Ratusan Warga Blokade Jalan TPST Piyungan
Selasa, 29 Desember 2015 - 14:01 WIB
Ratusan Warga Blokade Jalan TPST Piyungan
A
A
A
BANTUL - Ratusan warga dari lima dusun di seputaran Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan memblokade jalan menuju ke tempat pembuangan sampah terbesar di DIY ini.
Akibatnya, ratusan truk sampah yang akan membuang sampah dari tiga Kabupaten/Kota terpaksa berhenti dan tidak masuk ke dalam TPA.
Maryono, koordinator aksi mengatakan, aksi ini akibat kekecewaan warga sekitar yang tidak lagi diperhatikan oleh pengelola TPST Piyungan.
Dalam setahun terakhir, penyemprotan nyamuk dan lalat oleh pengelola tak lagi dilakukan. Sementara pemberian dana kompensasi setahun Rp75-85 juta untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat sekitar dalam dua tahun terakhir tak lagi dipenuhi. "Padahal dampaknya sangat buruk bagi kita," ujarnya, Selasa (29/12/2015).
Maryono mengungkapkan, karena tidak ada lagi penyemprotan lalat dan nyamuk, maka dampak buruk mulai dirasakan.
Warga sudah mulai diserang berbagai penyakit mulai demam berdarah dan juga muntaber. Dalam beberapa bulan terakhir sudah ada tiga orang yang diserang penyakit demam berdarah dan seorang lagi muntaber sehingga harus dirawat di rumah sakit.
Maryono menambahkan, warga menuntut kepada pengelola untuk segera memenuhi tuntutan mereka.
Warga menginginkan agar penyemprotan nyamuk dan lalat dilakukan sehingga warga tidak diserang penyakit.
Pengelola juga harus memberikan kompensasi Rp75-Rp 85 juta untuk membangun fasilitas umum seperti sarana air bersih dan juga MCK. "Air di sini sudah tercemar limbah TPST. Maka kami perlu sarana air bersih," tambahnya.
Pihaknya sudah dua kali berkomunikasi dengan pihak pengelola. Hanya saja, sampai saat ini tuntutan warga belum juga dipenuhi sehingga aksi demo ini berlangsung.
Warga menyesalkan sikap pengelola TPST yang baru karena tidak memberikan kompensasi apapun ke warga sekitar.
Warga 5 RT dari dua Kecamatan masing-masing Piyungan dan Pleret menuntut kompensasi. Jika tidak, warga dari Dusun Sentulrejo, Bendo, Mendit, Watu Gender, Lengkong akan terus melakukan aksi blokade jalan.
Mereka tidak ingin sampah-sampah dari Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta dibuang ke tempat lain.
Warga ingin ada jaminan tuntutan mereka dipenuhi oleh pengelola karena sangat membahayakan kehidupan warga.
“Kami sekarang tidak tenteram. Nyamuk banyak, lalat bertebaran bikin kami risih, sudah tak nyaman lagi. Datang ke sini (kantor UPT TPST Piyungan), justru jawabannya dido’akan saja nanti lalatnya mati sendiri. Jawaban apa itu,” tukasnya.
Kepala Seksi Persampahan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DIY, Sarjani mengakui sejak setahun terakhir, pengelolaan TPST Piyungan memang beralih dari Kabupaten Bantul melalui Kartamantul ke provinsi. Saat peralihan ini, beberapa hal yang dulu dipenuhi oleh pengelola sebelumnya menjadi hilang dan tidak ada.
Seperti penyemprotan nyamuk dan lalat yang dilakukan dua kali seminggu kini sudah tidak ada lagi. Serta dana kompensasi dana stimulan yang sudah diberikan juga sudah tidak ada.
Sebab, sejak dikelola Pemerintah DIY, alokasi dana tersebut tidak ada. Namun soal tuntutan warga terkait penyemprotan, dia sudah sanggup memenuhinya.
“Kalau dana kompensasi kemungkinan tidak ada, karena yang menerima ternyata selama ini tidak banyak. Padahal, yang merasakan dampaknya cukup banyak,” ujarnya.
Akibatnya, ratusan truk sampah yang akan membuang sampah dari tiga Kabupaten/Kota terpaksa berhenti dan tidak masuk ke dalam TPA.
Maryono, koordinator aksi mengatakan, aksi ini akibat kekecewaan warga sekitar yang tidak lagi diperhatikan oleh pengelola TPST Piyungan.
Dalam setahun terakhir, penyemprotan nyamuk dan lalat oleh pengelola tak lagi dilakukan. Sementara pemberian dana kompensasi setahun Rp75-85 juta untuk pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat sekitar dalam dua tahun terakhir tak lagi dipenuhi. "Padahal dampaknya sangat buruk bagi kita," ujarnya, Selasa (29/12/2015).
Maryono mengungkapkan, karena tidak ada lagi penyemprotan lalat dan nyamuk, maka dampak buruk mulai dirasakan.
Warga sudah mulai diserang berbagai penyakit mulai demam berdarah dan juga muntaber. Dalam beberapa bulan terakhir sudah ada tiga orang yang diserang penyakit demam berdarah dan seorang lagi muntaber sehingga harus dirawat di rumah sakit.
Maryono menambahkan, warga menuntut kepada pengelola untuk segera memenuhi tuntutan mereka.
Warga menginginkan agar penyemprotan nyamuk dan lalat dilakukan sehingga warga tidak diserang penyakit.
Pengelola juga harus memberikan kompensasi Rp75-Rp 85 juta untuk membangun fasilitas umum seperti sarana air bersih dan juga MCK. "Air di sini sudah tercemar limbah TPST. Maka kami perlu sarana air bersih," tambahnya.
Pihaknya sudah dua kali berkomunikasi dengan pihak pengelola. Hanya saja, sampai saat ini tuntutan warga belum juga dipenuhi sehingga aksi demo ini berlangsung.
Warga menyesalkan sikap pengelola TPST yang baru karena tidak memberikan kompensasi apapun ke warga sekitar.
Warga 5 RT dari dua Kecamatan masing-masing Piyungan dan Pleret menuntut kompensasi. Jika tidak, warga dari Dusun Sentulrejo, Bendo, Mendit, Watu Gender, Lengkong akan terus melakukan aksi blokade jalan.
Mereka tidak ingin sampah-sampah dari Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta dibuang ke tempat lain.
Warga ingin ada jaminan tuntutan mereka dipenuhi oleh pengelola karena sangat membahayakan kehidupan warga.
“Kami sekarang tidak tenteram. Nyamuk banyak, lalat bertebaran bikin kami risih, sudah tak nyaman lagi. Datang ke sini (kantor UPT TPST Piyungan), justru jawabannya dido’akan saja nanti lalatnya mati sendiri. Jawaban apa itu,” tukasnya.
Kepala Seksi Persampahan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DIY, Sarjani mengakui sejak setahun terakhir, pengelolaan TPST Piyungan memang beralih dari Kabupaten Bantul melalui Kartamantul ke provinsi. Saat peralihan ini, beberapa hal yang dulu dipenuhi oleh pengelola sebelumnya menjadi hilang dan tidak ada.
Seperti penyemprotan nyamuk dan lalat yang dilakukan dua kali seminggu kini sudah tidak ada lagi. Serta dana kompensasi dana stimulan yang sudah diberikan juga sudah tidak ada.
Sebab, sejak dikelola Pemerintah DIY, alokasi dana tersebut tidak ada. Namun soal tuntutan warga terkait penyemprotan, dia sudah sanggup memenuhinya.
“Kalau dana kompensasi kemungkinan tidak ada, karena yang menerima ternyata selama ini tidak banyak. Padahal, yang merasakan dampaknya cukup banyak,” ujarnya.
(sms)
