Ikut Deklarasi Calon Bupati, ORI Yogya Panggil Beberapa PNS
Ikut Deklarasi Calon Bupati, ORI Yogya Panggil Beberapa PNS
A
A
A
YOGYAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, berencana memanggil para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bantul yang diduga ikut deklarasi pasangan calon Bupati Bantul, pada Pilkada 2015.
Asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Jawa Tengah, Rifky Taufiqurrahman mengatakan, pemanggilan terhadap para PNS tersebut sudah direncanakannya.
"Kami rencanakan seperti itu. Tapi nanti," kata dia, kepada wartawan, Sabtu (15/8/2015).
Nanti, setelah adanya surat balasan yang dikirimnya ke Sekda Kabupaten Bantul beberapa hari lalu. Setelah adanya keterangan dari pihak pemerintah setempat, baru bisa dilakukan pemanggilan oleh para PNS tersebut.
"Kami menunggu surat balasan dari sekda (Bantul) yang bertanggungjawab untuk menjelaskannya. Terkait ada atau tidaknya izin," tuturnya.
Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS di Bantul ini atas laporan dari masyarakat. Yang mengetahui mereka telah mengikuti deklarasi salah satu pasangan calon yang maju dalam Pilkada 9 Desember 2015.
Deklarasi tersebut, dilakukan pada masa libur sebelum Lebaran, pada Juli 2015. Dalam pengungkapan dugaan pelanggaran ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panwaslu Bantul, serta Bawaslu DIY.
"Surat tembusannya juga kami kirim ke Bawaslu," katanya.
Terpisah, Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY Sri Rahayu Werdaningsih mengatakan, kewenangan Panwaslu memang terbatas. Untuk itulah, pihaknya berkooridinasi dengan instansi lain seperti ORI, dan kepolisian.
"Kejadian ini belum masuk dalam tahap kampanye yang baru mulai pada 27 Agustus 2015. Didapati, ada beberapa PNS, bahkan pejabat di lingkungan Bantul yang menghadiri deklarasi itu. Kami koordinasi terus dengan ORI," pungkasnya.
Asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Jawa Tengah, Rifky Taufiqurrahman mengatakan, pemanggilan terhadap para PNS tersebut sudah direncanakannya.
"Kami rencanakan seperti itu. Tapi nanti," kata dia, kepada wartawan, Sabtu (15/8/2015).
Nanti, setelah adanya surat balasan yang dikirimnya ke Sekda Kabupaten Bantul beberapa hari lalu. Setelah adanya keterangan dari pihak pemerintah setempat, baru bisa dilakukan pemanggilan oleh para PNS tersebut.
"Kami menunggu surat balasan dari sekda (Bantul) yang bertanggungjawab untuk menjelaskannya. Terkait ada atau tidaknya izin," tuturnya.
Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS di Bantul ini atas laporan dari masyarakat. Yang mengetahui mereka telah mengikuti deklarasi salah satu pasangan calon yang maju dalam Pilkada 9 Desember 2015.
Deklarasi tersebut, dilakukan pada masa libur sebelum Lebaran, pada Juli 2015. Dalam pengungkapan dugaan pelanggaran ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Panwaslu Bantul, serta Bawaslu DIY.
"Surat tembusannya juga kami kirim ke Bawaslu," katanya.
Terpisah, Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY Sri Rahayu Werdaningsih mengatakan, kewenangan Panwaslu memang terbatas. Untuk itulah, pihaknya berkooridinasi dengan instansi lain seperti ORI, dan kepolisian.
"Kejadian ini belum masuk dalam tahap kampanye yang baru mulai pada 27 Agustus 2015. Didapati, ada beberapa PNS, bahkan pejabat di lingkungan Bantul yang menghadiri deklarasi itu. Kami koordinasi terus dengan ORI," pungkasnya.
(san)
Explore More