Risma: Kalau dengan Uang, Semua Selesai
Rabu, 05 Agustus 2015 - 09:34 WIB
Risma: Kalau dengan Uang, Semua Selesai
A
A
A
WALI KOTA Surabaya Tri Rismaharini mengatakan fenomena pasangan calon tunggal di Kota Surabaya merupakan risiko dari pihaknya yang tidak mau main politik uang.
”Kalau dengan uang mungkin masalah kemarin selesai, tapi kami tidak ada. Kami mau bahwa ini benar- benar murni pemilihan, ya jadinya begini, risikonya begini,” katanya saat bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta kemarin.
Menurut dia, dia tidak mau ada transaksi karena itu berat mengurusi rakyat. Kalau kemudian ada deal tertentu, dia juga tidak ingin jadi hambatan untuk melayani masyarakat. Risma juga mengaku belum mengetahui keputusan partai pengusungnya terkait penundaan pilwali.
Ketika ditanya apakah pihaknya akan menggugat KPU, Risma menyerahkan hal tersebut kepada partai. Mantan Kepala Bappeko ini mengaku tidak terlalu memikirkan penundaan pilwali dan ingin fokus membangun Kota Surabaya di sisa masa jabatannya yang berakhir pada 28 September 2015.
”Kemarin terakhir mengontrol apa-apa yang penting untuk belanja, termasuk 2015. Jadi sekarang lebih ke arah ingin meninggalkan yang terbaik untuk warga Surabaya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, maksud dan tujuannya bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi guna membahas masalah kepegawaian Surabaya, terutama terkait kurangnya tenaga pelayanan masyarakat, seperti dokter dan guru.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu menjelaskan kepada Yuddy mengenai kurangnya tenaga dokter spesialis berstatus pegawai negeri sipil di rumah sakit pendidikan yang dibutuhkan fakultas kedokteran dari perguruan-perguruan tinggi di Surabaya sebagai tempat praktik. ”Dokter spesialis tidak ada yang mendaftar. Dalam penerimaan pun tidak ada yang isi,” katanya.
Risma meminta pihak Kemenpan- RB membantu Kota Surabaya memenuhi tenaga pelayanan masyarakat dengan pemberlakuan formasi khusus untuk psikiater dan dokter spesialis. ”Kami ingin menerima (tenaga pelayan kesehatan) tanpa membajak karena tidak bagus untuk daerah lain,” ujarnya.
Menteri Yuddy menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa kekurangan tenaga pelayanan kesehatan di Kota Surabaya terjadi bukan karena minimnya dukungan pemerintah, melainkan karena minat para dokter untuk mengisi formasi PNS yang disediakan sangat kecil.
”Bahkan untuk formasi dokter spesialis oleh pemerintah sama sekali tidak ada peminatnya, karenanya sangat kekurangan sementara masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan semakin besar,” kata dia.
Berdasarkan pertemuan tersebut, Yuddy mengatakan bahwa kebutuhan guru SD di Kota Surabaya pada 2015 mencapai 500 guru, tetapi idealnya dibutuhkan 2.500 guru. Untuk dokter dibutuhkan kurang dari 20 orang. ”Kami akan menyelesaikan secara bertahap,” tambahnya.
M yamin/ant
”Kalau dengan uang mungkin masalah kemarin selesai, tapi kami tidak ada. Kami mau bahwa ini benar- benar murni pemilihan, ya jadinya begini, risikonya begini,” katanya saat bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta kemarin.
Menurut dia, dia tidak mau ada transaksi karena itu berat mengurusi rakyat. Kalau kemudian ada deal tertentu, dia juga tidak ingin jadi hambatan untuk melayani masyarakat. Risma juga mengaku belum mengetahui keputusan partai pengusungnya terkait penundaan pilwali.
Ketika ditanya apakah pihaknya akan menggugat KPU, Risma menyerahkan hal tersebut kepada partai. Mantan Kepala Bappeko ini mengaku tidak terlalu memikirkan penundaan pilwali dan ingin fokus membangun Kota Surabaya di sisa masa jabatannya yang berakhir pada 28 September 2015.
”Kemarin terakhir mengontrol apa-apa yang penting untuk belanja, termasuk 2015. Jadi sekarang lebih ke arah ingin meninggalkan yang terbaik untuk warga Surabaya,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, maksud dan tujuannya bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi guna membahas masalah kepegawaian Surabaya, terutama terkait kurangnya tenaga pelayanan masyarakat, seperti dokter dan guru.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu menjelaskan kepada Yuddy mengenai kurangnya tenaga dokter spesialis berstatus pegawai negeri sipil di rumah sakit pendidikan yang dibutuhkan fakultas kedokteran dari perguruan-perguruan tinggi di Surabaya sebagai tempat praktik. ”Dokter spesialis tidak ada yang mendaftar. Dalam penerimaan pun tidak ada yang isi,” katanya.
Risma meminta pihak Kemenpan- RB membantu Kota Surabaya memenuhi tenaga pelayanan masyarakat dengan pemberlakuan formasi khusus untuk psikiater dan dokter spesialis. ”Kami ingin menerima (tenaga pelayan kesehatan) tanpa membajak karena tidak bagus untuk daerah lain,” ujarnya.
Menteri Yuddy menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa kekurangan tenaga pelayanan kesehatan di Kota Surabaya terjadi bukan karena minimnya dukungan pemerintah, melainkan karena minat para dokter untuk mengisi formasi PNS yang disediakan sangat kecil.
”Bahkan untuk formasi dokter spesialis oleh pemerintah sama sekali tidak ada peminatnya, karenanya sangat kekurangan sementara masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan semakin besar,” kata dia.
Berdasarkan pertemuan tersebut, Yuddy mengatakan bahwa kebutuhan guru SD di Kota Surabaya pada 2015 mencapai 500 guru, tetapi idealnya dibutuhkan 2.500 guru. Untuk dokter dibutuhkan kurang dari 20 orang. ”Kami akan menyelesaikan secara bertahap,” tambahnya.
M yamin/ant
(bbg)
