Pemprov Jateng Dinilai Kurang Serius Atasi Kemiskinan
Kamis, 17 September 2015 - 10:20 WIB
Pemprov Jateng Dinilai Kurang Serius Atasi Kemiskinan
A
A
A
SEMARANG - Kalangan anggota DPRD Jawa Tengah menilai pemerintah daerah setempat kurang serius mengurangi angka kemiskinan yang ada di provinsi ini. Dampaknya, angka kemiskinan pada tahun ini naik dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2015 mencapai 4,577 juta jiwa atau meningkat dari jumlah 4,562 juta jiwa pada September 2014. “Pemerintah Provinsi Jateng kurang serius mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Indikasinya, kebijakan anggaran terus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan provinsi,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv di Semarang kemarin.
Program-program yang terkait dengan penurunan kemiskinan, pertanian, menggerakkan roda ekonomi, dankesejahteraan masyarakat masih kurang. Oleh karena itu, persoalan pengangguran dan kemiskinan itu perlu disikapi dengan serius. Arah kebijakan untuk mengurangi kemiskinan sampai 9% sesuai dengan rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) perlu direalisasikan.
Untuk mengurangi angka kemiskinan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Jateng harus punya peta yang jelas bagaimana mengatasi masalah itu. “APBD 2016 harus didorong untuk mengurangi kemiskinan sebanyak- banyaknya,” ujar Zen. Zen mencontohkan, Dinas Pendidikan bisa membuat program agar lulusan SMK bisa terserap di lapangan kerja.
Salah satunya menghubungkan dengan industri di dalam maupun luar negeri yang membutuhkan. BegitujugadenganDinasTenaga Kerja perlu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada warga agar punya keterampilan. Selain itu, dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, angka pengangguran dan kemiskinan bisa terkurangi.
Anggota Komisi B DPRD JatengAchsinMaruf mengatakan, berdasarkan paparan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pembahasan rancangan KUA PPAS 2016 beberapa waktu lalu, 2016 nanti merupakan tahun kesejahteraan dan pe-rekonomian. Prioritas programnya di antaranya sektor UMKM, pariwisata, pertanian secara luas.
“Tapi kalau saya lihat dokumen plafon tersebut, sangat kecil dibandingkan sektor-sektor lain, bahkan belum mencapai Rp1 triliun dari seluruh total belanja Rp19 triliun,” ungkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan strategi penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat.“
Caranya melalui jaminan kesehatan masyarakat miskin, pendampinganbisaoperasional sekolah, beasiswa bagi siswa miskin, dan dukungan pembangunan rumah layak huni,” tandasnya. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, antara lain melalui pengembangan hutan rakyat, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, pengembangan agribisnis produksi tanaman pangan serta diversifikasi pola konsumsi pangan, dan peningkatan kesempatan perluasan lapangan kerja.
Ganjar menambahkan, pengembangan dan keberlanjutan pada usaha mikro kecil, melalui bantuan usaha ekonomi produktif bagi wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rawan sosial ekonomi. Pihaknya akan meningkatkan akses permodalan, pendampingan usaha dan pemasaran, pengembangan kewirausahaan desa. “Di samping itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur perdesaan dan peningkatan akses air minum serta sanitasi lingkungan,” paparnya.
Amin fauzi
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2015 mencapai 4,577 juta jiwa atau meningkat dari jumlah 4,562 juta jiwa pada September 2014. “Pemerintah Provinsi Jateng kurang serius mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Indikasinya, kebijakan anggaran terus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan provinsi,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv di Semarang kemarin.
Program-program yang terkait dengan penurunan kemiskinan, pertanian, menggerakkan roda ekonomi, dankesejahteraan masyarakat masih kurang. Oleh karena itu, persoalan pengangguran dan kemiskinan itu perlu disikapi dengan serius. Arah kebijakan untuk mengurangi kemiskinan sampai 9% sesuai dengan rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) perlu direalisasikan.
Untuk mengurangi angka kemiskinan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Jateng harus punya peta yang jelas bagaimana mengatasi masalah itu. “APBD 2016 harus didorong untuk mengurangi kemiskinan sebanyak- banyaknya,” ujar Zen. Zen mencontohkan, Dinas Pendidikan bisa membuat program agar lulusan SMK bisa terserap di lapangan kerja.
Salah satunya menghubungkan dengan industri di dalam maupun luar negeri yang membutuhkan. BegitujugadenganDinasTenaga Kerja perlu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada warga agar punya keterampilan. Selain itu, dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, angka pengangguran dan kemiskinan bisa terkurangi.
Anggota Komisi B DPRD JatengAchsinMaruf mengatakan, berdasarkan paparan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pembahasan rancangan KUA PPAS 2016 beberapa waktu lalu, 2016 nanti merupakan tahun kesejahteraan dan pe-rekonomian. Prioritas programnya di antaranya sektor UMKM, pariwisata, pertanian secara luas.
“Tapi kalau saya lihat dokumen plafon tersebut, sangat kecil dibandingkan sektor-sektor lain, bahkan belum mencapai Rp1 triliun dari seluruh total belanja Rp19 triliun,” ungkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan strategi penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat.“
Caranya melalui jaminan kesehatan masyarakat miskin, pendampinganbisaoperasional sekolah, beasiswa bagi siswa miskin, dan dukungan pembangunan rumah layak huni,” tandasnya. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, antara lain melalui pengembangan hutan rakyat, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, pengembangan agribisnis produksi tanaman pangan serta diversifikasi pola konsumsi pangan, dan peningkatan kesempatan perluasan lapangan kerja.
Ganjar menambahkan, pengembangan dan keberlanjutan pada usaha mikro kecil, melalui bantuan usaha ekonomi produktif bagi wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rawan sosial ekonomi. Pihaknya akan meningkatkan akses permodalan, pendampingan usaha dan pemasaran, pengembangan kewirausahaan desa. “Di samping itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur perdesaan dan peningkatan akses air minum serta sanitasi lingkungan,” paparnya.
Amin fauzi
(bbg)
