Jangan Digunakan Foya-foya
Rabu, 26 Agustus 2015 - 09:29 WIB
Jangan Digunakan Foya-foya
A
A
A
SIDOARJO - Ganti rugi bagi korban semburan Lumpur Lapindo, Sidoarjo, belum sepenuhnya tuntas.
Tapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta warga korban lumpur agar menggunakan uang pelunasan ganti rugi sebagaimana mestinya dari total uang ganti rugi yang akan diterima. “Rp300 juta tidak sedikit, pergunakan sebaikbaiknya,” kata Presiden Jokowi saat bertemu korban lumpur di tanggul titik 25, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, kemarin.
Pertemuan Jokowi dengan korban lumpur ini merupakan yang pertama kali sejak terpilih menjadi Presiden RI ke-7. Saat kampanye pilpres, mantan Wali Kota Solo ini menemui korban lumpur. Pada saat itu, dia berjanji membantu pelunasan ganti rugi bagi korban lumpur.
Jokowi meminta agar warga berhati-hati setelah menerima pelunasan. Warga jangan sampai terjebak dalam konsumerisme dan menggunakan uang itu untuk hal yang produktif. “Jika pegang uang banyak kepingin mobil baru, handphone baru. Kebiasaan itu harus direm,” tuturnya.
Sekadar diketahui, pelunasan ganti rugi korban lumpur mulai dibayar dengan dana talangan dari APBN. Sebelumnya, 285 berkas ganti rugi korban lumpur sudah dibayar. Berikutnya ada 468 berkas yang sudah dibayar. Total ada 3.337 berkas harus dibayar dengan nilai pembayaranRp781miliar tahun ini.
Untuk berkas yang belum masuk ke tim validasi akan disusulkan penyelesaiannya. Jokowi meminta maaf karena proses pelunasan ini membutuhkan waktu panjang. Dia berdalih dana ganti rugi merupakan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi anggaran itu harus ada persetujuan dari DPR. “Kalau ada satu dua yang bermasalah, sabar. Nanti akan diselesaikan,” kata Jokowi.
Dia menargetkan proses pembayaran kepada korban lumpur ini akan berakhir pada September 2015. “Paling lambat pada September ini proses pembayaran tersebut sudah selesai dilakukan,” ucapnya. Pemkab Sidoarjo meminta korban Lumpur Lapindo bersabar menunggu proses pencairan ganti rugi yang saat ini dalam proses.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, proses pembayaran ganti rugi kepada para korban sedang dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. “Kami meminta kepada warga untuk bersabar, karena proses pembayaran ganti rugi tersebut memerlukan ketelitian dan kecermatan,” kata Saiful Ilah saat memberikan sambutan di depan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, saat berkunjung ke lokasi proyek Bendungan Tugu di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Presiden Jokowi disodori data bahwa pengerjaan bendungan baru berjalan 15% karena terkendala pembebasan lahan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Muhammad Amir Hamzah mengatakan, proyek dengan alokasi biaya sebesar Rp619 miliar lebih itu baru berjalan sekitar 15%. Proyek murni didanai APBN dengan sistem pembiayaan multiyears, yakni mulai tahun anggaran 2013 dan ditargetkan tuntas tahun 2017.
Lokasi proyek berada di antara wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo. Bendungan Tugu disiapkan untuk mengairi area persawahan seluas 1.200 hektare dengan luas bendungan 104 hektare. Perincian lahan yang digunakan milik Perhutani seluas 18 hektare, lahan milik masyarakat di Kabupaten Trenggalek seluas 9 hektare, lahan masyarakat di Kabupaten Ponorogo seluas 70 hektare, tanah kas desa 9 hektare, dan 6 hektare sungai. Terhitung hingga bulan Juli 2015 masih 27,5 hektare yang dibebaskan.
“Saya datang ke sini hanya mengecek progres nya berjalan atau tidak,” kata Jokowi. Walaupun proyek baru berjalan 15 %, bagi Jokowi hal itu tidak menjadi masalah. Ia memaklumi proses pembebasan lahan membutuhkan waktu.
Abdul rouf/ Solichan arif/ Ihya’ulumuddin/ant
Tapi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta warga korban lumpur agar menggunakan uang pelunasan ganti rugi sebagaimana mestinya dari total uang ganti rugi yang akan diterima. “Rp300 juta tidak sedikit, pergunakan sebaikbaiknya,” kata Presiden Jokowi saat bertemu korban lumpur di tanggul titik 25, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, kemarin.
Pertemuan Jokowi dengan korban lumpur ini merupakan yang pertama kali sejak terpilih menjadi Presiden RI ke-7. Saat kampanye pilpres, mantan Wali Kota Solo ini menemui korban lumpur. Pada saat itu, dia berjanji membantu pelunasan ganti rugi bagi korban lumpur.
Jokowi meminta agar warga berhati-hati setelah menerima pelunasan. Warga jangan sampai terjebak dalam konsumerisme dan menggunakan uang itu untuk hal yang produktif. “Jika pegang uang banyak kepingin mobil baru, handphone baru. Kebiasaan itu harus direm,” tuturnya.
Sekadar diketahui, pelunasan ganti rugi korban lumpur mulai dibayar dengan dana talangan dari APBN. Sebelumnya, 285 berkas ganti rugi korban lumpur sudah dibayar. Berikutnya ada 468 berkas yang sudah dibayar. Total ada 3.337 berkas harus dibayar dengan nilai pembayaranRp781miliar tahun ini.
Untuk berkas yang belum masuk ke tim validasi akan disusulkan penyelesaiannya. Jokowi meminta maaf karena proses pelunasan ini membutuhkan waktu panjang. Dia berdalih dana ganti rugi merupakan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi anggaran itu harus ada persetujuan dari DPR. “Kalau ada satu dua yang bermasalah, sabar. Nanti akan diselesaikan,” kata Jokowi.
Dia menargetkan proses pembayaran kepada korban lumpur ini akan berakhir pada September 2015. “Paling lambat pada September ini proses pembayaran tersebut sudah selesai dilakukan,” ucapnya. Pemkab Sidoarjo meminta korban Lumpur Lapindo bersabar menunggu proses pencairan ganti rugi yang saat ini dalam proses.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, proses pembayaran ganti rugi kepada para korban sedang dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. “Kami meminta kepada warga untuk bersabar, karena proses pembayaran ganti rugi tersebut memerlukan ketelitian dan kecermatan,” kata Saiful Ilah saat memberikan sambutan di depan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, saat berkunjung ke lokasi proyek Bendungan Tugu di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Presiden Jokowi disodori data bahwa pengerjaan bendungan baru berjalan 15% karena terkendala pembebasan lahan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Muhammad Amir Hamzah mengatakan, proyek dengan alokasi biaya sebesar Rp619 miliar lebih itu baru berjalan sekitar 15%. Proyek murni didanai APBN dengan sistem pembiayaan multiyears, yakni mulai tahun anggaran 2013 dan ditargetkan tuntas tahun 2017.
Lokasi proyek berada di antara wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo. Bendungan Tugu disiapkan untuk mengairi area persawahan seluas 1.200 hektare dengan luas bendungan 104 hektare. Perincian lahan yang digunakan milik Perhutani seluas 18 hektare, lahan milik masyarakat di Kabupaten Trenggalek seluas 9 hektare, lahan masyarakat di Kabupaten Ponorogo seluas 70 hektare, tanah kas desa 9 hektare, dan 6 hektare sungai. Terhitung hingga bulan Juli 2015 masih 27,5 hektare yang dibebaskan.
“Saya datang ke sini hanya mengecek progres nya berjalan atau tidak,” kata Jokowi. Walaupun proyek baru berjalan 15 %, bagi Jokowi hal itu tidak menjadi masalah. Ia memaklumi proses pembebasan lahan membutuhkan waktu.
Abdul rouf/ Solichan arif/ Ihya’ulumuddin/ant
(ftr)
