Bansos Pusat Bisa Diakses Warga
A
A
A
YOGYAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Ambar Tjahyono siap memfasilitasi warga agar mendapat bantuan sosial untuk kegiatan sosial di tingkat pusat.
Syaratnya, proposal harus sesuai dengan peruntukan alias tidak abal-abal. Menurut Ambar, banyak program dan kegiatan dari pemerintah pusat, khususnya mitra ker ja Komisi VI, yang bisa diakses masyarakat. Namun agar ban sos tidak salah sasaran, harus diverifikasi dulu keberadaan serta potensinya untuk berkembang. “Saya siap memfasilitasi itu, bahkan turun langsung untuk melihat keberadaan calon pen erima bantuan,” katanya dalam so sialisasi mitra kerja Komisi VI di Gedung Disperindagkop DIY, kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Disperindagkop tingkat kabupaten/kota se- DIY, Kadinda, Dekranasda, dan Dekopin wilayah DIY. “Kegiatan ini untuk menjaring aspirasi ber kaitan dengan mitra kerja Komisi VI dari daerah,” katanya. Politikus Partai Demokrat ini mengakui, banyak pelaku usa ha yang menyampaikan a pirasinya, termasuk mengajukan proposal seputar bansos me lalui tim Jaringan Ambar Tjah yono (JAT).
“Kami cek langsung alamat yang mengajukan proposal. Kalau abal-abal langsung dicoret. Kami tidak ingin salah sasaran,” katanya. Secara umum Ambar menyampaikan program mitra Komisi VI antara lain Kementerian Perindustrian, Perdagangan, K perasi dan UKM, serta BUMN.
Program Kementerian Koperasi & UKM antara lain program pelatihan dan bantuan wirausaha pemula, bantuan tempat praktik keterampilan usa ha, bantuan permodalan ko pe rasi wanita pedesaan, dan lainnya. Program Kementerian Perda gangan meliputi program revi talisasi pasar tradisional, fa silitasi payung nelayan & cooler box, serta pameran perdagangan hasil kerajinan dalam negeri.
Sementara program Kementerian Perindustrian antara lain pelatihan dan fasilitasi alat produksi pakaian jadi, pengolahan pakan ternak, kerajinan berbasis kayu, dan lainnya. Sekretaris Disperindagkop- UKM DIY Lono Widagdo mengapresiasi penjaringan aspirasi dan paparan program yang dilaku kan Ambar Tjahyono bersama tim.
“Acara ini selain mempermudah untuk mengakses program pemerintah pusat juga dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi daerah,” katanya.
Ridwan anshori
Syaratnya, proposal harus sesuai dengan peruntukan alias tidak abal-abal. Menurut Ambar, banyak program dan kegiatan dari pemerintah pusat, khususnya mitra ker ja Komisi VI, yang bisa diakses masyarakat. Namun agar ban sos tidak salah sasaran, harus diverifikasi dulu keberadaan serta potensinya untuk berkembang. “Saya siap memfasilitasi itu, bahkan turun langsung untuk melihat keberadaan calon pen erima bantuan,” katanya dalam so sialisasi mitra kerja Komisi VI di Gedung Disperindagkop DIY, kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Disperindagkop tingkat kabupaten/kota se- DIY, Kadinda, Dekranasda, dan Dekopin wilayah DIY. “Kegiatan ini untuk menjaring aspirasi ber kaitan dengan mitra kerja Komisi VI dari daerah,” katanya. Politikus Partai Demokrat ini mengakui, banyak pelaku usa ha yang menyampaikan a pirasinya, termasuk mengajukan proposal seputar bansos me lalui tim Jaringan Ambar Tjah yono (JAT).
“Kami cek langsung alamat yang mengajukan proposal. Kalau abal-abal langsung dicoret. Kami tidak ingin salah sasaran,” katanya. Secara umum Ambar menyampaikan program mitra Komisi VI antara lain Kementerian Perindustrian, Perdagangan, K perasi dan UKM, serta BUMN.
Program Kementerian Koperasi & UKM antara lain program pelatihan dan bantuan wirausaha pemula, bantuan tempat praktik keterampilan usa ha, bantuan permodalan ko pe rasi wanita pedesaan, dan lainnya. Program Kementerian Perda gangan meliputi program revi talisasi pasar tradisional, fa silitasi payung nelayan & cooler box, serta pameran perdagangan hasil kerajinan dalam negeri.
Sementara program Kementerian Perindustrian antara lain pelatihan dan fasilitasi alat produksi pakaian jadi, pengolahan pakan ternak, kerajinan berbasis kayu, dan lainnya. Sekretaris Disperindagkop- UKM DIY Lono Widagdo mengapresiasi penjaringan aspirasi dan paparan program yang dilaku kan Ambar Tjahyono bersama tim.
“Acara ini selain mempermudah untuk mengakses program pemerintah pusat juga dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi daerah,” katanya.
Ridwan anshori
(bbg)