Penjelasan Kepala BIN soal Insiden Tolikara
Penjelasan Kepala BIN soal Insiden Tolikara
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memberi penjelasan soal pembakaran masjid di Tolikara, Papua.
Sutiyoso mengungkapkan, tanggal 11 Juli 2015 beredar surat mengenai pelarangan Salat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua.
"Ada edaran tidak boleh Salat Id dari GIDI (Gereja Injili Di Indonesia), tapi yang tanda tangan bukan presidennya," kata Sutiyoso di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2015).
Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 2015 Kapolres setempat menggelar muspida dengan tokoh agama setempat, termasuk presiden GIDI. Kesimpulannya, Salat Id harus tetap dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2015. Kesepakatan ini pun disetujui presiden GIDI.
"Yang penting adalah isi rapat itu, yaitu Salat Id diminta semua pihak termasuk presiden GIDI, harus dilaksanakan. Tetap dilaksanakan," terangnya.
Selain itu, presiden GIDI akan mencabut surat edaran yang dianggap tidak melalui dia. Aparat pun sepakat untuk berjaga-jaga selama proses salat berlangsung.
"Cuma Anda tahu, di kota kecil kaya gitu dan pasukan terbatas yaitu cuma 42. Lagian juga dia kan pikir semua pihak sudah setuju, termasuk presiden GIDI, tapi ternyata diserbu seperti itu dengan massa yang banyak dan liar," terangnya.
Saat ditanya apakah BIN kecolongan dengan adanya peristiwa itu, mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini menjawab, "Ya silakan saja lah, sudah saya kasih penjelasan, kamu nilai sendiri aja."
Sutiyoso mengungkapkan, tanggal 11 Juli 2015 beredar surat mengenai pelarangan Salat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua.
"Ada edaran tidak boleh Salat Id dari GIDI (Gereja Injili Di Indonesia), tapi yang tanda tangan bukan presidennya," kata Sutiyoso di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2015).
Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 2015 Kapolres setempat menggelar muspida dengan tokoh agama setempat, termasuk presiden GIDI. Kesimpulannya, Salat Id harus tetap dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2015. Kesepakatan ini pun disetujui presiden GIDI.
"Yang penting adalah isi rapat itu, yaitu Salat Id diminta semua pihak termasuk presiden GIDI, harus dilaksanakan. Tetap dilaksanakan," terangnya.
Selain itu, presiden GIDI akan mencabut surat edaran yang dianggap tidak melalui dia. Aparat pun sepakat untuk berjaga-jaga selama proses salat berlangsung.
"Cuma Anda tahu, di kota kecil kaya gitu dan pasukan terbatas yaitu cuma 42. Lagian juga dia kan pikir semua pihak sudah setuju, termasuk presiden GIDI, tapi ternyata diserbu seperti itu dengan massa yang banyak dan liar," terangnya.
Saat ditanya apakah BIN kecolongan dengan adanya peristiwa itu, mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini menjawab, "Ya silakan saja lah, sudah saya kasih penjelasan, kamu nilai sendiri aja."
(zik)
Explore More