Alumni IPDN: Bongkar Pasang Pejabat Ala Ahok Aneh Bin Ajaib
Jum'at, 11 September 2015 - 06:15 WIB
Alumni IPDN: Bongkar Pasang Pejabat Ala Ahok Aneh Bin Ajaib
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap mengganti pejabat dinilai aneh bin ajaib. Bahkan, hal itu dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan belaka.
"Ini aneh bin ajaib. Masak ada pegawai kita ganti tiap bulan, itu timbulkan ketidakstabilan. Ketidaknyamanan akan terjadi bila diganti setiap hari, tiap minggu dan tiap bulan," ungkap Ketua Dewan Pengurus Nasional IKAPTK Djohermansyah Djohan di IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 10 September 2015.
Menurut Djohermasnyah, kebijakan tersebut membuat kinerja para SKPD tak bisa fokus. Bahkan, bila terus terjadi penggantian sepintas itu, kebijakan tersebut justru bisa merugikan masyarakat Jakarta.
"Inikan jelas merugikan Jakarta. Apalagi APBD Jakarta sangat tinggi, bila seperti ini tak bisa dikelola dengan baik untuk warga Jakarta," terangnya. Djohermansyah menambahkan, di dalam sebuah pemerintah daerah, jika pegawainya melakukan kesalahan, dapat diberikan teguran dahulu sebelum dilakukan penggantian.
Bahkan, untuk mengetahui kesalahan pegawainya itu dapat diawasi dari hasil auditnya. "Kan sudah audit evaluasi kinerja. Kalau pegawai salah kasih peringatan dan diberi kesempatan paling tidak satu tahun. Bukan tiap minggu atau tiap bulan. Ini buat pemerintahan tak stabil. Padahal kunci pemerintahan itu di stabilitas," tutupnya.
Pilihan:
Alumni IPDN Minta Mendagri Beri Warning Keras ke Ahok
Usul Bubarkan IPDN, Ahok Dinilai Asal Ngomong
"Ini aneh bin ajaib. Masak ada pegawai kita ganti tiap bulan, itu timbulkan ketidakstabilan. Ketidaknyamanan akan terjadi bila diganti setiap hari, tiap minggu dan tiap bulan," ungkap Ketua Dewan Pengurus Nasional IKAPTK Djohermansyah Djohan di IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 10 September 2015.
Menurut Djohermasnyah, kebijakan tersebut membuat kinerja para SKPD tak bisa fokus. Bahkan, bila terus terjadi penggantian sepintas itu, kebijakan tersebut justru bisa merugikan masyarakat Jakarta.
"Inikan jelas merugikan Jakarta. Apalagi APBD Jakarta sangat tinggi, bila seperti ini tak bisa dikelola dengan baik untuk warga Jakarta," terangnya. Djohermansyah menambahkan, di dalam sebuah pemerintah daerah, jika pegawainya melakukan kesalahan, dapat diberikan teguran dahulu sebelum dilakukan penggantian.
Bahkan, untuk mengetahui kesalahan pegawainya itu dapat diawasi dari hasil auditnya. "Kan sudah audit evaluasi kinerja. Kalau pegawai salah kasih peringatan dan diberi kesempatan paling tidak satu tahun. Bukan tiap minggu atau tiap bulan. Ini buat pemerintahan tak stabil. Padahal kunci pemerintahan itu di stabilitas," tutupnya.
Pilihan:
Alumni IPDN Minta Mendagri Beri Warning Keras ke Ahok
Usul Bubarkan IPDN, Ahok Dinilai Asal Ngomong
(whb)
