2016, Desa di Subang Dikucur Anggaran Minimal Rp1,3 M
Minggu, 03 Januari 2016 - 15:27 WIB
2016, Desa di Subang Dikucur Anggaran Minimal Rp1,3 M
A
A
A
SUBANG - Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk desa kembali ditambah signifikan. Mulai 2016 ini, tiap desa di Kabupaten Subang bakal diguyur anggaran minimal Rp1,3 miliar per tahun.
"Tahun ini, seluruh bantuan keuangan untuk desa naik 100%. Sumber bantuannya ada tiga, yakni APBN pusat, APBD provinsi dan pemkab," ujar Bupati Subang, Ojang Sohandi, Minggu (3/1/2016).
Dari APBN pusat, bantuan yang diberikan berupa Dana Desa (DD). Tahun 2015, DD yang dialokasikan untuk Subang sekitar Rp72,7 miliar. Jumlah ini, dipastikan naik 100% di 2016 menjadi Rp145 miliar lebih.
Di 2015, tiap desa menerima jatah DD paling sedikit kisaran Rp300 juta per tahun. Dengan kenaikan 100% di 2016, tiap desa akan mendapat jatah DD minimal hingga Rp600 juta.
Adapun dari APBD Jabar, bantuan yang disalurkan ke desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan provinsi (banprov). Di 2015, ADD yang dialokasikan ke Subang mencapai Rp72 miliar, dimana tiap desa menerima paling sedikit Rp150 jutaan.
Dengan adanya kenaikan 100% di 2016 menjadi Rp144 miliar, kemungkinan tiap desa minimal mendapat Rp300 jutaan. Selain ADD, pemprov juga menggelontorkan bantuan provinsi (banprov) senilai Rp100 juta per desa.
"Jadi, dari pemprov saja, desa ini akan dapat bantuan sedikitnya Rp400 jutaan per tahun," kata Ojang.
Sedangkan dari APBD Subang, bantuan yang rutin diberikan berupa bantuan keuangan untuk desa/kelurahan (BKUD/K). Di 2015, dana BKUD/K yang disalurkan sebesar Rp37,9 miliar, dimana tiap desa/kelurahan rata-rata menerima jatah sekitar Rp150 jutaan.
Dengan kenaikan 100% nilai bantuan di 2016 menjadi Rp75 miliar, tiap desa diperkirakan mendapat paling sedikit Rp300 jutaan per tahun.
Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemkab di beberapa desa, jumlah keseluruhan bantuan pemerintah yang akan diterima tiap desa, minimal sebanyak Rp1,3 miliar.
"Hitungan simulasi kami, Desa Mayangan yang terkecil di Kecamatan Legonkulon saja, itu paling tidak dapat Rp1,2 miliar. Tapi rata-rata, dari tiga sumber bantuan tersebut (pusat, pemprov dan pemkab,red), desa bisa dapat minimal Rp1,3 miliar setahun. (Jumlah,red) Ini bisa nambah besar lagi, jika desa terkait dapat bantuan lain-lain, misalnya aspirasi dewan, dan sebagainya," pungkasnya.
"Tahun ini, seluruh bantuan keuangan untuk desa naik 100%. Sumber bantuannya ada tiga, yakni APBN pusat, APBD provinsi dan pemkab," ujar Bupati Subang, Ojang Sohandi, Minggu (3/1/2016).
Dari APBN pusat, bantuan yang diberikan berupa Dana Desa (DD). Tahun 2015, DD yang dialokasikan untuk Subang sekitar Rp72,7 miliar. Jumlah ini, dipastikan naik 100% di 2016 menjadi Rp145 miliar lebih.
Di 2015, tiap desa menerima jatah DD paling sedikit kisaran Rp300 juta per tahun. Dengan kenaikan 100% di 2016, tiap desa akan mendapat jatah DD minimal hingga Rp600 juta.
Adapun dari APBD Jabar, bantuan yang disalurkan ke desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan provinsi (banprov). Di 2015, ADD yang dialokasikan ke Subang mencapai Rp72 miliar, dimana tiap desa menerima paling sedikit Rp150 jutaan.
Dengan adanya kenaikan 100% di 2016 menjadi Rp144 miliar, kemungkinan tiap desa minimal mendapat Rp300 jutaan. Selain ADD, pemprov juga menggelontorkan bantuan provinsi (banprov) senilai Rp100 juta per desa.
"Jadi, dari pemprov saja, desa ini akan dapat bantuan sedikitnya Rp400 jutaan per tahun," kata Ojang.
Sedangkan dari APBD Subang, bantuan yang rutin diberikan berupa bantuan keuangan untuk desa/kelurahan (BKUD/K). Di 2015, dana BKUD/K yang disalurkan sebesar Rp37,9 miliar, dimana tiap desa/kelurahan rata-rata menerima jatah sekitar Rp150 jutaan.
Dengan kenaikan 100% nilai bantuan di 2016 menjadi Rp75 miliar, tiap desa diperkirakan mendapat paling sedikit Rp300 jutaan per tahun.
Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemkab di beberapa desa, jumlah keseluruhan bantuan pemerintah yang akan diterima tiap desa, minimal sebanyak Rp1,3 miliar.
"Hitungan simulasi kami, Desa Mayangan yang terkecil di Kecamatan Legonkulon saja, itu paling tidak dapat Rp1,2 miliar. Tapi rata-rata, dari tiga sumber bantuan tersebut (pusat, pemprov dan pemkab,red), desa bisa dapat minimal Rp1,3 miliar setahun. (Jumlah,red) Ini bisa nambah besar lagi, jika desa terkait dapat bantuan lain-lain, misalnya aspirasi dewan, dan sebagainya," pungkasnya.
(nag)
