Melanggar Izin Tinggal di Jateng, 77 WNA Dideportasi
Selasa, 26 Januari 2016 - 15:54 WIB
Melanggar Izin Tinggal di Jateng, 77 WNA Dideportasi
A
A
A
SEMARANG - Izin tinggal sementara maupun tetap rawan disalahgunakan Warga Negara Asing (WNA). Di Jawa Tengah, sejak tahun 2015 hingga pekan keempat Januari 2016 ini, ada 77 WNA yang dideportasi.
"Jawa Tengah cukup banyak soal WNA dideportasi. Rata-rata persoalan izin tinggal. Di tahun 2015 ada 73, Januari 2016 ini sudah ada empat orang," ungkap Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Rustarto di kantornya, Selasa (26/1/2016).
Puluhan WNA yang dideportasi berasal dari berbagai negara. Pelanggaran izin tinggal, termasuk ranah administrasi sehingga tidak ada pemidanaan. Mereka awalnya diamankan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.
Sementara, empat orang yang dideportasi pada Januari 2016 ini, sebut Rustarto, semuanya diamankan di Kota Semarang. Semuanya berasal dari negara Tiongkok.
Rustarto juga menyebut, pada Oktober-November 2015 juga dilakukan penangkapan dua WNA yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) internasional. Mereka berasal dari negara Thailand dan Inggris.
"Mereka selalu berpindah-pindah. Sempat di Jakarta. Pada kegiatan itu, kami bekerja sama dengan International Police (Interpol)," lanjut Rustarto.
Persoalan masuknya warga asing memang harus diwaspadai, terutama terkait dampak negatif ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Untuk mengeliminir dampak negatif itu, penegakan hukum keimigrasian adalah harga mati yang harus dilaksanakan.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Bambang Sumardiono mengatakan, imigrasi sebagai garda terdepan bangsa punya peran penting dalam memerangi transnational crime, khususnya terorisme, cyber crime, dan human trafficking.
"Kami juga masuk komunitas intelijen, baik pusat dan daerah, salah satunya untuk pengawasan," katanya.
Bambang menyebut, berdasar data pusat dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-66, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Imigrasi dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum telah menyelesaikan 288 berkas perkara keimigrasian. 2.508 orang asing dikenakan tindakan keimigrasian dan 700 WNA dideportasi.
Soal proses hukum alias projustitia kepada WNA memang meningkat pesat. Sebab, tahun 2014 hanya tercatat 54 berkas perkara yang dapat diselesaikan.
"Di Jawa Tengah, baru ada enam Kantor Imigrasi. Ada dua wilayah, yakni di Purwokerto dan Magelang sudah mengajukan, tapi tidak serta merta begitu saja disetujui. Masih dikaji lagi."
"Jawa Tengah cukup banyak soal WNA dideportasi. Rata-rata persoalan izin tinggal. Di tahun 2015 ada 73, Januari 2016 ini sudah ada empat orang," ungkap Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Rustarto di kantornya, Selasa (26/1/2016).
Puluhan WNA yang dideportasi berasal dari berbagai negara. Pelanggaran izin tinggal, termasuk ranah administrasi sehingga tidak ada pemidanaan. Mereka awalnya diamankan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah.
Sementara, empat orang yang dideportasi pada Januari 2016 ini, sebut Rustarto, semuanya diamankan di Kota Semarang. Semuanya berasal dari negara Tiongkok.
Rustarto juga menyebut, pada Oktober-November 2015 juga dilakukan penangkapan dua WNA yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) internasional. Mereka berasal dari negara Thailand dan Inggris.
"Mereka selalu berpindah-pindah. Sempat di Jakarta. Pada kegiatan itu, kami bekerja sama dengan International Police (Interpol)," lanjut Rustarto.
Persoalan masuknya warga asing memang harus diwaspadai, terutama terkait dampak negatif ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Untuk mengeliminir dampak negatif itu, penegakan hukum keimigrasian adalah harga mati yang harus dilaksanakan.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Bambang Sumardiono mengatakan, imigrasi sebagai garda terdepan bangsa punya peran penting dalam memerangi transnational crime, khususnya terorisme, cyber crime, dan human trafficking.
"Kami juga masuk komunitas intelijen, baik pusat dan daerah, salah satunya untuk pengawasan," katanya.
Bambang menyebut, berdasar data pusat dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-66, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Imigrasi dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum telah menyelesaikan 288 berkas perkara keimigrasian. 2.508 orang asing dikenakan tindakan keimigrasian dan 700 WNA dideportasi.
Soal proses hukum alias projustitia kepada WNA memang meningkat pesat. Sebab, tahun 2014 hanya tercatat 54 berkas perkara yang dapat diselesaikan.
"Di Jawa Tengah, baru ada enam Kantor Imigrasi. Ada dua wilayah, yakni di Purwokerto dan Magelang sudah mengajukan, tapi tidak serta merta begitu saja disetujui. Masih dikaji lagi."
(zik)
