KPK Segera Periksa Ahok Terkait Pengadaan Lahan RS Sumber Waras
Senin, 07 Desember 2015 - 17:33 WIB
KPK Segera Periksa Ahok Terkait Pengadaan Lahan RS Sumber Waras
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami penyelidikan terkait laporan hasil audit investigasi terkait lahan RS Sumber Waras yang diserahkan BPK. KPK pun akan memeriksa sejumlah pejabat di Pemprov DKI termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, laporan hasil audit investigasi yang diserahkan BPK ini akan didalami menjadi penyelidikan. Zulkarnaen mengaku KPK meminta bantuan BPK untuk melihat sejauh mana adanya penyimpangan dan indikasi kerugian negara dalam pengadaan RS Sumber Waras tersebut.
Permintaan KPK itu berdasarkan surat dari Direktur Penyelidikan tanggal 6 Agustus 2015 lalu. Ikutnya KPK mendalami kasus ini, kata Zulkarnaen karena sebelumnya ada laporan masuk ke bagian pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi oleh Pemprov DKI dalam pengadaan RS Sumber Waras beberapa waktu lalu.
Hasil kajian awal dari tim pengaduan masyarakat merekomendasikan adanya penilaian atau audit oleh BPK.
Untuk pihak yang harus bertanggungjawab dalam ketidakberesan pada pengadaan lahan RS Sumber Waras, lanjut Zul, pihaknya belum dapat menyimpulkan.
Semua itu akan dilihat dari hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pengadaan lahan itu. Adapun pihak yang dimaksud dapat saja Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan sejumlah pihak lainnya.
"Semua pihak yang terkait dan mereka mengetahui dan memahami tentang pengadaan lahan Sumber Waras ini tentu akan diminta keterangannya," tegas Zulkarnaen.(Baca: Ahok Enggak Takut Dipanggil KPK)
Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, laporan hasil audit investigasi yang diserahkan BPK ini akan didalami menjadi penyelidikan. Zulkarnaen mengaku KPK meminta bantuan BPK untuk melihat sejauh mana adanya penyimpangan dan indikasi kerugian negara dalam pengadaan RS Sumber Waras tersebut.
Permintaan KPK itu berdasarkan surat dari Direktur Penyelidikan tanggal 6 Agustus 2015 lalu. Ikutnya KPK mendalami kasus ini, kata Zulkarnaen karena sebelumnya ada laporan masuk ke bagian pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi oleh Pemprov DKI dalam pengadaan RS Sumber Waras beberapa waktu lalu.
Hasil kajian awal dari tim pengaduan masyarakat merekomendasikan adanya penilaian atau audit oleh BPK.
Untuk pihak yang harus bertanggungjawab dalam ketidakberesan pada pengadaan lahan RS Sumber Waras, lanjut Zul, pihaknya belum dapat menyimpulkan.
Semua itu akan dilihat dari hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pengadaan lahan itu. Adapun pihak yang dimaksud dapat saja Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan sejumlah pihak lainnya.
"Semua pihak yang terkait dan mereka mengetahui dan memahami tentang pengadaan lahan Sumber Waras ini tentu akan diminta keterangannya," tegas Zulkarnaen.(Baca: Ahok Enggak Takut Dipanggil KPK)
(whb)
