Setara Minta Jokowi Bijak Selesaikan Insiden Tolikara
A
A
A
JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi meminta Presiden Jokowi bijaksana menyelesaikan persoalan insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat 17 Juli 2015 pagi.
"Presiden Jokowi mesti cukup hati-hati dan bijaksana menyelesaikan persoalan ini, yang utamanya untuk kepentingan warga," kata Hendardi dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Minggu 19 Juli 2015
Dia menilai insiden Tolikara itu adalah pelanggaran hak atas kebebasan beribadah yang merupakan keyakinan yang melekat pada setiap orang.
Pemerintah dalam hal ini aparat hukum agar segera mengungkap tuntas kasus ini secara tegas, proporsional dan transparan serta menyeret pelaku dan otak pelaku ke muka hukum. Termasuk mengusut kelambanan antisipasi aparat setempat serta kelemahan penciuman aparat intelijen.
Hal tersebut, menurut Hendardi, agar kembali tercipta ketenangan dan kedamaian di Papua, terutama bagi orang yang berbeda keyakinan.
"Isu kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah isu yang sensitif jadi harus ditengok pula dalam perspektif pemain-pemain dan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Termasuk dalam konteks isu reshuffle yang belakangan mencuat khususnya di sektor politik, hukum dan keamanan," pungkasnya.
PILIHAN:
Menag Harap Umat Tak Terpancing Ajakan Jihad ke Tolikara
Senin, Mendagri Akan Berkunjung ke Tolikara
Insiden Tolikara, Umat Islam-Kristen Sepakat Perbaiki Kerusakan
"Presiden Jokowi mesti cukup hati-hati dan bijaksana menyelesaikan persoalan ini, yang utamanya untuk kepentingan warga," kata Hendardi dalam keterangan persnya yang diterima Sindonews, Minggu 19 Juli 2015
Dia menilai insiden Tolikara itu adalah pelanggaran hak atas kebebasan beribadah yang merupakan keyakinan yang melekat pada setiap orang.
Pemerintah dalam hal ini aparat hukum agar segera mengungkap tuntas kasus ini secara tegas, proporsional dan transparan serta menyeret pelaku dan otak pelaku ke muka hukum. Termasuk mengusut kelambanan antisipasi aparat setempat serta kelemahan penciuman aparat intelijen.
Hal tersebut, menurut Hendardi, agar kembali tercipta ketenangan dan kedamaian di Papua, terutama bagi orang yang berbeda keyakinan.
"Isu kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah isu yang sensitif jadi harus ditengok pula dalam perspektif pemain-pemain dan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Termasuk dalam konteks isu reshuffle yang belakangan mencuat khususnya di sektor politik, hukum dan keamanan," pungkasnya.
PILIHAN:
Menag Harap Umat Tak Terpancing Ajakan Jihad ke Tolikara
Senin, Mendagri Akan Berkunjung ke Tolikara
Insiden Tolikara, Umat Islam-Kristen Sepakat Perbaiki Kerusakan
(hyk)