Legowo Kalah, Dimas-Babai Tak Perkarakan Pilkada Depok ke MK
Kamis, 17 Desember 2015 - 15:13 WIB
Legowo Kalah, Dimas-Babai Tak Perkarakan Pilkada Depok ke MK
A
A
A
DEPOK - Pasangan Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi, calon wali kota dan wakil wali kota Depok mendapatkan suara lebih rendah dibanding rivalnya, Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna. Dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara Idris-Pradi unggul di 10 kecamatan, sedangkan Dimas-Babai hanya satu kecamatan.
Menanggapi hal itu, Babai mengaku ikhlas dengan hasil yang diperoleh. Kubu nomor urut satu ini mensinyalir tidak akan menggugat pesaingnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sejauh ini temuan hanya laporan-laporan kecil, pelanggaran administrasi saja. Ini bukan masalah akan melaporkan atau tidak akan ke MK, tetapi persoalan mau atau tidak mau. Faktanya seperti itu, kami akan terima. Kami akan ucapkan selamat jika sudah ada penetapan. Tentu saya tidak dendam atau membuat suasana gaduh," kata Babai kepada wartawan di Depok, Kamis (17/12/2015).
Babai bahkan sudah mundur sebagai Anggota DPRD Depok. Namun ia menegaskan masih mempunyai pengaruh di DPRD dalam setiap kebijakan yang dijalankan Wali kota dan Wakil Wali kota Depok terpilih.
"Tentu tak harus menjadi wakil rakyat. Saya pun masih punya pengaruh, tukang becak pun, warga biasa juga punya pengaruh. Kami tetap akan dukung pemerintahan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ada 28 kursi di Koalisi Dimas Bersatu. Kami putuskan tetap mendukung tetapi jika ada kebijakan menyimpang pasti akan kami kritisi," tukas Babai.
Ketua Tim Pemenangan Dimas-Babai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrik Tangke Allo juga menegaskan, akan mendukung jalannya pemerintahan. Ketua DPRD Depok itu berjanji tidak akan mencari-cari alasan dalam setiap keputusan di DPRD Depok untuk mengganjal setiap program Pemerintah Kota. Ia juga menegaskan tidak akan menggugat kubu Idris-Pradi.
"Kami tetap jadi alat kontrol bagi pemerintah ke depan, kami lebih dominan ada 28 kursi, sementara kubu Idris-Pradi 22 kursi. Kami akan jadi bagian terdepan untuk kritisi tiap kebijakan yang menyimpang jika sudah melenceng dari amanah. Tentu akan ucapkan selamat saatnya nanti jika secara resmi sudah ditetapkan oleh KPU. Gugatan pun di tengah situasi seperti ini sudah tak signifikan. Kami legowo," tegas Hendrik.
PILIHAN:
Kota Bogor Tak Ramah untuk Pejalan Kaki
Menanggapi hal itu, Babai mengaku ikhlas dengan hasil yang diperoleh. Kubu nomor urut satu ini mensinyalir tidak akan menggugat pesaingnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sejauh ini temuan hanya laporan-laporan kecil, pelanggaran administrasi saja. Ini bukan masalah akan melaporkan atau tidak akan ke MK, tetapi persoalan mau atau tidak mau. Faktanya seperti itu, kami akan terima. Kami akan ucapkan selamat jika sudah ada penetapan. Tentu saya tidak dendam atau membuat suasana gaduh," kata Babai kepada wartawan di Depok, Kamis (17/12/2015).
Babai bahkan sudah mundur sebagai Anggota DPRD Depok. Namun ia menegaskan masih mempunyai pengaruh di DPRD dalam setiap kebijakan yang dijalankan Wali kota dan Wakil Wali kota Depok terpilih.
"Tentu tak harus menjadi wakil rakyat. Saya pun masih punya pengaruh, tukang becak pun, warga biasa juga punya pengaruh. Kami tetap akan dukung pemerintahan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ada 28 kursi di Koalisi Dimas Bersatu. Kami putuskan tetap mendukung tetapi jika ada kebijakan menyimpang pasti akan kami kritisi," tukas Babai.
Ketua Tim Pemenangan Dimas-Babai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrik Tangke Allo juga menegaskan, akan mendukung jalannya pemerintahan. Ketua DPRD Depok itu berjanji tidak akan mencari-cari alasan dalam setiap keputusan di DPRD Depok untuk mengganjal setiap program Pemerintah Kota. Ia juga menegaskan tidak akan menggugat kubu Idris-Pradi.
"Kami tetap jadi alat kontrol bagi pemerintah ke depan, kami lebih dominan ada 28 kursi, sementara kubu Idris-Pradi 22 kursi. Kami akan jadi bagian terdepan untuk kritisi tiap kebijakan yang menyimpang jika sudah melenceng dari amanah. Tentu akan ucapkan selamat saatnya nanti jika secara resmi sudah ditetapkan oleh KPU. Gugatan pun di tengah situasi seperti ini sudah tak signifikan. Kami legowo," tegas Hendrik.
PILIHAN:
Kota Bogor Tak Ramah untuk Pejalan Kaki
(mhd)
