosong beralaskan puing.
Bila seperti itu, kata dia, lahan tersebut akan menimbulkan gejala sosial baru seperti berkembangnya PKL atau bahkan menjadi kawasan prostitusi lagi. Untuk itu, Syarif menyarankan sebaiknya Pemprov DKI memagar lahan tersebut sambil menunggu kepastian dana pembangunan taman.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mengatakan, pembangunan Taman Kalijodo akan bersumber dari dana kewajiban pengembang yang wajib menyediakan fasos/fasum. Namun, kata dia, bukan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR).
"Besaran anggarannya saya belum tahu. Ini semua kewajiban pengembang. Bisa atas kewajiban reklamasi pulau atau koefisien luas bangunan (KLB)," tegasnya.
Hingga saat ini, mantan Bupati Belitung Timur itu pun belum menunjuk pengembang mana yang akan membangun taman di lokasi. Sebab, pihaknya harus melihat terlebih dahulu pengembang yang meminta kenaikan KLB.
(whb)
