Pemprov DKI Akan Gusur 12.000 KK di Bantaran Kali
Minggu, 02 Agustus 2015 - 19:39 WIB
Pemprov DKI Akan Gusur 12.000 KK di Bantaran Kali
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan sebanyak 12.000 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di bantaran kali. Sebelum menempati rumah susun sewa (Rusunawa), belasan ribu warga tersebut diminta untuk mencari tempat tinggal sementara.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing Wali Kota di lima wilayah DKI Jakarta, sedikitnya ada 12.000 KK yang akan ditertibkan dan dipindahkan ke rusunawa. Namun, rusunawa yang ada saat ini telah dihuni oleh 7.000 KK warga bantaran kali yang sebelumnya telah ditertibkan.
Sementara proyek 50.000 unit rusunawa baru kembali akan dibangun mulai 2016 mendatang. Untuk itu, kata dia, 12.000 KK tersebut nantinya akan diberikan kartu inden rusunawa.
"Jadi kami akan berikan dulu kartu inden rusunawa. Mereka yang akan direlokasi, akan kami berikan kartu tersebut. Kemudian setelah rusun selesai dibangun, mereka dapat menghuninya dengan menujukan kartu indent tersebut," kata Ika Lestari Aji saat dihubungi, Minggu (2/8/2015).
Ika menjelaskan, penertiban harus tetap dilakukan meskipun rusun belum selesai dibangun. Sebab, jika tidak dilakukan penertiban, segala program Pemprov DKI khususnya penanganan banjir akan terganggu.
Mantan Kasudin Sosial Jakarta Utara itu pun meminta kepada 12.000 yang telah mendapatkan kartu inden agar mencari tempat tinggal sementara sampai dapat menempati rusunawa baru nanti.
"Kami akan tempatkan mereka sesuai domisili tempat tinggal awalnya. Tetapi kami tidak memberikan uang kerohiman atau apapun selama mereka tinggal sementara mengontrak atau menumpah dirumah kerabatnya," jelasnya.
Untuk meyakinkan warga bantaran kali yang telah mendapatkan kartu indent tersebut, Ika menuturkan jika pada akhir Agustus nanti, Badan Usaha Mikro Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan melakukan peletakan batu pertama di Ujung Menteng sebanyak dua tower rusunawa berkapasitas 1.054 unit. Grounbreaking tersebut sebagai wujud pengerjaan awal proyek 21.000 unit rusunawa yang merupakan kewenangan BUMD melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).
Selain itu, lanjut Ika, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda mulai awal 2016 juga akan membangunan 2.413 unit sebagai tahap awal target pembangunan 15.000 unit. Saat ini, pembangunan 2.413 unit tersebut sudah masuk dalam tahap perencanaan lelang design. Beberapa diantaranya, lanjut dia, akan terpadu dengan terminal dan pelabuhan nelayan.
"Pembangunan rusunawa kami prioritaskan untuk warga bantaran kali, waduk dan rel kereta api. Apabila semua sudah terpenuhi, rusunawa tersebut akan digunakan untuk pemukian-pemukiman padat penduduk," ujarnya.
Selain itu, Ika juga menyebutkan jika Pemerintah Pusat melalui kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan membangun sekitar 5.000 rusunawa. Begitu juga dengan kewajiban pengembang yang belum menyerahkan asetnya ke DKI.
"Jadi hingga 2017, DKI akan memiliki sekitar 50.000 unit Rusunawa yang tersebar di lima wilayah DKI. Semua lokasi sudah kami data dan mampu menampungnya," pungkasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing Wali Kota di lima wilayah DKI Jakarta, sedikitnya ada 12.000 KK yang akan ditertibkan dan dipindahkan ke rusunawa. Namun, rusunawa yang ada saat ini telah dihuni oleh 7.000 KK warga bantaran kali yang sebelumnya telah ditertibkan.
Sementara proyek 50.000 unit rusunawa baru kembali akan dibangun mulai 2016 mendatang. Untuk itu, kata dia, 12.000 KK tersebut nantinya akan diberikan kartu inden rusunawa.
"Jadi kami akan berikan dulu kartu inden rusunawa. Mereka yang akan direlokasi, akan kami berikan kartu tersebut. Kemudian setelah rusun selesai dibangun, mereka dapat menghuninya dengan menujukan kartu indent tersebut," kata Ika Lestari Aji saat dihubungi, Minggu (2/8/2015).
Ika menjelaskan, penertiban harus tetap dilakukan meskipun rusun belum selesai dibangun. Sebab, jika tidak dilakukan penertiban, segala program Pemprov DKI khususnya penanganan banjir akan terganggu.
Mantan Kasudin Sosial Jakarta Utara itu pun meminta kepada 12.000 yang telah mendapatkan kartu inden agar mencari tempat tinggal sementara sampai dapat menempati rusunawa baru nanti.
"Kami akan tempatkan mereka sesuai domisili tempat tinggal awalnya. Tetapi kami tidak memberikan uang kerohiman atau apapun selama mereka tinggal sementara mengontrak atau menumpah dirumah kerabatnya," jelasnya.
Untuk meyakinkan warga bantaran kali yang telah mendapatkan kartu indent tersebut, Ika menuturkan jika pada akhir Agustus nanti, Badan Usaha Mikro Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan melakukan peletakan batu pertama di Ujung Menteng sebanyak dua tower rusunawa berkapasitas 1.054 unit. Grounbreaking tersebut sebagai wujud pengerjaan awal proyek 21.000 unit rusunawa yang merupakan kewenangan BUMD melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).
Selain itu, lanjut Ika, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda mulai awal 2016 juga akan membangunan 2.413 unit sebagai tahap awal target pembangunan 15.000 unit. Saat ini, pembangunan 2.413 unit tersebut sudah masuk dalam tahap perencanaan lelang design. Beberapa diantaranya, lanjut dia, akan terpadu dengan terminal dan pelabuhan nelayan.
"Pembangunan rusunawa kami prioritaskan untuk warga bantaran kali, waduk dan rel kereta api. Apabila semua sudah terpenuhi, rusunawa tersebut akan digunakan untuk pemukian-pemukiman padat penduduk," ujarnya.
Selain itu, Ika juga menyebutkan jika Pemerintah Pusat melalui kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan membangun sekitar 5.000 rusunawa. Begitu juga dengan kewajiban pengembang yang belum menyerahkan asetnya ke DKI.
"Jadi hingga 2017, DKI akan memiliki sekitar 50.000 unit Rusunawa yang tersebar di lima wilayah DKI. Semua lokasi sudah kami data dan mampu menampungnya," pungkasnya.
(whb)
