Polda Selidiki Dugaan Mafia Daging Sapi

Rabu, 12 Agustus 2015 - 06:33 WIB
Polda Selidiki Dugaan Mafia Daging Sapi
Polda Selidiki Dugaan Mafia Daging Sapi
A A A
BANDUNG - Polda Jabar mengendus indikasi permainan nakal mafia daging di balik melonjaknya harga daging sapi di pasaran.

Untuk mengusut du ga an itu, Polda Jabar mem ben tuk tim khusus bekerja sama dengan dinas terkait. “Sesuai atensi Kapolri, untuk lidik mafia daging di balik melonjaknya harga daging sapi di pasaran, kami sudah bentuk tim khusus. Nanti di setiap ope rasi pasar, kita juga dilibatkan guna mengetahui kemungkinan ada mafia daging,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Sulistyo Pudjo dihubungi war tawan, kemarin.

Tim khusus itu, ujar Kabid Hu mas, akan menyelidiki apakah ada prosedur yang dilang gar sehingga mengakibatkan har ga daging melonjak atau tidak. Jika ditemukan fakta dan bukti kuat mafia daging sapi “bermain” di wilayah Jabar, Polda akan menindak tegas para pelaku. ”Kalau memang ada yang terlibat dan melanggar hukum maka akan ditindak,” tegas dia.

Seperti diberitakan, beberapa hari terakhir, harga daging sapi melonjak siginifikan. Di Jabar, harga daging sapi mencapai Rp120.000-Rp140.000 per kilogram. Akibat lonjakan harga itu, para pedagang daging sapi melakukan aksi mogok berjualan.

Warga Serbu OP Daging Sapi


Untuk mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan daging sapi, Bulog Divisi Reginal (Divre) Jabar menggelar operasi pasar di sejumlah pasar di kawasan Bandung Raya, kemarin. Di Kota Bandung, operasi pa sar daging sapi digelar di sembilan pasar, antara lain Pasar Kosambi, Geger Kalong, Ujung Berung, Cijerah, Cihaurgeulis, Sederhana, Astana Anyar, Ciwastra, dan Kiaracondong. Kegiatan serupa juga berlangsung di Pasar Panorama, Lembang, dan Pasar Tagog Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) serta Pasar Sayati, Kopo dan Banjaran.

Daging sapi yang dijual dalam operasi pasar itu Rp90.000 per kilogram. Selain untuk men stabilkan harga, OP daging sapi itu juga dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lantaran saat ini sulit men dapatkan daging sapi akibat para pedagang daging yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Daging dan Sapi Potong Indonesia (Apdasi) melakukan mo gok massal. Kegiatan operasi pasar itu yang telah berlangsung sejak Minggu (9/8) itu disambut antusias oleh warga.

Kemarin, war ga ramai datang ke pasar tempat OP berlangsung untuk membeli daging dengan harga Rp90.000 per kilogram itu. “Harganya Rp90.000 sesuai dengan standar bulog. Kami hari ini (kemarin) akan rapat dengan asosiasi pengusaha daging sapi Kota Bandung agar mereka berdagang kembali,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat meninjau OP daging sapi di Pa sar Kosambi, Jalan Ahmad Yani, kemarin.

Bulog, ujar Emil, me nyiapkan sebanyak 8 hingga 9 ton daging sapi untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Bandung. “Mudah-mudahan dalam dua hari harga daging sapi dan ayam bisa stabil. Kami akan upayakan agar situasi kembali normal,” ujar Emil. Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Bandung Rinal Siswadi meng ungkapkan, berdasarkan hasil pantauannya sebanyak 184 pedagang dari 21 pasar seluruhnya tidak melakukan aktivitas. “Kalau berdasarkan pantauan dari 21 pasar semua pedagang daging sapi semuanya tidak berjual an,” ungkap Rinal.

Wakil Kepala Bulog Divre Jabar Eko Hari Kuncahyo mengatakan, antusiasme masyarakat Kota Bandung dalam mem beli daging sapi yang dijual saat OP meningkat. “Kami operasi pasar di Kosambi, Cihaurgeulis, Sederhana, Kiara condong, Ciwastra, Ujung Berung, Gegerkalong, Astana Anyar dan Cijerah,” kata Eko. Eko memastikan ketersediaan daging sapi untuk Jawa Barat aman hingga aksi mogok yang dilakukan para pedagang sapi selesai.

“Stok kami mencapai 250 ton (di Jabar). Kami akan tetap menggelar operasi pa sar sampai aksi mogok tidak dilakukan lagi,” tegas dia. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) akan membujuk Asosiasi Pedagang Daging Sapi In donesia (Apdasi) Kota Bandung agar mau berjualan kembali mulai hari ini. “Kandang sapi di Ciroyom itu ada 150 ekor sapi siap dipotong. Kalau malam ini dipotong masih memungkinkan. Ini akan dirapatkan dengan Apdasi Kota Bandung supaya besok bisa berjualan lagi,” kata Kepala Distan KP Elly Wasliah.

Konsumsi Daging Kambing

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menyarankan masyarakat mulai mencari alter natif pengganti dari daging sapi agar tidak menjadi ketergantungan. “Ya kalau pedagang daging sapi mogok, kenapa gak beralih ke daging kambing saja. Kan lebih banyak stoknya,” kata Wagub kepada wartawan di sela-sela silaturahmi dengan pengurus Aptisi di Jalan Soekarno-Hatta, kemarin.

Menurut Demiz, kan dungan gizi dan protein daging kambingpun tidak kalah baik dengan daging sapi. “Lagipula daging domba itu lebih baik. Daging terbaik di dunia itu daging kambing bukan sapi. Makanya dulu nabi menyerukan meng - gembala kambing bukan sapi,” tutur Demiz. Selain itu susu yang dihasilkan kambing pun lebih baik dibanding sapi. “Susunya pun lebih bagus khasiatnya, makanya Rasullullah memakan dan meminumnya,” ujar Wagub.

Disinggung mengenai tuntut an pedagang daging sapi agar Pemprov Jabar turun tangan mengatasi harga daging sapi yang terus melambung, Demiz mempersilahkan untuk ber dialog. “Mari berdialog, duduk bersama. Disperindag sudah mengantisipasinya,” ungkap Demiz. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Jabar Dody Firman Nugraha menilai aksi mogok para pedagang daging itu justru memicu harga daging sapi makin melambung tinggi.

“Khawatir kalau pedagang mogok jualan justru harga daging sapi makin melambung. Apalagi kalau alasan mogok karena kurang pasokan,” kata Dody. Saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti feedlot(tempat penggemukan sapi), asosiasi pedagang daging, dan lain-lain. Dari sisi pasokan, tidak ada kendala sama sekali.

“Pasokan dari feedlot itu sebenarnya lancar karena stok daging juga masih ada. Berdasarkan data yang saya dapat dari forum, stok daging sapi masih ada sekitar 60 ribu ton, itu cukup sampai dua bulan ke depan,” tutur dia. Dody menilai pengurangan suplai daging kemungkinan karena kekhawatiran feedlot terkait ketersediaan sapi di kandang.

“Feedlot umumnya biasa menyisakan 25% sapi di kandang. Populasi di kandang itu ha rus ada minimal 25%. Itu harus ada, tidak boleh habis. Mereka juga bilang pengurangan suplai juga tidak terlalu banyak kok,” ujar Dody. Terkait kenaikan harga dari pemasok, Dody menuturkan hal itu memang terjadi. Namun, menurut para pemasok kenaikan harga itu masih wajar.

“Harga berat hidup sapi berkisar di angka Rp37.000 per kilogram ketika menjelang Lebaran. Saat ini, harga berat hidup berada di angka Rp45.000 per kilogram,” ung kap dia. Namun, kata Dody, kenaikan harga itu terjadi secara bertahap, tidak serta merta dari Rp37.000 menjadi Rp45.000. Dia menyayangkan langkah mogok berjualan daging sapi yang dilakukan pedagang. Menurut perhitungan Dody, jika harga berat hidup ber ada di kisaran Rp45.000, harga di pasaran hanya Rp80.000 per kg.

“Dari harga itu, harga daging sapi nantinya bisa lebih dari Rp100.000. Pa da hal normalnya berada di kisaran Rp90.000. Nah pedagang pasti bingung harus ngejual daging di harga berapa. Kalau dijual lebih dari Rp130.000 kan masyarakat pastu gak mau beli,” kata Dody.

Benahi Tata Niaga Daging Sapi

Pemerintah jangan berhenti pada impor sapi untuk me nyelesai kan gejolak harga sapi hingga memicu aksi mogok para pedagang sapi. Untuk jangka panjang, pemerintah harus turun tangan dengan membenahi tata niaga daging sapi. Pentingnya pembenahan tata niaga disampaikan Koalisi Sapi Indonesia dan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dan Ketua Komisi IV Edhy Pra bowo.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat pen tingnya langkah tersebut karena selama ini pola yang berlaku saat ini menyebabkan munculnya persaingan tidak sehat. “Kami mendorong pemerintah untuk menjalankan tata niaga sapi agar pemerintah bisa mengendalikan distribusi daging sapi yang merupakan salah satu kebutuhan pokok ma syarakat Indonesia. Ini momentum yang tepat untuk membenahi sektor persapian di Tanah Air,” ujar Ketua Koalisi Sapi Indonesia, Ch Aminuddin, dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Aminuddin, saat ini tata niaga sapi dikuasai segelintir pedagang sapi besar. Para raja-raja sapi ini menguasai distribusi berikut permainan harganya. Dengan pembenahan tata niaga, distribusi daging jangan lagi dilepaskan penuh ke swasta, tapi pemerintah harus bisa mengontrol. Herman Khaeron mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan membenahi tata niaga daging sapi berikut manajemen stok dan distribusi.

Politisi Demokrat tersebut pun menyayangkan dalam menghadapi gejolak daging sapi ini pemerintah seperti biasa main tuduh adanya mafia, kartel, spekulan, pedagang nakal, penimbun dan importil nakal. “Tang kap saja jika ada yang bermain-main dengan pangan rakyat, karena UU 18 tahun 2012 ten tang Pangan sudah memberikan kewenangan un tuk meng hu kum pelakunya," tambahnya.

Sementara itu, KPPU melihat gejolak harga komoditas, termasuk daging sapi, dipicu keinginan Pemerintah menaikkan harga komoditas agar petani/peternak mendapat keuntungan memadai. Langkah ini diambil melalui kebijakan tata ne gara dengan membatasi pasok an pada tingkat sama dengan permintaan.

Menurut KPPU, terbatasnya pasokan hanya sebesar permintaan, sesungguhnya merupakan sinyal bagi pelaku usaha bahwa pasokan kini terbatas dan semuanya ada di tangan mereka yang berada di jalur distribusi saat ini. Di sisi lain, pembatasan pasokan ini juga menutup munculnya pelaku usaha baru. “Akibat pola ini, maka pelaku usaha yang berada di jejaring distribusi memiliki kekuatan pasar yang besar mengingat pasokan produk hanya ada pada mereka. Hal inilah yang sangat mudah disalahgunakan oleh pelaku usaha melalui kenaikan harga yang signifikan.

Dengan besarnya kekuatan pasar yang dimiliki oleh para distributor dan pedagang besar itu, maka fenomena fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan bukannya berkurang malah meningkat,” demikian KPPU, dalam rilisnya. Menurut KPPU, masalah ter sebut bisa diatasi dengan intervensi pemerintah. Caranya, pemerintah harus konsisten dengan melakukan tataniaga secara utuh.

Apabila sisi hulu diintervensi dengan pembatasan pasokan, maka di sisi hilir Pemerintah juga harus melakukan intervensi antara lain melalui penetapan harga di tangan konsumen serta kewajiban menjaga ketersediaan produk di pasar. Sementara itu, Menteri Koordi nator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku masih memikirkan secara komprehensif solusi jangka panjang. Namun dia menjamin permasalahan ini akan rampung akhir tahun.

‘’Sehingga, tahun depan perlu diberikan kebijakan lainnya. Misal mensensus berapa sih sapi dalam negeri. Menilai kebijakan selama ini. Perlu kebijakan lebih komprehensif," tandas dia.

Agie permadi/ mohammad solehudin/ raden bagja mulyana/ dila nashear/ yugi prasetyo/ mula akmal/ sindonews
(ars)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5577 seconds (0.1#10.140)