PT LPI Diminta Bertanggung Jawab
Kamis, 10 September 2015 - 11:49 WIB
PT LPI Diminta Bertanggung Jawab
A
A
A
MARTAPURA - DPRD OKU Timur menyoroti terbakarnya lahan kebun karet warga, yang lokasinya berdampingan dengan PT Laju Perdana Indah (LPI).
Apalagi, seperti sebelumnya perkebunan tebu tersebut ke rap melakukan pembakaran lahan. Ketua KomisI II Andi Syai - ban, mengungkapkan, untuk penanganan kasus sengketa lahan kebun karet warga yang ter bakar, agar cepat dise le sai - kan pihak perusahaan (PT LPI), Komisi I dan II DPRD OKU Ti - mur akan membentuk panitia kerja (Panja).
“Karena sudah je las, untuk melakukan panen te-bu merah harus dibakar, demi menekan rendaman hasil gula. Kita akan bentuk Panja. Kalau untuk ka - sus polusi udara, akan dise rah - kan ke Bupati dan Gu bernur,” ungkap politisi Golkar itu, saat memimpin rapat g a bu ngan dengan Komisi I, perwaki lan PT LPI dan Dinas K e huta nan dan Perkebunan OKU Ti mur, kemarin.
Andi menuturkan, Dis pen - da OKU Timur juga sudah be r - ulang kali meminta data alat be - rat kepada pihak PT LPI, untuk peningkatan APBD melalui pa - jak. Tapi tidak mendapat tang - gapan dari perusahaan tebu ter - sebut. Mirisnya lagi, saat kun ju - ngan resmi Komisi II juga tidak mendapat tanggapan dari PT LPI, “Ini mencerminkan ting - kah dari perusahaan yang tidak bersahabatm,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Ang - gota Komisi II Made Sumantre, meminta untuk menintau ke m - bali masalah perizinan PT LPI, karena dinilai tidak me ng un - tung kan masyarakat. Ang gota Ko misi II lainnya, Junaidi Ma - jid, menyatakan, dengan me la - ku kan panen dengan sis tem pem bakaran, jelas PT LPI me - langgar. Karena perusahaan ha nya mempertimbangkan he mat biaya, tapi tidak memper timb - angkan dampak dari pe ma - nenan. “Saya sarankan agar izin PT LPI dicabut,” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Ko - misi I Fenus Antonius, me nga - takan, harus membentuk Pan - sus gabungan untuk me nyele - saikan masalah PT LPI. Jika ma - salah yang ada di PT LPI di - diamkan, sambungnya, tentu akan menjadi bom waktu. “Tapi jika PT LPI tetap ngotot dengan sikapnya, silahkan kabur dari OKU Timur,” tegasnya.
Menanggapi hal terebut, Generar Manajer PT LPI Ah mad Majedi, mengakui peru sahaannya m emang me la kukan pe - manenan, d engan sistim pem - ba karan dan sistim hijau. Se te - lah banyaknya asap yang me - ner pa Sumsel, maka pihaknya melakukan sistim panen sistim hijau.
“Memang ada lahan karet war ga yang ter bakar. Tapi b u - kan karena mem bakar tebu, melainkan ada api yang me ram - bat. Meski dem i kian, kami te - tap mengganti rugi kebakaran lahan karet warga. Untuk ke ba - karan lahan tebu yang tidak ter - kendali, gan ti ruginya sedang diproses. Bukan kami tidak per - duli,” ujarnya.
Dadang dinata
Apalagi, seperti sebelumnya perkebunan tebu tersebut ke rap melakukan pembakaran lahan. Ketua KomisI II Andi Syai - ban, mengungkapkan, untuk penanganan kasus sengketa lahan kebun karet warga yang ter bakar, agar cepat dise le sai - kan pihak perusahaan (PT LPI), Komisi I dan II DPRD OKU Ti - mur akan membentuk panitia kerja (Panja).
“Karena sudah je las, untuk melakukan panen te-bu merah harus dibakar, demi menekan rendaman hasil gula. Kita akan bentuk Panja. Kalau untuk ka - sus polusi udara, akan dise rah - kan ke Bupati dan Gu bernur,” ungkap politisi Golkar itu, saat memimpin rapat g a bu ngan dengan Komisi I, perwaki lan PT LPI dan Dinas K e huta nan dan Perkebunan OKU Ti mur, kemarin.
Andi menuturkan, Dis pen - da OKU Timur juga sudah be r - ulang kali meminta data alat be - rat kepada pihak PT LPI, untuk peningkatan APBD melalui pa - jak. Tapi tidak mendapat tang - gapan dari perusahaan tebu ter - sebut. Mirisnya lagi, saat kun ju - ngan resmi Komisi II juga tidak mendapat tanggapan dari PT LPI, “Ini mencerminkan ting - kah dari perusahaan yang tidak bersahabatm,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Ang - gota Komisi II Made Sumantre, meminta untuk menintau ke m - bali masalah perizinan PT LPI, karena dinilai tidak me ng un - tung kan masyarakat. Ang gota Ko misi II lainnya, Junaidi Ma - jid, menyatakan, dengan me la - ku kan panen dengan sis tem pem bakaran, jelas PT LPI me - langgar. Karena perusahaan ha nya mempertimbangkan he mat biaya, tapi tidak memper timb - angkan dampak dari pe ma - nenan. “Saya sarankan agar izin PT LPI dicabut,” ungkapnya.
Sementara, Sekretaris Ko - misi I Fenus Antonius, me nga - takan, harus membentuk Pan - sus gabungan untuk me nyele - saikan masalah PT LPI. Jika ma - salah yang ada di PT LPI di - diamkan, sambungnya, tentu akan menjadi bom waktu. “Tapi jika PT LPI tetap ngotot dengan sikapnya, silahkan kabur dari OKU Timur,” tegasnya.
Menanggapi hal terebut, Generar Manajer PT LPI Ah mad Majedi, mengakui peru sahaannya m emang me la kukan pe - manenan, d engan sistim pem - ba karan dan sistim hijau. Se te - lah banyaknya asap yang me - ner pa Sumsel, maka pihaknya melakukan sistim panen sistim hijau.
“Memang ada lahan karet war ga yang ter bakar. Tapi b u - kan karena mem bakar tebu, melainkan ada api yang me ram - bat. Meski dem i kian, kami te - tap mengganti rugi kebakaran lahan karet warga. Untuk ke ba - karan lahan tebu yang tidak ter - kendali, gan ti ruginya sedang diproses. Bukan kami tidak per - duli,” ujarnya.
Dadang dinata
(ftr)
